Berdayakan Pemuda, Jangan Dipolitisasi Jadi Walikota

Fasilitasnya meliputi gedung, ukuran 3x3 meter, seperangkat alat cuci (mesin penyemprot, pipa saluran air dan PDAM, serta alat-alat cuci seperti detergent, busa penggosok dan kain lap kering). 

Saya perkirakan biaya mendirikan tempat cuci motor/mobil ini tidak sampai Rp 20 juta. Kecuali desa harus beli tanah, kemudian dirikan gedung yang bagus untuk tempat cuci motor, bisa mahal.

Saya duga ini tidak mungkin duit iuran warga. Pasti menggunakan Dana Desa. Menurut Mendagri, Pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 960 juta untuk setiap desa (Kompas, 17 Feb. 2020). 

Kalau memanfaatkan Dana Desa hanya seperti yang saya jumpai, berupa Tempat Cuci Motor/Mobil, saya rasa masih terlalu banyak sisanya. Masih ada Rp 940 juta (97.9%). 

Yang lain ini untuk apa? Jembatan kami tidak punya, area pinggir kota, dekat jalan raya. masyarakat boleh dikata 75% mampu. Sekedar info, pekerja cuci motor itu anak-anak orang 'punya'.

Saya perhatikan banyak masyarakat yang belum paham tentang bagaimana memaksimalkan penggunaan uang rakyat berupa dana desa ini. Sekretariat Kabinet RI menyebutkan BLT Dana Desa telah tersalurkan 90% dari total desa hingga bulan Juni 2020 lalu. 

Dana tersebut untuk kepentingan pembangunan 75.436 desa, 919 nagari, 8.444 kelurahan serta 51 Unit Pemukiman Transmigrasi. Totalnya 84.850.

Balai Latihan Kerja

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara yang berusia antara 16-39 tahun. Jumlah pemuda di Indonesia cukup signifikan. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki 63.82 juta pemuda atau sekitar seperempat dari jumlah penduduk Indonesia (The Conversation.com).

Pemerintah menyadari pentingnya peran dan fungsi yang melekat pada pemuda. Oleh karenanya berusaha mengembangkan segenap potensi mereka melalui upaya menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan kepemudaan di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Indonesia memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 303 di seluruh Indonesia. Sebanyak 19 BLK merupakan Unit Pelaksanaa Teknik Pusat (UPTP) dan 284 UPTD milik daerah provinsi dan kabupaten/kota.