Jika Pemerintah "Gebyah Uyah" Kebijakan Corona, Jurang Resesi akan Menganga

Biarkan sekolah tetap jalan, aktivitas belajar tetap, dengan menerapkan protocol kesehatan. Tidak perlu ada dibatasi 50% yang penting terakomodasi. Kalau hanya 50%, itu namanya kebijakan kaku. 

Pembatasan yang kaku mengakibatkan banyak orang atau karyawan nganggur. Kecuali karyawan yang masuk juga 50%. Guru, petugas kesehatan, buruh pabrik dan lain-lain mestinya bisa tetap aktif berproduksi.

Menko Perekonomian mendorong masyarakat untuk spending, tetapi pabrik ditutup. Ini ironi. Bagaimana mereka akan dapat duit hasil penghasilan jika nganggur? Karena otomatis gajinya tidak diterima penuh. 

Karyawan RS swasta atau klinik juga tidak mendapatkan penghasilan maksimal jika jumlah pasien menurun, kecuali yang hanya periksa Rapid Test.

Masukan Komprehensif

Dalam pengambilan kebijakan sebaiknya Pemerintah mendengar masukan langsung dari level bawah, bukan hanya para ahli yang kerjanya hanya di kantor. Suara kalangan bawah di daerah, sebagai pelaku utama di lapangan itu sangat penting.

Dari pengalaman sehari-hari selama 4-5 bulan terakhir, pelaku di lapangan bisa memberi masukan kepada Pemerintah. Apakah sebagai pemilik usaha, pekerja maupun masyarakat. Kritik dan saran dari semua pihak perlu didengar.

Jika tidak ingin ancaman resesi menjadi kenyataan, jangan mengambil kebijakan sepihak. Libatkan orang-orang lapangan.

Kalau perlu, sesekali biar mereka yang bersuara di depan bapak-ibu anggota dewan, di Gedung DPR sana. Namanya Dewan Perwakilan Rakyat, itu artinya tempat orang-orang yang mewakili. 

Sepanjang ada pihak pertama, orang yang asli ada, biarkan mereka sendiri yang bicara langsung, tidak perlu diwakili. Begitu barangkali filosofinya.

Dengan demikian Pak Presiden, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Ketua MPR/DPR beserta semua jajarannya, bisa mendengar langsung, apakah ancaman resesi ini riil, fiktif atau hanya ilusi.