Penerapan Diplomasi Pertahanan Tentara Nasional Indonesia untuk Menjaga Kedaulatan Perairan Laut Natuna Utara dari Sengketa Laut China Selatan

Dengan adanya klaim secara mutlak yang dilakukan pemerintah China, tidak turut serta terfokus pada kedaulatan di Laut Natuna Utara saja yang menjadi ancaman, tetapi seluruh kepentingan nasional atau national interest di Indonesia terdampak sebagai negara kepulauan yang berlandaskan konsep wawasan nusantara dan berdasarkan konsep United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 dimana harus dihormati semua pihak secara eksistensinya. 

Pemerintah dalam hal ini, Indonesia harus memperketat penjagaan di kawasan perbatasan tentu ini tupoksi TNI sebagai national guard sebagai upaya dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

Menilik lebih dalam lagi, upaya diplomasi pertahanan dalam rangka membangun pertahanan militer negara akan meminimalisir ketegangan dengan China di Laut China Selatan. Negara Indonesia sudah bergabung dan melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat yang diinisiasi oleh Indonesia dalam program Garuda Shield dengan adanya TNI Angkatan Darat lalu Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika, dan Bomber Exercise antara TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika. Tujuan dari dilaksanakannya program-program tersebut bukan hanya show of force, tetapi juga bertujuan mengukur kekuatan dan kapabilitas personil.

Lebih luas lagi, sistem pertahanan militer direalisasikan dengan pengembangan implementasi riil berupa patroli serta latihan secara mandiri dengan ataupun tanpa negara lain memanfaatkan komponen alutsista berawak dan tanpa awak dimana tentunya berpedoman pada Rule of Engagement (RoE) dalam upaya perlindungan SLOC dan SLO.

Pemerintah juga membangun dua pelabuhan militer dalam upaya memuat berbagai kapal perang seperti untuk bersandar agar dapat memudahkan keluar masuknya kapal-kapal milik TNI. Tidak hanya itu saja, dalam menjaga Laut Natuna Utara secara hard diplomacy pemerintah Indonesia harus membangun markas Batalyon Infanteri Raider pada kawasan tersebut.

Strategi diplomasi pertahanan Indonesia lainnya melalui Naval Diplomacy atau diplomasi angkatan laut untuk menjaga mutual trust dengan Coalition Building yang dapat dilakukan melalui upaya pembuatan, pengembangan, dan perdagangan alutsista ke berbagai negara terutama negara di kawasan ASEAN. Disisi lain, optimum essential force sebagai manifestasi konsep hard defense (pengembangan sistem, modernisasi alutsista, peningkatan kompetensi komponen pertahanan).

Indonesia telah menghubungkan dan menjalin dalam bentuk pakta pertahanan kerjasama ke negara-negara di kawasan ASEAN diantaranya Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand dalam hal ini pengembangan dan penjualan alutsista serta transfer technology yang terdiri dari berbagai alutsista angkatan laut. 

Kebijakan pertahanan tersebut dikenal sebagai defense support prosperity dimana menempatkan sektor pertahanan dan operasi militer di berbagai pulau-pulau terpencil di Laut Natuna Utara dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta membantu dalam menjaga keamanan demi terlaksananya kedaulatan negara Indonesia dari ancaman konflik Laut China Selatan. 

Jika kita merunut, TNI merupakan peran vital dalam menjaga kedaulatan negara baik dalam diplomasi pertahanan dan militer terutama eksistensi perairan Laut Natuna dari serangan negara-negara lain dan tentu mengedepankan sifat preventif maupun persuasif. Oleh karena itu, TNI harus berani mengambil langkah-langkah strategis bagi diplomasi pertahanan untuk kedaulatan Indonesia.