Pak Menkes juga jadi trending topic di Twiter. 'Terawan langsung Trending Twitter Gara-gara Anggaran Disentil Jokowi', tulis Repelita Online. Ada yang ngetwit 'Dokter Terawan itu orang lapangan, ahlinya ya ngobatin orang dan dia punya metode anti mainstream sendiri. Kalo jadi menteri, ya belum tentu bisa. Analoginya kaya mahasiswa ners disuruh jadi Ketua BEM' tulis @Rizkihadi.
"Gua rasa sih Pak Terawan bukannya main-main soal penanganan Covid-19 tetapi emang bawaan orangnya begitu, luwes dan menangani hal dengan tenang. Emang mungkin kurang cocok dengan kondisi masarakat yang sedang panic, makanya langsung diserahkan pada GTPP-COVID19." tulis @clnrdx.
Itulah Makanya, koordinasi di negeri sebesar Indonesia ini tidak gampang. Terlebih, jika prosedurnya panjang dan berbelit. Pak Jokowi usul supaya disederhanakan. Tapi orang-orang ini yang kadang suka ngeyel, sehingga berakibat seperti ini. Ada yag sudah terima, tapi 70% lebih belum dapat. Artinya mayoritas mengalami ketidak-nyamanan karena sistem. Berarti sistemnya yang perlu dibenahi.
Dalam hal ini, kepemimpinan sentral mungkin bukan pilihan. Namun kesamaan dalam prosedur harus ada. Sehingga proses pencairan dana dalam kasus ini ada kesamaan aplikasinya. Jangan yang satu lewat Kemenkeu yang satunya lewat Kemenkes, namun turunnya tidak bareng. Akibatya timbul tanda tanya, kayak orang rebutan warisan.
Kemenkes merupakan satu dari segelintir kementrian dalam Kabinet yang bertanggungjawab dalam pemberian Tunjangan Nakes ini sampai diterimanya dana oleh yang berhak. Pak Jokowi jengkel karena prosesnya lama dan tidak kunjung selesai.Â
Memang dengan marahya Kepala Negara, persoalan bukan berarti akan selesai. Solusi konkrit yang dibutuhkan, misalnya dengan menyederhanakan prosedur. Terlalu banyak dan ribet syarat administrasi dan verifikasinya, ini merupakan kendala utama.
Hal ini jadi pembelajaran kementrian lain. Kalau soal uang, bapak-bapak dan ibu-ibu menteri harus ekstra hati-hati. Â Kalau sampai Pak Presiden marah dan jengkel, bisa reshuffle, di mana negara harus keluar duit lagi sia-sia. Karena banyak rapat berarti banyak pengeluaran. Ini salah satu bentuk pemborosan.Â
Orang-orang besar ini kadang sering membuat remeh kepentingan rakyat kecil inilah yang banyak dirasakan oleh masyarakat kita. Padahal saat kampanye mereka butuh suara rakyat.
Bagi seorang Kepala Negara juga penting sebagai masukan, kalau menteri-menteri yang ditunjuk orang-orang dari 'partai pesanan', boleh jadi bukan ahlinya. Akhirnya pekerjaan mestinya lancar, bisa kedodoran. Ujung-ujungnya Pak Presiden bisa disalahkan, menterinya juga jadi bulan-bulanan di media sosial.
Makanya, yang kalau mau jadi pejabat jangan nanggung. Hanya karena duit, mungkin tidak seberapa jumahnya, apalagi itu duit orang banyak, segera berikan kepada yang berhak. Beritahu bawahan untuk kerja keras dan cepat menyelesaikannya.Â
