K12_ Karakteristik Korupsi pada Bisnis Internasional

Kedua, ketika institusi hukum di negara tuan rumah lemah. Yang ketiga adalah ketika perusahaan multinasional terlibat dalam korupsi di negara asalnya juga.

Salah satu kelompok penelitian berpendapat bahwa faktor penentu korupsi adalah perusahaan. mengeksplorasi hubungan antara budaya, manajemen, kontrol pemegang saham, dan kecenderungan perusahaan untuk menyuap. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan manajer lebih mungkin daripada perusahaan yang dikendalikan pemegang saham untuk terlibat dalam penyuapan.

Kelompok studi kedua berpendapat bahwa faktor penentu korupsi adalah faktor budaya. Berdasarkan survei yang mereka lakukan, apakah sikap terhadap suap berbeda antara pria dan wanita dalam bisnis internasional. Mereka menemukan bahwa pria lebih cenderung ke arah penyuapan daripada wanita. 

gender sebagai penentu penyuapan di antara CEO dan menemukan bahwa CEO pria lebih mungkin terlibat dalam korupsi. berpendapat bahwa negara tuan rumah menyediakan tempat berkembang biak bagi perusahaan multinasional untuk korupsi melalui nilai-nilai dan hukum yang lemah. Oleh karena itu, karakteristik daerah merupakan faktor penentu yang signifikan dari korupsi.

Akhirnya, kelompok studi ketiga mengklaim bahwa penentu korupsi adalah faktor ekonomi. Dapat ditunjukkan bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan distribusi pendapatan yang buruk dan negara-negara yang mendapat skor tinggi pada skala jarak kekuasaan dan maskulinitas Hofstede lebih cenderung ke arah penyuapan. 

Demikian pula, ditunjukkan bahwa perusahaan dari negara-negara di mana jarak kekuasaan atau orientasi jangka panjang rendah, dan individualisme tinggi, kurang terlibat dalam korupsi. 

Dapat konfirmasi juga bahwa perusahaan dari negara-negara yang mendapat skor tinggi pada jarak kekuasaan lebih mungkin untuk terlibat dalam penyuapan. Dapat ditemukan bahwa suap bervariasi dengan tingkat kolektivisme. 

Kelompok studi lain berpendapat bahwa perhatian tentang evaluasi memainkan peran moderat antara kolektivisme dan korupsi: kolektivisme memfasilitasi korupsi di negara-negara di mana ada sedikit perhatian tentang evaluasi.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas megenai korupsi yang terjadi dalam bisnis internasional, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang perlu diterapkan dalam mengahadapi korupsi pada bisnis internasional, yaitu Pertama, hukum internasional yang kuat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif korupsi terhadap investasi asing langsung, perdagangan, bisnis, dan perusahaan. 

Kedua, perusahaan adalah pemain inti dalam bisnis internasional. Oleh karena itu, manajer dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan korupsi ketika merumuskan struktur organisasi perusahaan dan menciptakan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional. Ketiga, pembentukan sistem arsitektur organisasi anti korupsi di perusahaan sangat penting untuk mengatasi korupsi dalam bisnis internasional.