Minimnya Partisipasi Perempuan dalam Perpolitikan

Taukah kalian? Isu kesetaraan gender di Indonesia pada dasarnya semua orang setuju bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Namun, gender bukan hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai anugrah dari tuhan. 

Melainkan gender lebih di tekankan dalam kaitannya dengan berbagai peran dan ciri yang ada dan di ciptakan oleh masyarakat. dalam realitas kehidupan yang ada di Indonesia, terdapat perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan, dan kontruksi sosial yang membuat perbedaan status sosial suatu masyarakat dimana laki-laki telihat lebih superior di banding dengan perempuan. 

Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki juga di sebabkan oleh berbagai faktor. Faktor faktor ini disosialisasikan dan di perkuat oleh sarana sosial dan budaya . perbedaan gender juga sering di gunakan oleh masyarakat untuk membentuk pembagian peran pekerjaan antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan berdasarkan perbedaan tersebut. akibatnya, terjadilah peran gender, pembagian peran domestik dan peran publik.

Dalam pemerintahan Indonesia perempuan dan politik harus menjadi suatu keharusan. Dikarenakan peran perempuan di dalam politik dapat mewakilkan suara para perempuan di Indonesia. 

Para perempuan di Indonesia terjun kepolitik tentunya atas dasar kemauan mereka sendiri tidak ada unsur pemaksaan dari pihak tertentu dan berdiri pada kesadaran perempuan terkait persamaan gender. 

Politik pada hakikatnya adalah upaya untuk mengambil peran kekuasaan, termasuk akses kontrol dalam mengambil keputusan. Hingga saat ini, situasi politik di Indonesia masih sangat di dominasi oleh laki-laki.

Menurut saya keterwakilan perempuan di bidang politik Indonesia sangat penting di karenakan jumlah perempuan yang bergabung dalam panggung politik masih sangat rendah atau bisa di sebut masih di bawah standar,tentu ini menjadi masalah di saat sedang menentukan kebijakan dikarenakan minimnya partisipasi perempuan dalam politik. 

Menurut UU No. 2 tahun 2008 berisi pedoman yang mewajibkan partai politik menempatkan minimal 30 % perempuan baik dalam jabatan pendiri maupun administrasi ditingkat pusat. 

Angka ini berdasarkan survei perserikatan bangsa-bangsa dan menyatakan bahwa setidaknya 30% akan memungkinkan perubahan dan akan mempengaruhi kualitas keputusan yang di buat oleh otoritas publik. 

Kehadiran partai politik juga membantu perempuan untuk menginspirasi dan mengekspresikan pandangan mereka tentang kesetaraan gender. walaupun belum ada Tindakan afirmatif yang memberikan previlage tertentu, sehingga perempuan di berikan syarat lebih mudah di bandingkan dengan laki-laki.

Salah Satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender adalah dengan mengadakan Pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk membentuk orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. 

Proses Pendidikan politik ini di lakukan agar masyarakat dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi hak dan kewajibannya sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara tidak lupa juga memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 

Hal tersebut di tekankan karena dalam realitasnya masih banyak adanya kesenjangan antara peranan yang di lakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan di berbagai peran, terlebih di peranan publik. 

Oleh karena itu, penguatan peran perempuan dalam pembangunan berwawasan gender sebagai bagian yang terstruktur dari pembangunan nasional menjadi penting dalam upaya mewujudkan kemitraan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan serta keadilan gender menjadi sangat penting.