[caption caption="Presiden Jokowi (Twitlustrasi.com)"][/caption] Rencana perombakan kabinet (reshuffle) jelang tutup tahun makin  kencang berhembus dan kian tidak terbendung. Hal ini merujuk pada pernyataan Presiden Jokowi saat membuka rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menegaskan akan mengganti menteri yang lamban.
Dalam kesempatan tersebut juga Presiden Jokowi memaparkan cara kerjanya untuk mengurai hambatan terhadap semua program pemerintah. Jika ada proyek  infrastruktur yang dalam tahap pengerjaannya tertunda akibat masalah birokrasi, Maka Presiden Jokowi mengatakan langsung menelepon menteri yang bersangkutan.
Telepon menterinya detik itu juga. Saya beri waktu 1,5 bulan. Saya cek lagi belum selesai, tinggal tulis di raportnya saja. Merah. Mudah, Nanti direshuffle, ganti. Demikian pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah, kemarin (27/12/2015).
Isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan terjadi pada awal Januari 2016 makin menguat setelah berhembus isu kencang dari istana pada 23 Desember lalu, kemudian makin santer setelah politisi PDIP, Hendrawan Supraktikno hingga PAN yang makin mengembuskan kabar reshuffle tersebut pada awal Januari 2016 yang memang tinggal menghitung hari. Kencangnya isu reshuffle kabinet ini diyakini oleh penulis tidak terlepas dari kasus ‘’Papa Minta Saham’’ yang melibatkan Mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang saat menjabat sebagai Ketua DPR melakukan lobi-lobian haram dengan petinggi Freeport dan meminta saham 20% dengan mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta saham untuknya sebesar 49% untuk membangun PLTA di Urumuka, Papua.
Kasus ‘’Papa Minta Saham’’ telah membuat gejolak dalam pemerintahan menjadi tidak stabil dan diyakini inilah salah satu penyebab utama Presiden Jokowi yang akan segera mengkocok ulang kabinet kerjanya pada awal Januari mendatang.
Terlepas dari persoalan tersebut ada beberapa pos menteri yang paling rawan terkena reshuffle kabinet, pos tersebut antara lain pos Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang hingga Menteri Negara BUMN. dan analisanya akan dibagi menjadi 4 artikel.
Menkopolhukam. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Posisi yang kini dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengatakannya sebagai posisi yang paling rawan sekaligus paling terancam oleh Reshuffle kabinet. Hal ini merujuk ke beberapa indikator yang jadi pegangan penulis.
- Pertama. Menjadi yang paling sering disebut dalam rekaman kasus ‘’Papa Minta Saham’’ adalah alasan utama mengapa penulis memposisikan posisi Luhut adalah yang paling terancam, karena disebutnya nama Luhut membuat citra pemerintah dipandang negatif terlebih lagi Luhut adalah orang dekat Presiden Jokowi yang secara langsung maupun tidak langsung juga dapat memperburuk citra Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kasus tersebut sungguh mencoreng muka Indonesia di mata dunia internasional sekaligus membuat investor tidak percaya pada iklim di tanah air akibat instablitas politik yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Â
- Kedua. Pembakaran masjid di Tolikara, Papua pada saat umat muslim sedang sholat idul fitri dan pembakaran gereja di Aceh Singkil yang terjadi akibat banyak masyarakat setempat yang tak setuju dengan pendirian gereja tersebut, Memang gereja tersebut belum berizin , namun perizinannya bisa diselesaikan secara cepat apabila ada keinginan yang kuat untuk memperkuat hubungan antarumat beragama di Singkil, namun yang terjadi justru saat itu dibuat keepakatan abhwa gereja itu akan dirobohkan, namun sebelum tanggal kesepakatan untuk merobohkan gereja, masyarakat setempat sudah membakar gereja terlebih dahulu.
