Dibandingkan dengan negara tetangga, tingkat kemiskinan PPP 1 dolar AS Indonesia sebanding dengan Cina (8%), sedikit di bawah Filipina (9,6%) dan sedikit di atas Vietnam (6,2%). Namun, untuk posisi dengan standar PPP 2 dolar AS per hari, Indonesia jauh lebih tinggi (49%), Bandingkan dengan konsumsi PPP 2 dolar AS Cina (26%), Filipina (39,3%) dan Vietnam (39,7%).
Kita bisa analisis bersama dari data di atas bahwa Indonesia memiliki perbedaan yang sangat besar dari tingkat kemiskinan di bawah PPP 1 dolar AS (7,4%) dengan tingkat kemiskinan di bawah PPP 2 dolar AS (49%).
Menurut DR. Vivi Alatas, besarnya selisih prosentase nilai PPP 1 dolar AS dengan nilai PPP 2 dolar AS mencerminkan tingginya kerentanan kemiskinan di Indonesia. Sejumlah besar penduduk Indonesia, hidup diantara PPP 1 dolar AS dan PPP 2 dolar AS atau setara dengan PPP 1,5 dolar AS per hari. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dan inflasi, gagal panen karena perubahan iklim, bencana alam, sakitnya anggota keluarga dan kehilangan pekerjaan dapat dengan mudah menjatuhkan rakyat Indonesia ke bawah garis kemiskinan.
Program Pro Rakyat SBY
Untuk mengatasi besarnya kerentanan penduduk Indonesia akan kemiskinan, Presiden SBY meluncurkan berbagai Program Pro Rakyat miskin yang dibagi menjadi beberapa Klaster. Pada tahun 2009, program pro rakyat miskin tersebut disempurnakan dan dituangkan dalam suatu masterplan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
Program ini langsung menyasar masyarakat bawah yang mengalami kemiskinan ekstrim di Indonesia. Sebagai program andalan, MP3KI ini juga bertujuan untuk mengimbangi rencana besar pembangunan ekonomi yang terintegrasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Fokus kerja MP3KI tertuang dalam sejumlah program:
Pertama, penanggulangan kemiskinan eksisting Klaster I, berupa bantuan dan jaminan atau perlindungan sosial. Lalu di Klaster II adalah pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Klaster III tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan Klaster IV adalah program murah untuk rakyat.Â
Kedua, transformasi perlindungan dan bantuan sosial yang di implemetasikan dengan diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Nasionan (JKN) yang di kelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
Ketiga, pengembangan livelihood, pemberdayaan, akses berusaha & kredit, dan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal.
Dari implementasi MP3KI ini memang belum bisa memenuhi target yakni, turunnya angka kemiskinan dibawah dua digit, masih jauh dari target Presiden SBY searah dengan target Milennium Developmet Goals (MDGs), yakni menurunkan angka kemiskinan sampai "separuhnya" pada 2014, atau dari 16 persen menjadi dibawah 8 persen. Berdasarkan data Worldfactbook, Klik disini.
Tercatat pada rentang 2004 - 2012 Â Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian Negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brazil yang hanya berada dikisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Salahsatu kendala terbesar dalam mengurangi angka kemiskinan adalah inflasi yang sangat tinggi akibat kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), imbas dari resesi ekonomi global.
