Viral di media sosial, foto seorang siswa Sekolah Kejuruan Menengah (SMK/STM) yang sedang menahan perih dengan sehelai bendera merah putih akibat tembakan gas air mata aparat keamanan. Foto hasil bidikan wartawan Kompas.com, Garry Andrew Lotulung, penuh epic dengan pesan yang kuat sekali. Tidak hanya viral di media sosial, foto tersebut menjadi perbincangan publik bahkan "Go International".
Netizen banyak yang bertanya, siapa "sosok" pemberani yang berhasil dibidik Kamera Garry Andrew Lotulung pada Rabu (25/9/2019) sore itu?
Dari penelusuran di media sosial, sosok pelajar itu akhirnya terungkap. Lutfi Alfiandi namanya. Sebelumnya ia disebut sebagai pelajar SMK Walang Jaya, Jakarta Utara. Namun pihak sekolah menyatakan Lutfi sudah lulus dan tidak lagi berstatus siswa di sana.
Terlepas dari itu, memang ada banyak lagi anak STM yang turun ke jalan ikut berdemo menentang RUU KPK dan KUHP di Jakarta.
Para remaja tanggung itu datang dari berbagai wilayah sekitar ibu kota, khususnya Bogor. Sebagai putra Bogor, saya merasa bangga sekaligus sedih.
Pasti banyak yang bertanya, kok orangtua siswa mengizinkan mereka demo ya? padahal dari sisi usia, sekolah dan orangtua seharusnya masih berkewajiban mengawasi mereka.
Di sinilah persoalannya saya memulai cerita ini.
Bogor adalah daerah penyangga ibu kota, khususnya Kabupaten Bogor. Kebetulan wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta adalah Bogor Timur, daerah industri dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia yakni Kecamatan Bojonggede, Cibinong, Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi, dan Klapa Nunggal. Di mana ada kawasan Industri, pasti ada permasalahan sosial, seperti kemiskinan.
Daerah pinggiran Jakarta ini dihuni oleh mayoritas masyarakat Sunda dan Betawi. Walaupun sebagai pusat industri, secara ekonomi penduduk asli Bogor Timur jauh tertinggal dari para pendatang.
Salah satu faktornya adalah pendidikan. Rerata pabrik-pabrik di Bogor tidak bisa menerima pekerja atau buruh dari pribumi karena tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga yang bisa diterima mayoritas dari luar daerah.
Pemerintah daerah Bogor melihat fenomena ini, di tahun 1990-an Pemkab dan Pemkot Bogor mempermudah pendirian Sekolah Kejuruan/Vokasional swasta yang "link and match" dengan kebutuhan perusahaan di Bogor.