Dan dua peristiwa intoleransi ini makin menunjukan bahwa saat ini hubungan antarumat beragama di Indonesia masih sering terjadi gesekan, meskipun ini hanya terjadi di beberapa daerah saja, Tetaplah ini mencoreng sistem keamanan dalam negeri. Dua kasus besar terkait intoleransi inilah yang menjadi indikator kedua penulis yang memiliki keyakinan Luhut bakal digeser maupun didepak oleh Presiden Jokowi. Karena dua kasus intoleransi tersebut membuktikan bahwa sistem keamanan yang dibangun oleh Luhut selama ini masih tergolong lemah, Â dan juga mmebuktikan Luhut kurang mamu menjaga keamanan dalam negeri, karena dampak ketidakmampuan tersebut sesungguhnya akan membuat wisatawan asing menjadi takut melancong ke tanah air dan berdampak pada pendapatan negara, berupa pajak.
- Ketiga. Pembunuhan aktivis tambang , Salim alias Kancil yang tewas terbunuh karena disiksa, dilindas, dipukul, ditendang, dan dilempar batu menjadi indikator ketiga yang jadi acuan penulis yang yakin bahwa Presiden Jokowi bakal menggeser ataupun mencopot Luhut dari kabinet kerja. Pembunuhan Salim alias Kancil yang merupakan aktivis tambang yang menolak adanya tambang ilegal di Lumajang, Jawa Timur yang sempat menghebohkan pemberitaan nasional hingga Presiden Jokowi meminta agar pelaku dan aktor intelektualnya secepat mungkin ditangkap sehingga membuat peran koordinasi yang dilakukan oleh Luhut makin tidak kelihatan dalam kasus ini, yang terlihat juustru peran cantik yang dimainkan oleh Jokowi.
- Keempat. Penangkapan sembilan teroris di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 18 dan 19 Desember lalu merupakan bentuk ketidakmampuan Luhut dalam menjaga situasi kondusif dan keamanan dalam negeri, terlebih lagi Luhut tidak terlihat koordinasinya dengan Badan Intelijen Negara (BIN)yang juga termasuk mitranya dalam menjaga keamanan dalam negeri. Tak hanya itu ledakan sejumlah bom berdaya ledak rendah dibeberapa mall juga menunjukan betapa lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Luhut sebagai Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan yang seharusnya mampu menjaga suasana kondusif dan menguatkan sistem keamanan dalam negeri.
- Kelima. Ketidakmampuan Luhut dalam menjaga suasana politik yang kondusif juga turut menjadi alasan mengapa penulis yakin bahwa Luhut akan digeser maupun dicopot oleh Presiden Jokowi, karena bagi Jokowi , politik yang stabil maka akan meningkatkan kepercayaan pasar dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun yang terjadi justru tak demikian. Yang terjadi justru Luhut tidak mampu mengkoordinasikan konflik partai Golkar dan PPP yang hingga kini masih terpecah menjadi dua keping.
Selain itu kegaduhan antarmenteri yang selalu terjadi didalam internal pemerintahan juga dianggap sebagai ketidakmampuan Luhut dalam mengantisipasi gejolak politik yang terjadi antarmenteri, Terlebih lagi saat adanya tantangan debat terbuka dari Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pembangunan mega proyek listrik 35.000 MW, yang dianggap oleh Rizal terlalu ambisius.
Luhut seharusnya mampu mencegah keributan antarmenteri dan sikap politik ekstrim Rizal Ramli tersebut yakni melalui fungsi koordinasi yang dimilikinya tersebut. Jika Luhut dapat mengkoordinasikan semuanya dengan baik, Maka situasi politik, Hukum dan Keamanan dalam negeri diyakini akan cukup kondusif dan tidak seperti sekarang yang makin hari makin gaduh soal politik, dan keamanan dalam negeri yang makin terancam pasca tertangkapnya sembilan anggota teroris yang sudah berafiliasi dengan kelompok teroris paling biadab, ISIS.
