Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Praktik politik uang dan hasil survei dinasti politik di atas cukup menggambarkan, bahwa sebagian masyarakat Indonesia permisif dan belum terinformasi dengan baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam dua Pemilu terakhir masih menyisahkan masalah; literasi politik masih rendah.

Setelah menyempitnya kebebasan sipil, sikap permisif dan belum terinformasinya masyarakat juga dapat menghambat konsolidasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Hasil studi yang dilakukan oleh Andersen et al (2005) menunjukkan, semakin baik pemahaman seseorang akan politik (melek politik), semakin baik kualitas dan preferensi politiknya. Masyarakat harus terinformasi dengan baik dalam politik dan demokrasi.

Implikasi dari masyarakat terinformasi dengan baik ialah masyarakat tidak hanya kritis terhadap kebijakan pemerintah, tapi juga menolak (tidak permisif) segala bentuk yang bertentangan dengan etika dan moral, seperti dinasti politik, politik idolatri, politik uang dan lainnya.

Dalam konteks kontestasi elektoral, alih-alih terpikat dengan pemimpin populis, masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang punya kapabilitas dan integritas serta komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Kita perlu merenungkan ucapan Frank Herbert, penulis fiksi ilmiah Dune yang terkenal itu: good governance never depends upon laws, but upon the personal qualities of those who govern.

Sebagai salah satu pilar Indonesia Emas 2045, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dan mendesak dilakukan. Prosesnya membutuhkan kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan - sesuai dengan peranannya.

Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin inklusif institusi pemerintah. Semakin inklusif institusi – mengutip teori Daron Acemoglu, Simon Johnson dan James Robinson – semakin besar kesempatan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, menurut World Bank, negara bisa meningkatkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kohesi sosial.