Pasal 6 UU IKN mengatur cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mencakup daratan seluas 256. 142 hektar dan perairan laut seluas 68. 189 hektar. Dari jumlah tersebut, 56. 180 hektar dialokasikan untuk kawasan IKN Nusantara, sementara 199. 962 hektar diperuntukkan bagi kawasan pengembangan (Maharani dan Alexander, 2022).
Wilayah IKN Nusantara berbatasan dengan Kecamatan Penajam di selatan, yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Balikpapan. Sementara itu, di barat, berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di utara, IKN berdekatan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan di timur, terletak di tepi Selat Makassar.
Perpindahan ibu kota ini diharapkan dapat menarik lebih banyak penduduk, terutama pegawai pemerintahan, TNI, Polri, serta masyarakat lokal yang mencari peluang kerja di kawasan tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kondisi geografis yang kurang subur di sekitar IKN, yang berdampak pada produksi pangan lokal yang tidak optimal. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan pangan harus dipenuhi melalui pasokan dari luar Kalimantan Timur.Â
Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan Timur adalah sebuah proyek ambisius yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan sosial. Dari sudut pandang lingkungan, pembangunan IKN menghadapi tantangan besar terkait upaya konservasi ekosistem hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Walaupun pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, masih ada kekhawatiran bahwa aktivitas konstruksi yang masif dapat mengganggu habitat satwa liar dan mempercepat deforestasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mitigasi yang efektif untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak merusak keseimbangan ekosistem yang sangat penting bagi Kalimantan dan dunia internasional. Pendekatan yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang hijau dan teknologi ramah lingkungan menjadi sangat krusial demi menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan IKN.
Dari segi sosial, pembangunan IKN memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal, termasuk komunitas adat dan penduduk yang telah lama menghuni wilayah tersebut. Proyek ini memunculkan berbagai reaksi, baik positif maupun negatif, dari masyarakat setempat. Di satu sisi, mereka melihat adanya peluang ekonomi baru dan peningkatan infrastruktur yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran akan potensi marginalisasi dan hilangnya identitas budaya akibat masuknya arus urbanisasi dan modernisasi yang sangat cepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN, sehingga mereka dapat menikmati manfaat langsung dari proyek ini dan tidak merasa terpinggirkan.
Konsep Teori Pembangunan BerkelanjutanÂ
1. Pendekatan HolistikÂ
- Pembangunan IKN dirancang dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, memastikan bahwa semua aspek pembangunan saling mendukung.
2. Tiga Pilar Pembangunan BerkelanjutanÂ
- Ekonomi: Menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi.
- Lingkungan: Fokus pada konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- Sosial: Mendorong partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal.
3. Tantangan dan PeluangÂ
   Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan IKN, seperti pengelolaan sumber daya air, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat, memerlukan strategi yang efektif dan adaptif untuk mengatasi masalah ini.
4. Peran Pemangku KepentinganÂ
   Keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Â
Analisis
