Tantangan Feminisme dalam Menghadapi Politik Negara

Di indonesia kaum perempuan masih terbelenggu oleh nilai-nilai budaya yang masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman tentang perempuan masih beraneka ragam, tergantung suku, ras, kelas sosial dan agama. 

Sebagian besar masyarakat berharap perempuan dapat menjadi ibu dan istri yang baik. Tujuan perempuan dilahirkan seakan-akan hanya untuk menikah dan merawat anak. 

Hal ini menyebabkan perempuan dipojokkan pada urusan-urusan reproduksi, penjaga rumah serta pengasuh anak. Indikator keberhasilan perempuan selalu diukur dari keberhasilan mereka dalam mengelola rumah tangga.

Sebenarnya perjuangan feminisme yang telah berlangsung telah menempatkan perempuan pada kesetaraan yang ideal. Kaum laki-laki dan perempuan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah yang selama berabad-abad kaum perempuan telah termarjinalkan dari setiap  aspek kehidupan. 

Gerakan emansipasi ini memberikan inspirasi besar terhadap organisasi perempuan di dunia pada umumnya dan organisasi perempuan di indonesia pada khususnya.

Di indonesia kesetaraan jender sudah sangat baik, lihat saja Megawati, beliau seorang perempuan yang pernah menjadi presiden di negeri ini. Ada Sri Mulyani yang menjabat sebagi menteri keuangan di indonesia, profil-profil tersebut dapat menggambarkan bahwa perempuan mempunyai andil hebat dalam berpolitik. 

Dan telah banyak perempuan-perempuan yang mampu menjadi pemimpin diberbagai bidang, perempuan mulai peduli dengan pendidikan tinggi dan lain sebagainya.

Namun walau  sekarang ini tidak ada lagi tuntutan formal yang menghalangi perempuan untuk memasuki gerbang politik, namun hambatan menuju dan mendapatkan jabatan sangatlah kompleks. Terdapat dua hambatan yaitu hambatan ekternal dan hambatan internal.

Hambatan ekternal adalah hambatan yang datang dari lingkungan publik. Sejauh ini terbukti bahwa agama dan sosial budaya sangat memperngaruhi peran perempuan dalam berpolitik. Banyak asumsi yang menyatakan bahwa perempuan memiliki tugas utama sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. 

Jadi sudah sewajarnya perempuan harus diam di rumah, karena berpolitik akan menyita waktu dan tenaga. belum lagi dalam agama yang menonjolkan laki-laki sebagai pemimpin.

Hambatan internal adalah hambatan yang datang dari diri perempuan itu sendiri yang menyebabkan perempuan kurang berminat dalam berpolitik. Politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, dengan dunia kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh perempuan. 

Politik identik dengan dengan sesuatu yang aneh bagi kaum feminis, karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat pada diri perempuan yang lebih mengutamakan perdamaian dan harmoni. Tantangan lain adalah tidak terlatihnya perempuan dalam kepemimpinan publik dan pilihan perempuan untuk berada di rumah.

Selama ini ada anggapan bahwa kualitas dalam pembangunan negara masih rendah. Yang menjadi penyebab kaum perempuan tertinggal dalam beberapa hal. maka untuk mengetasinya diperlukan upaya dan setrategi dalam mengintegrasikan gender ke dalam  arus politik. 

Bisa saja dengan menganalisis peran-peran perempuan sebagai politikus. Salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai indikator integrasi perempuan dalam politik adalah tingkat partispasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di segala bidang lapangan kerja sebagai politikus.

Permpuan bisa dikatakan sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya dan perlu dibina, dikembangkan dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai subjek dan objek dalam pembangunan politik di indonesia. Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat diupayakan melalui pemanfaatan peluang yang ada, sudah saatnya para perempuan indonesia bergerak aktif serta berpartisipasi dalam politik. 

Memangku jabatan tanpa melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Berpolitik itu mengabdikan diri tanpa batas untuk mewujudkan indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.