Arah Kebijakan yang Salah Langkah akan Berakibat Kerusakan Jangka Panjang

Beberapa hari ini negara tercinta mengalami kembali lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi. Pada Rabu, 23/06/2021 misalnya, pertambahan kasus Covid-19 mengalami rekor pertambahan kasus baru dalam satu hari yaitu 15.308 orang (katadata.co.id).

 Penambahan kasus yang terjadi tidak lain dan tidak bukan karena buntut dari liburan hari raya lalu. Selain banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Juga ini merupakan buntut dari kebijakan yang simpang siur dan cendrung setengah matang mengakibatkan parahnya penularan covid-19.

 Saat ini daerah setidaknya memiliki aturan yang berbeda-beda dalam penanganan terhadap Covid-19. Bukan tanpa alasan dan pastinya harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pengeluaran kebijakan oleh pemerintah sendiri.

 Namun, bila secara letak geografis antara satu daerah dengan daerah yang lain menunjukkan lonjakan tinggi di salah satu daerah. Apa tidak sepantasnya koordinasi oleh antar pemerintah daerah tentang penanganan atau penanggulangan Covid-19 dilakukan?. Karena hal ini hanya akan memperparah jika tanpa koordinasi, lalu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki kebijakan yang berbeda terkait penanganan Covid-19. Bisa jadi kelonggaran di satu daerah membuat warga daerah yang memiliki aturan ketat cenderung melarikan diri untuk merasakan kebebasan di daerah lain.

 Dampak dari kebijakan yang longgar sebelah tersebut, hanya akan berdampak pada warga msayarakat itu sendiri. Disamping yang secara langsung akan terjadi yaitu kasus penyebaran Covid-19 yang tinggi. Juga akan berdampak pada tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap Covid-19 itu sendiri.

Bagaimana tidak terjadi bilamana kebijakan yang tarik ulur dan simpang siur ini kemudian diterapkan tanpa adanya koordinasi yang matang antar daerah sehingga persebaran tersebut sangat sulit dielakkan. Tingkat ketidakpercayaan warga masyarakat terhadap Covid-19 kemudian juga akan memperkeruh suasana karena dengan acuh tak acuh kepada hal yang diterapkan terkait Covid-19 hanya akan membuat semakin kisruh dan rusuhnya keadaan di daerah satu dan lainnya. Dampaknya, keluar dari pandemi ini akan semakin lambat serta sulit.

 Manusia yang memilki kecenderungan adaptasi yang kemudian tinggi terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian menjadikan keterpurukan atas larangan-larangan yang tidak mencerminkan ketegasan hanya akan diremehkan serta ditinggalkan. Contoh adaptasi manusia yang kemudian dapat dipahami adalah, kenapa dalam penjara penyimpangan seksual kemudian cenderung tinggi. 

Karena lingkunganlah yang menjadikan dirinya beradaptasi karena direnggutnya kebebasannya diluar sana. Tanpa ada tempat penyaluran hasrat seksual yang tepat. maka akan berimplikasi terhadap penyimpangan seksual yang kemudian dirasa menjadi tepat. Begitu juga terhadap Covid-19 yang kemudian juga meredam kebebasan yang sudah dimiliki sebelumnya. Sehingga adaptasi terhadap keadaan pandemi inilah yang dinilai manusia kemudian menjadi tepat karena adanya dorongan untuk menggapai kebebasan yang telah dimiliki sebelumnya.

 Selain itu, arah kebijakan yang dahulunya seringkali mencerminkan orientasi kepada kesehatan yang lebih menonjol dibandingkan orintasi kepada ekonomi. Namun sekarang ini orientasi terhadap ekonomi berbalik lebih mendominasi dibandingkan orientasi terhadap terhadap kesehatan. Selain itu dilihat dengan berkembangnya kebijakan yang dikeluarkan terlihat semakin melonggar dalam masalah orientasi terhadap kesehatan. 

Ditakutkan kita akan semakin lupa apa yang dihadapi saat ini yaitu pandemi. Namun kebijakan-kebijakan yang cenderung memajukan ekonomi. Layaknya memotong kayu dengan benda tumpul. Kebijakan yang dikeluarkan saat ini merupakan low risk low return dimana akan cendrung sangat lambat dalam pengembalian seperti semula. Lain halnya dengan negara lain yang seringnya mengeluarkan kebijakan dengan high risk high return dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Sasaran yang kemudian mengakibatkan warga masyarakat cenderung menjadi seolah-olah anti terhadap kebijakan Covid-19 adalah, kebijakan yang cenderung dilihat oleh masyarakat kemudian seperti tebang pilih. Dimana acara hajatan, kebudayaan, keagamaan dan yang lain sebagainya. Dilarang begitu kerasnya karena setiap acara tersebut akan sangat cepat ditindak dengan dibubarkan. 

Okelah karena kerumunan. Namun bisakah kita samakan risiko penularannya terhadap wisatawan yang berkunjung di tempat wisata di daerah yang sama atas larangan acara-acara tersebut. Jawabannya adalah bisa. Karena dalam hal ini perbedaannya terdapat pada tempat dan orientasi. Tempat wisata yang dinilai luas dan dengan pembatasan yang KETAT dibolehkan karena memiliki tingkat persebaran yang kecil serta dalam rangka meningkatkan ekonomi warga sekitar. Lalu pertanyaan yang timbul adalah bila warga di daerah yang memiliki persebaran Covid-19 tinggi kemudian membuka tempat wisatannya bukankah itu sama dengan penularan wisatawan kepada warga lokal. 

Kemudian persebarannya juga akan semakin parah dengan para wisatawan yang pulang dengan membawa Covid-19 itu sendiri. Sedangkan dalam acara-acara hajatan, kebudayaan serta keagamaan dan lain sebagainya dinilai jauh dari orientasi ekonomi. Namun inilah hak asasi yang dilindungi oleh negara. Walaupun pembatasannya juga bisa diatur oleh negara. Maka muncul pertanyaan dimana seberapa efektif penjalanan protokol kesehatan di tempat wisata yang sering kita jumpai kemudian begitu crowded-nya terlihat.

 Pada akhirnya penulis hanya dapat menyampaikan hal-hal diatas yang dirasa semakin hari semakin sulit dipahami terkait kebijakan yang dikeluarkan. Ditakutkan bila tidak ada tindak lanjut yang serius terkait masalah kesehatan yang diselesaikan dengan penyelesaian masalah perekonomian hanya akan membuat semakin lama pandemi Covid-19 yang terjadi di negara tercinta ini. Semua yang diutarakan oleh penulis bukan untuk menyerang para pemangku kebijakan namun hanya sebagai bahan refleksi antara penulis serta pembaca.