Judi Online dan Stabilitas Ekonomi: Bagaimana Pemerintah Harus Bertindak?

Darurat judi online telah menjadi ancaman serius di Indonesia. Tidak hanya merusak kehidupan individu yang terjerat, tetapi juga berdampak luas pada ekonomi dan sosial. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), ada sekitar 8,8 juta pemain judi online di Indonesia, dan mayoritas dari kelas menengah ke bawah.

Judi online tidak hanya menguras pendapatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan dasar justru tersedot ke dalam sistem ilegal ini, mengurangi daya beli masyarakat dan memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada.

Penyebab Maraknya Judi Online

Akses teknologi yang mudah dan iklan masif melalui media sosial membuat judi online semakin menarik, terutama bagi kalangan muda. Banyak pemain yang awalnya hanya penasaran, namun akhirnya terjebak dalam kecanduan akibat kemenangan kecil atau keinginan untuk menutupi kerugian.

Dampak Judi Online terhadap Stabilitas dan Ketimpangan Ekonomi

Judi online memberikan dampak buruk bagi perekonomian. Aktivitas ini menguras daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi domestik, dan memperburuk pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan judi sering membuat individu terjerat utang berbunga tinggi atau melakukan tindakan kriminal, sementara banyak keluarga hancur karena konflik dan tekanan psikologis. Lebih parahnya, mayoritas pemain berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, tetapi keuntungan judi hanya mengalir ke pihak operator. Akibatnya, dana yang tersedot ke judi online semakin memperburuk ketergantungan masyarakat pada utang dan menghambat pembangunan ekonomi.

Judi online juga mengalihkan aliran dana dari sektor produktif ke sektor yang tidak menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Aktivitas ini menekan sistem keuangan lokal dan memperburuk ketimpangan sosial serta ekonomi. Masyarakat yang mencari peluang instan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka justru semakin terjebak dalam kerugian finansial, sementara operator judi terus mengeruk keuntungan, menciptakan kesenjangan yang semakin tajam.

Tiga Langkah Prioritas Pemerintah

Pemerintah akan bekerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran situs judi online secara sistematis. Selain itu, penegakan hukum akan diperkuat, termasuk penelusuran aliran keuangan judi online dan kegiatan pencucian uang lintas negara. Kampanye dan edukasi publik tentang bahaya judi online juga akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari aktivitas ini.

Tantangan yang Dihadapi Pemerintah 

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memberantas judi online, terutama dengan strategi domain switching yang digunakan pelaku untuk mengganti situs yang diblokir. Selain itu, penghapusan kata kunci terkait judi di platform besar seperti Google, TikTok, dan Meta terhambat oleh kebijakan internal perusahaan-perusahaan tersebut.

Tanpa kerja sama yang lebih erat dengan perusahaan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas, upaya pemerintah dalam memberantas judi online masih terbatas. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sektor swasta juga perlu ditingkatkan untuk menanggulangi transaksi digital ilegal ini.

Solusi Ekonomi untuk Memberantas Judi Online

Pemerintah dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan mengembangkan UMKM, memberikan akses modal, dan pelatihan keterampilan. Meningkatkan akses ke layanan keuangan formal seperti tabungan dan pinjaman mikro juga dapat membantu masyarakat mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan dan memberikan pelatihan keterampilan bagi kelompok ekonomi rentan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.

Kesimpulan

Judi online adalah ancaman besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan meningkatkan literasi keuangan, memperkuat pengawasan, dan mengedukasi masyarakat, pemerintah dapat mengurangi dampak buruknya. Kerja sama antara pemerintah, teknologi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Penulis:

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga