Hari Pangan Sedunia dan Capaian Pembangunan Pertanian Era Jokowi

Hari Pangan Sedunia (HPS) telah menjadi ritual tahunan. Ini berawal dari konferensi FAO ke-20, pada bulan Nopember 1976 di Roma yang menghasilkan dicetuskannya resolusi No. 179 mengenai World Food Day (Hari Pangan Sedunia). Pada konferesi FAO tersebut, Dr. Pal Romany (Menteri Pertanian dan Pangan Hongaria) memiliki peran penting dalam usulan ide perayaan Hari Pangan Sedunia, karena ialah yang mengusulkan ide serta gagasan perayaan HPS.

Resolusi ini kemudian disetujui oleh 147 negara anggota FAO (Food and Agriculture Organization) termasuk Indonesia, yang memutuskan bahwa mulai tahun 1981 semua negara anggota FAO akan memperingati HPS setiap tanggal 16 Oktober. HPS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian penduduk dunia akan pentingnya penanganan masalah pangan baik ditingkat nasional, regional maupun global.

Di tahun 2016 ini, terhitung penyelenggaraan HPS ke-35. Tema HPS Internasional adalah Climate is Changing, Food Agriculture Must Too. Sementara tema HPS Nasional adalah Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Mengantisipasi Era Perubahan Iklim.

Jika ditelisik lebih mendalam, HPS tidak sebatas diartikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia untuk mengurai permasalahan pangan. Akan tetapi mengandung makna krusial sebagai hari di mana kita harus merasakan dan membuka mata, pikiran dan hati untuk mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa kondisi petani sebagai pejuang pangan dan gizi masih berada di bawah garis kemiskinan. Petani masih dihegemoni penuh para mafia pangan sehingga saat panen harus berlapang dadang untuk menerima harga murah. 

Di sisi lain, HPS pun sebagai panggung seluruh masyarakat petani untuk mengetahui secara kasat mata akan sejauh mana kebijakan dan program strategis pemerintah selama ini. Sehingga, masyarakat petani pun diajak dan diperlihatkan hasil atau capaian program pembangunan pertanian, khususnya selama 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintahan Jokowi-JK melalui visinya yang tertuang dalam Nawa Cita, menaruh komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian. Yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik, menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan Pangandan Mensejahterakan Petani.

Untuk mengkongretkan Nawa Cita tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman, langsung tancap gas dengan melaksanakan Program Upaya Khusus peningkatan produksi untuk percepatan swasembada pangan.

Target swasembada pangan tersebut ditujukkan untuk 11 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah, daging, cabai, kakao, karet, kopi dan kelapa sawit. Untuk mewujudkan target swasembada pangan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan “apapun saya beri, yang penting swasembada terwujud”.

Tentunya, mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan tidaklah semudah bak membalikkan telapak tangan. Sebab, upaya peningkatan produksi dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, di antaranya anomali perubahan iklim, jaringan irigasi rusak, pemilikan lahan petani yang sempit, dan teknologi pertanian yang belum modern. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi produksi, ketersediaan dan harga pangan.

Akan tetapi, melalui akselerasi dan gerak tawaf menterinya yang sangat energik, Kementerian Pertanian optimis dapat mewujudkan swasembada pangan tersebut khususnya komoditi padi, jagung, dan kedelai. Optimisme yang tinggi ini dijewantahkan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dengan berani mengeluarkan kebijakan yang mampu mengubah wajah pertanian yang kusut ke pertanian yang maju dan modern serta jaminan kesejateraan petani. Bahkan “mendeklarasikan” perlawanan atas praktek kartel pangan yang telah terbukti memiskinkan petani sekaligus merugikan konsumen.

Kebijakan pembangunan pertanian untuk mensukseskan fokus pangan strategis 11 komoditas yakni dengan merubah regulasi dari tender ke penunjukan langsung (PL), perbaikan infrastruktur, peningkatan penanganan on-farm dan pasca panen, perbaikan tata niaga dengan memotong rantai pasok yang terlalu panjang dari 9 menjadi 3, peningkatan investasi dan hilirisasi dan mengendalikan impor serta mendorong ekspor pangan.

Capaian Program

Berpijak dari kebijakan tersebut, kinerja sektor pertanian Era Jokowi telah menghasilkan karya besar, baik berupa peningkatan produksi, eskpor maupun kesejahteraan petani yang diikur dari meningkatnya daya beli. Tercatat, telah terjadi peningkatan produksi pangan di tahun 2015. Produksi padi mencapai 75,4 juta ton, jagung 19,6 juta ton, kedelai 0,963, cabai 1,915 juta ton, tebu 2,58 juta ton, kelapa sawit 29,34 juta ton, dan daging 3.015 ton.

Sementara, produksi padi 2014 hanya 70,84 juta ton, jagung 19 juta ton, kedelai 0,954 juta ton, cabai 1,88 juta ton, tebu 2,55 juta ton, kelapa sawit 27,78 juta ton, dan daging hanya 2.885 ton. Dari data ini, sangat jelas terlihat telah terjadi peningkatan produksi pangan yang dihasilkan petani.

Peningkatan produksi ini memberikan dampak peningkatan volume ekspor komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah dan cabai 2015 mencapai 290.035 ton. Sementara ekspor di tahun 2014 hanya sebesar 115.617 ton.

Selain itu, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) di tahun 2015 lebih besar dibanding 2014. NTUP 2015 mencapai 107,45 sedangkan 2014 hanya 106,05. NTUP ini mengindikasikan kemampuan petani untuk membeli input produksi. Hal ini pun menunjukkan tingkat kesejahteraan petani.

Harus dicatat juga, keberhasilan program pertanian saat ini mampu meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Hal ini diungkapkan oleh data The Economist Intelligence Unit menunjukkan indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) tahun 2016 Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7). Aspek Ketersediaan Indonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke 66, jauh di atas peringkat Keseluruhannya (ke 71).

Deretan capaian di atas mengindikasikan pemerintah saat ini benar-benar menaruh perhatian besar dan masif mengimplementasikan program di lapangan. Akan tetapi, yang harus dilakukan juga adalah membangun pertanian harus diintegrasikan dengan nilai luhur atau budaya masyarakat setempat. Pengembangan komoditas pangan harus disesuaikan dengan spesifikasi lokasi dan keunggulan komparatif suatu daerah. Tentunya hal ini harus didorong oleh keterlibatan nilai luhur atau budaya suatu daerah.

Keterlibatan nilai luhur masyarakat dapat mencegah terjadinya moral hazard masyarakat yang dapat merusak dan meniadakan lahan pertanian. Misalnya mencegah terjadinya konversi lahan yang saat ini kian parah. Dengan bersandar pada nilai luhur, masyarakat tidak akan berani menjual lahannya karena takut akan hukum adat dan kutukan alam.

Selain itu, keterlibatan nilai luhur pun dapat mendorong masyarakat tanpa ada paksaan untuk membangun lumbung pangan. Apabila semua masyarakat petani di seluruh pelosok tanah air memiliki lumbung pangan, maka tidak akan pernah terjadi kelangkaan stok dan harga pangan rendah yang diterima petani. Sehingga, tidak menemukan petani yang dalam keadaan miskin.

Oleh karen itu, semoga di HPS ke-35, pemerintah bersama para pemangku kepentingan dapat bergandengan tangan untuk memajukan pertanian bahkan membawa pertanian Indonesia nomor wahid di mata dunia. Para mafia pangan pun dapat segera diberantas demi terwujudnya merah putih yakni Indonesia yang berdaulat pangan dan masyarakat sejahtera.