Menteri Perhubungan. Posisi menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga amat sangat terancam karena beberapa blunder yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh Jonan. Blunder tersebut antara lain:
- Pertama. Keputusan Jonan mengeluarkan Surat Edaran yang berisi larangan terhadap operasional transportasi ojek berbasis online, dan hal ini langsung menimbulkan kegaduhan sosial di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi saat ini ada sekitar 700 ribu lebih masyarakat yang menggantungkan hidup pada profesi sebagai tukang ojek online tersebut. Sontak saja kegaduhan sosial tersebut segera diakhiri oleh Presiden Jokowi, dengan tegas Presiden Jokowi memerintahkan Jonan encabut larangan tersebut, dan praktis Jonan mencabut larangan tersebut. Ini adalah blunder besar yang sangat berpotensi membuat Jonan terlempar dari posisinya.
- Namun Presiden Jokowi perlu pula mempertimbangkan dengan sangat matang jika ingin mendepak Jonan sebab keputusan Jonan yang mengeluarkan Surat Edaran mengenai larangan operasional ojek online sudah benar, karena ojek merupakan angkutan roda dua dan jika mengacu pada UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, motor bukanlah kendaraan untuk mengangkut penumpang. Dan kita dorong pemerintah untuk merevisi UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, karena jika tak direvisi maka pemerintah melanggar UU, dengan terus mengizinkan motor yang dijadikan kendaraan untuk mengangkut penumpang.
- Kedua. Kurang beraninya Jonan menindak maskapai nasional, Lion Air menjadi indikator kedua yang bisa menjadi alasan Jonan akan terlempar dari posisinya. Sebagaimana diketahui bahwa, Lion Air adalah salah satu maskapai Indonesia yang sering dirundung sejumlah permasalahan dan permasalahan ini sering berlarut-larut dari tahun-ke tahun. Mulai dari delay yang berkepanjangan, permasalahan teknis, hingga kebijakan Jonan yang mengeluarkan peraturan soal penerapan tarif batas bawah dan atas yang dinilai sangat tidak kompetitif bagi dunia penerbangan dalam negeri.
Namun terlepas dari dua indikator tersebut, ada satu indikator utama yang mungkin juga akan jadi pertimbangan Jokowi untuk tetap mempertahankan Jonan sebagai Menteri Perhubungan, yakni keberhasilan Jonan membenahi carut-marutnya sistem perkereta apian dalam negeri. Sebelum pemerintahan Jokowi berkuasa , sistem kelola dan sistem manajemen perkereta apian Indonesia sangatlah buruk, yakni pedagang asongan yang berjualan bebas di atas kereta, pengamen yang selalu mengamen dan sangat berisik. dan hal tersebut sangat menganggu kenyaman penumpang hinggakereta api yang selalu saja berhenti lama sebelum memasuki stasiun, Namun kini sejak Jonan jadi menteri Perhubungan, sistem kelola dan manajemen perkereta apian Indonesia sudah menjadi snagat baik dan terkelola secara baik.
Ini mungkin yang bisa dijadikan pertimbangan Jokowi kalau ingin mencopot Jonan, sebab tanpa Jonan, mustahil tata kelola perkereta apian Indonesia bisa seperti sekarang. Â Dan jika Jonan dicopot dan posisi ini lebih diberikan kepada PAN , Maka bisa dipastikan kondisi dan sistem transportasi di Indonesia akan makin buruk, terlebih lagi saat ini tak ada prestasi yang membanggakan dari Taufik Kurniawan yang digadang-gadang PAN menggantikan Jonan yang harus jujur diakui sudah cukup baik dalam menata sistem transportasi, walaupun ada kekurangan, hal ini adalah biasa karena Jonan juga manusia biasa yang luput kekurangan. Dan yang jadi kesimpulannya adalah Ignasius Jonan harus dipertahankan sebagai Menteri Perhubungan (Bersambung)
