Meskipun ada pandangan yang kritis, banyak ekonom sepakat bahwa jika kebijakan ini diterapkan dengan tepat, dapat mendongkrak perekonomian Indonesia dan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan kebijakan dengan memperkuat sistem sosial.
Tanggapan Masyarakat tentang Skema Pajak 2025
Kebijakan pajak 2025 juga mendapat respons beragam dari masyarakat. Banyak warga, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai dampak kenaikan PPN terhadap biaya hidup mereka.
Beberapa pekerja di sektor informal merasa bahwa kenaikan tarif pajak akan meningkatkan beban pengeluaran sehari-hari mereka. Hal ini menjadi perhatian utama di tengah ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi.
Di sisi lain, beberapa masyarakat menyambut baik implementasi pajak minimum global, menganggapnya sebagai langkah positif untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang selama ini merugikan pendapatan negara.
Beberapa kalangan juga berharap kebijakan ini dapat memberikan keadilan sosial dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui alokasi dana pajak yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Namun, sebagian masyarakat menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif atau dukungan khusus bagi kelompok rentan untuk menanggulangi dampak kenaikan PPN dan opsen pajak kendaraan. Mereka mengusulkan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa perubahan kebijakan ini tidak mempersulit kehidupan masyarakat yang sudah terbebani dengan biaya hidup yang tinggi.
Sudah Sesuaikah Skema Pajak 2025 dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia?
Secara keseluruhan, skema pajak 2025 sudah mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan standar internasional dan memperbaiki sistem perpajakan. Kenaikan PPN dan penerapan pajak kendaraan bermotor dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan negara yang lebih adil.
Namun, implementasi kebijakan ini harus memperhatikan dampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan bawah yang rentan terhadap kenaikan harga barang dan biaya hidup. Di sisi lain, penerapan pajak minimum global dapat menjadi langkah positif untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan tepat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sembari menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.
