Limpahan Rezeki dari Limbah B3

PT. Mitra Hijau Asia (dok. pribadi)

Riory Rivandy (37), direktur PT. MHA mampu memikirkan kerja-kerja positif yang bisa dilakukannya.  Ia melihat dan menangkap adanya peluang  dalam pengelolaan limbah B3. Apalagi di Sulawesi Selatan, jumlah perusahaan pengelolaan limbah B3 masih bisa dihitung dengan jari tangan saja.

PT. MHA mengawali usahanya sebagai transporter atau perusahaan pengangkutam untuk jalur wilayah Sulawesi Selatan, Ambon, Kalimantan dan Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini telah memiliki cabang di 14 provinsi dan melayani 289 perusahaan, rumah sakit, dan fasyankes. 

Nah, seiring dengan laju ekspansinya, kini perusahaan itu mampu menguasai 40% pengelolaan limbah medis untuk wilayah Kalimantan. Target selanjutnya adalah pengangkutan limbah industri untuk wilayah Kalimantan.

Direktur PT. Mitra Hijau Asia (dok. pribadi)

PT. MHA dalam mengolah limbah B3 medis menggunakan insinerator. Saat ini, perusahaan tersebut mampu mengelola limbah sebanyak 300 kg  per  jam. Hasil efisiensi pembakaran sekurang-kurangnya 95%. 

Saat pembakaran harus memperhatikan suhu yakni 8000C---12000C agar terbakar sempurna.  Insinerator harus memiliki wet scrubber. Ketinggian cerobong (chimney) minimal 14 meter, yang juga harus dilengkapi dengan lubang pengecekan emisi. Beberapa bulan ke depan akan ada insinerator baru yang mampu mengolah limbah sebesar 750 kg per jam. 

Dalam melakukan kegiatan operasional PT. MHA sudah pasti akan melakukan penerimaan tenaga kerja. Tenaga kerja ini bisa diserap dari desa yang berada di dekat lokasi area perusahaan dan Kabupaten Barru. 

Adapun perekrutan tenaga luar tentu sebaiknya diperuntukkan pada tenaga ahli. Hal ini, perlahan tapi pasti diharapkan mampu mengikis angka pengangguran di lingkungan area sekitar perusahaan. Tentu saja bisa pula menjadi sumber penghasilan daerah Kabupaten Barru.

Kini, yang pasti telah direkrut 27 tenaga kerja yang membantu kegiatan operasional perusahaan.

Permasalahan lain yang ditemui adalah masih kurangnya pemahaman tenaga kerja tentang penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).  Padahal regulasi di Permenaker No. 8 Tahun 2010 Pasal 6 telah tertulis sangat jelas. Untuk hal ini diperlukan sikap tegas dari tim HSE dan security perihal penekanan bahwa hal yang berhubungan SAFETY adalah hal yang paling UTAMA.