MENUJU IBU KOTA RAMAH LINGKUNGAN: Studi Kasus Rencana Pembangunan Berkelanjutan di IKN

Nama                        : Ridha Vemi Murdoko

Nim                           : 2350111079

Mata Kuliah           : Pembangunan Kapasitas Pemerintahan

Dosen Pengampu: Risyah Aprimayanti,S.IP.,M.IP

Tugas                        : Untuk memenuhi tugas UAS

Pendahuluan

         Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, termasuk peningkatan kepadatan penduduk, degradasi lingkungan, dan penurunan daya dukung infrastruktur. Sebagai ibu kota saat ini, Jakarta telah lama menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yang mendesak untuk segera ditangani agar krisis perkotaan tidak semakin parah. Oleh karena itu, IKN dirancang sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga untuk merancang model pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan. IKN diharapkan dapat mencerminkan visi besar Indonesia untuk masa depan, di mana pembangunan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga tersebar lebih merata ke wilayah lain, terutama Kalimantan Timur yang kaya akan potensi sumber daya alam.

          Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sangat tergantung pada kemampuan kita mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. UU Nomor 3 Tahun 2022 telah menjadi dasar hukum, meski ada kritik tentang prosesnya. Pemerintah siap lelang proyek infrastruktur senilai Rp 4,9 triliun dari APBN. Penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di Kalimantan Timur yang kaya biodiversitas. Kawasan KIPP di IKN bukanlah hutan subur, menambah tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi pegawai dan masyarakat.

        Pembangunan berkelanjutan di IKN saat ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan kekurangan sumber air bersih di kawasan tersebut. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah telah merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan air yang akan mengolah air dari sungai dan sumber lainnya menjadi air yang layak konsumsi bagi masyarakat di KIPP. Teknologi pengolahan air yang akan diterapkan dilengkapi dengan sistem penyaringan modern yang efisien dan hemat energi. Selain itu, proposal pembangunan kanal juga diajukan sebagai bagian dari solusi ini. Kanal tersebut tidak hanya akan berfungsi untuk mengalirkan air ke KIPP, tetapi juga untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan air bagi penduduk dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. 

Keberhasilan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengatasi berbagai tantangan signifikan, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Di satu sisi, pembangunan ini harus mampu meminimalkan kerusakan lingkungan, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, serta dihuni hutan-hutan yang berperan sebagai paru-paru dunia. Di sisi lain, aspek sosial juga harus diperhatikan, terutama dampaknya terhadap masyarakat lokal, termasuk komunitas adat yang telah lama menghuni daerah tersebut. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya dilibatkan dalam proses pembangunan, tetapi juga dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran ibu kota baru ini. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, pembangunan IKN dapat menjadi contoh bagi pembangunan kota yang berkelanjutan dan adil, sekaligus menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan. 

Pembahasan

Pasal 6 UU IKN mengatur cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mencakup daratan seluas 256. 142 hektar dan perairan laut seluas 68. 189 hektar. Dari jumlah tersebut, 56. 180 hektar dialokasikan untuk kawasan IKN Nusantara, sementara 199. 962 hektar diperuntukkan bagi kawasan pengembangan (Maharani dan Alexander, 2022).
Wilayah IKN Nusantara berbatasan dengan Kecamatan Penajam di selatan, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan. Sementara itu, di barat, berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di utara, IKN berdekatan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan di timur, terletak di tepi Selat Makassar.
Perpindahan ibu kota ini diharapkan dapat menarik lebih banyak penduduk, terutama pegawai pemerintahan, TNI, Polri, serta masyarakat lokal yang mencari peluang kerja di kawasan tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kondisi geografis yang kurang subur di sekitar IKN, yang berdampak pada produksi pangan lokal yang tidak optimal. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan pangan harus dipenuhi melalui pasokan dari luar Kalimantan Timur. 

Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan Timur adalah sebuah proyek ambisius yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan sosial. Dari sudut pandang lingkungan, pembangunan IKN menghadapi tantangan besar terkait upaya konservasi ekosistem hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Walaupun pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, masih ada kekhawatiran bahwa aktivitas konstruksi yang masif dapat mengganggu habitat satwa liar dan mempercepat deforestasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mitigasi yang efektif untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak merusak keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi Kalimantan dan dunia internasional. Pendekatan yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang hijau dan teknologi ramah lingkungan menjadi sangat krusial demi menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan IKN.

Dari segi sosial, pembangunan IKN memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal, termasuk komunitas adat dan penduduk yang telah lama menghuni wilayah tersebut. Proyek ini memunculkan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif, dari masyarakat setempat. Di satu sisi, mereka melihat adanya peluang ekonomi baru dan peningkatan infrastruktur yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran akan potensi marginalisasi dan hilangnya identitas budaya akibat masuknya arus urbanisasi dan modernisasi yang sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN, sehingga mereka dapat menikmati manfaat langsung dari proyek ini dan tidak merasa terpinggirkan.

Konsep Teori Pembangunan Berkelanjutan 

1. Pendekatan Holistik 

• Pembangunan IKN dirancang dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, memastikan bahwa semua aspek pembangunan saling mendukung.

2. Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan 

• Ekonomi: Menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi.
• Lingkungan: Fokus pada konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
• Sosial: Mendorong partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

3. Tantangan dan Peluang 

     Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan IKN, seperti pengelolaan sumber daya air, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat, memerlukan strategi yang efektif dan adaptif untuk mengatasi masalah ini.

4. Peran Pemangku Kepentingan 

     Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  

Analisis

     Menurut analisis saya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kepadatan populasi dan degradasi lingkungan. IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam proyek ini. Dengan menerapkan inisiatif hijau, seperti penggunaan energi terbarukan dan bangunan hijau, IKN berupaya untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi masyarakat dan alam. Ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan global. Dengan tantangan yang ada, penerapan strategi yang efektif dan kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk menjadikan IKN sebagai model pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan inisiatif hijau di IKN dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek serupa di masa depan. 

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini M A, (2023). "sungai Mahakam diusulkan jadi sumber air baku IKN" retrieved from https://kaltim.tribunnews.com/2023/01/30/sungai-mahakam-diusulkan-jadisumber-air-baku-ikn-nusantara 

Bappenas. (2020). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan Ibu Kota Negara. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas 

Maharani ASA & Alexander HB. (2022) "Berapa Luas Cakupan Wilayah IKN Nusantara?", retrieved from https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/20/063000721/berapa-luascakupan-wilayah-ikn-nusantara-. 

Gleeson, E., McGrath, R., & Treanor, M. (2019). Strategi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Negara-Negara Berkembang. Jurnal Perencanaan dan Manajemen Lingkungan, 62(7), 1187-1205. doi:10.1080/09640568.2019.1598850 

Wilson, E. O. (2017). Gerakan Lingkungan di Amerika Serikat: Sejarah Singkat dan Dampaknya pada Kebijakan dan Praktik. Ilmu dan Kebijakan Lingkungan, 77, 10- 17. doi:10.1016/j.envsci.2017.07.001