Proses pemilu telah menjadi titik fokus bagi kesenjangan yang semakin besar antara nasionalisme Indonesia dan agama. Kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan bijaksana, ditambah dengan keserakahan akan kekuasaan, menjadikan politik identitas sebagai sarana yang paling efektif untuk meraih suara rakyat. Opini publik yang diimplementasikan dan dibentuk oleh media massa yang berjiwa pluralistik dan nasionalis memecah belah kehidupan masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar agama di Indonesia telah lama mengamalkan prinsip nasionalisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia, seperti menerima pancasila sebagai dasar toleransi negara terhadap agama dan mengakui eksistensinya.
Isu terkait politik identitas harus dilihat dari siapa, apa, dan bagaimana di balik kepentingan tersebut. Kelompok elit menggunakan politik identitas untuk merebut fanatisme individu atau kelompok terhadap isu-isu agama untuk mengangkat isu-isu besar, yang kepentingannya menimbulkan begitu banyak kontroversi dan menjadi ancaman bagi etno-nasionalisme. Kontradiksi dalam politik identitas kemudian diintensifkan oleh serangkaian pemberitaan media, dengan kedua belah pihak saling menuduh benar dan salah. Bertambahnya jumlah informasi, bahkan dalam hitungan menit, telah menyebabkan isu politik identitas lepas kendali dan menimbulkan masalah baru dengan penyebaran berita yang tidak pasti, yang sebagian besar mengandung disinformasi. Penipuan ini sangat memperparah konflik antara kelompok nasionalis dan agama. Menarik kelompok komunitas arus utama dengan berita palsu memudahkan orang membuat keputusan tanpa memikirkan kembali rasionalitas dan kebenaran mereka, yang pada gilirannya menyebabkan persekusi yang merajalela dan peretas menggulingkan partai yang dianggap sebagai lawan politik mereka.
Arah politik yang tidak tepat dalam menyelesaikan konflik politik identitas ini bisa berujung pada matinya praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, semua kemungkinan bentuk perpecahan antara kedua kelompok identitas politik ini harus diminimalkan melalui peran pemerintah dan masyarakat. Kebhinekaan yang ada di Indonesia harus dijadikan wadah solidaritas yang menghargai perbedaan yang membangun, bukan sebaliknya. Kemauan politik pemerintah Indonesia adalah solusi terpenting untuk mengakhiri konflik antara dua blok politik identitas ini. Kedaulatan nasional hanya dapat dicapai dengan mengutamakan kepentingan nasionalisme, dimana terdapat perbedaan antar agama, ras, suku, golongan dan lain-lain. Kemandirian pemerintah dalam mengelola sistem pemerintahan mencerminkan keberhasilan pemerintah karena mampu merumuskan kebijakan yang sepenuhnya menguntungkan kedaulatan warganya dan bebas dari campur tangan pihak luar yang memajukan demokrasi seluas-luasnya melalui sekularisme. pemahaman pluralistik dan liberal, mengabaikan fakta sejarah nasional.
Pengaruh Politik Identitas Terhadap Agama
Berdasarkan buku-buku, majalah, dokumen dan literatur lain yang  dibaca dan dianalisis, terlihat bahwa politik identitas merupakan salah satu taktik politik yang mulai memanas dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Hal ini dikarenakan situasi politik di negeri ini telah memahami isu-isu identitas seperti mempermainkan isu-isu etnis, agama, etnis, budaya dan golongan untuk melayani kepentingan  politik  untuk mengalahkan lawan.
Selain itu, politik identitas bisa disebut  politik perbedaan. Hal ini terlihat dalam tindakan politik yang sifatnya berbeda, berusaha mencapai upaya untuk mengontrol pembagian nilai-nilai yang dianggap fundamental dan berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, yang dapat mempengaruhi berdasarkan superioritas, mis. dalam konteks etnisitas, aspirasi tersebut bercampur dengan kebijakan pengaturan teritorial, mengarah pada  keinginan untuk menciptakan otonomi khusus, yang mengarah pada penciptaan gerakan separatis, dan secara religius, pada upaya yang dapat memasukkan nilai-nilai agama, yang mengarah pada syariah daerah. peraturan yang berujung pada perselisihan antar agama, karena mengubah identitas daerah hanya sebagai wilayah beberapa agama. Namun politik identitas terkadang tidak berdampak buruk bagi keutuhan bangsa dan negara di masa depan, melainkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Melihat perbedaan pendapat para ahli, dapat dikatakan bahwa sangat wajar adanya perbedaan pendapat berdasarkan pendapat dan pengetahuan yang mereka sampaikan. Namun, ada pendapat yang dianggap mendukung  munculnya politik identitas di  masyarakat ini. Pendapat ini merupakan pendapat Ahmad Syafii Maarif. Ia mendukung  adanya politik identitas sepanjang kegiatan politik tersebut tidak merugikan masyarakat Indonesia, dan kegiatan politik tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dalam persaudaraan, tanpa pembedaan antar suku,  agama, dan  masyarakat. Namun, ada juga pendapat yang tidak setuju bahkan menentang maraknya politik identitas di berbagai negara. Pendapat ini datang dari Cressida J Heyes dan Lukemantor, meskipun keduanya membantah niat mereka untuk berbeda. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Cressida J Heyes, dianggap bertentangan dengan politik identitas karena terdapat tanda-tanda aktivitas politik yang berdampak merugikan, yang mengarah pada ketidakadilan antar komunitas dan kelompok.Â
 Tidak lupa pandangan Lukmantoro, yang menurutnya politik identitas dapat disebut politik perbedaan, dan tindakan politik dapat mempengaruhi asal mula primitif dan etnosentrisme. Hal ini karena munculnya sikap seperti itu disebabkan oleh kebijakan daerah yang tetap, di mana pengambil keputusan dipengaruhi oleh kekhasan mereka, seperti superioritas, yang dapat menyebabkan perpecahan, misalnya konsekuensi dari munculnya gerakan separatis. gerakan. terorisme dan serangan balik. mengganggu kelompok lain yang mereka anggap musuh kelompoknya. Dan terakhir, pendapat Donald L Horowitz, yang dianggap netral dalam menanggapi kebangkitan politik identitas, membandingkannya dengan garis keras terhadap status anggota identitas itu. Hal ini berdasarkan pernyataannya yang dianggap netral baik dari sisi dukungan maupun posisi oposisi, tetapi hanya sebagai penjelasan atas memanasnya politik identitas di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, hasilnya disajikan dengan rincian pendapat berdasarkan pendapat berbagai ahli. Bahkan, pembahasan tentang masalah ini kini marak dan hadir di masyarakat maupun di lingkungan kita.
Kebijakan Identitas
Secara umum kebijakan identitas memiliki beberapa istilah lain yang memiliki arti yang sama, yaitu kebijakan keragaman atau bisa juga disebut kebijakan multikulturalisme. Sebab penyebutan  istilah ini memiliki kaitan yang sangat khusus dengan unsur politik identitas, dan juga pengusulan istilah politik identitas lainnya merupakan salah satu motivasi untuk meningkatkan perjuangan  identitas yang mengiringi isu politik tersebut. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa politik identitas merupakan salah satu kegiatan politik yang didasarkan pada strategi memperkenalkan berbagai  simbol identitas, yang digunakan sebagai senjata utama dalam pelaksanaan praktik politik, misalnya untuk memperkuat argumentasi, mendobrak argumen lawan lawan politik seperti mengangkat isu budaya, isu etnis dan isu lainnya.
Gagasan dan Faktor Terhadap Politik Identitas
