Prediksi Terkait Transisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Pasangan Prabowo-Gibran: Antara Tantangan dan Harapan Gen Z

Laporan Pertemuan Silaturahmi antara Jokowi dan Prabowo

Minggu, 13 Oktober 2024, berlangsung pertemuan silaturahmi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah.

Berdasarkan pantauan dari wartawan, pertemuan ini berlangsung tertutup. Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 15.40 WIB dengan menggunakan mobil Alphard putih dan disambut oleh petugas Paspampres yang berjaga di sekitar gang masuk kediaman Jokowi.

Baca juga: Bonus Demografi, Antara Peluang dan Tantangan di Tengah Agenda Outsourcing dan Menyempitnya Lahan Pertanian

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang juga mantan Wali Kota Solo, mengonfirmasi rencana pertemuan ini saat ditemui di Pasar Ampel, Boyolali. Gibran bersama calon bupati Boyolali nomor urut 2, Agus Irawan, menjemput Prabowo di Bandara Adi Soemarmo.

Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan di Restoran Diamond Solo, namun mendadak dipindahkan ke kediaman pribadi Jokowi di Sumber.

Agenda utama pertemuan ini adalah makan siang bersama, namun Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menegaskan bahwa pertemuan ini mengusung tema silaturahmi yang berfokus pada kebersamaan dan keberlanjutan.

Ketua DPC Gerindra Surakarta, Ardianto Kuswinarno, juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari agenda partai sehingga pihaknya tidak diperkenankan untuk mendampingi Prabowo.

Baca juga: Inilah Dampak Kompasiana Bagiku sebagai Guru yang Menulis di Platform ini

Pertemuan ini menegaskan hubungan baik antara Jokowi dan Prabowo dalam situasi politik yang terus berkembang terutama dalam konteks kepemimpinan nasional di masa mendatang.

Baca juga: Kesehatan Mental di Tempat Kerja Saya Atasi dengan Pendekatan Agama dan Menulis di Kompasiana

Prediksi Terkait Transisi Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf ke Prabowo-Gibran: Tantangan dan Harapan

Sebentar lagi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Transisi ini menjadi momen penting bagi negara karena tidak hanya menyelaraskan program-program lama dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'aruf Amin, tetapi juga memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru yang diusung Prabowo-Gibran.

Dalam konteks ini, Kompasianer tentu memiliki pandangan tersendiri, terutama terkait bagaimana proses transisi ini akan berjalan dan apa yang bisa diharapkan dari pemerintahan baru ini.

Salah satu isu yang menarik perhatian adalah pendekatan akomodatif Prabowo dalam merangkul berbagai kekuatan politik.  Termasuk membawa sejumlah menteri dari kabinet Jokowi ke dalam kabinet barunya. Hal ini mungkin bukan hal yang mengejutkan, mengingat tujuh dari delapan partai politik di DPR sudah bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Namun, apa yang diharapkan dari langkah politik ini dan siapa saja yang layak mengisi kursi menteri?

Politik Akomodatif: Stabilitas atau Kontinuitas?

Langkah Prabowo dikabarkan akan mempertahankan sejumlah menteri dari kabinet Jokowi. Hal ini menunjukkan sikap politik yang cerdas Prabowo. Tentu ini bisa dibaca sebagai upaya untuk menjaga stabilitas negara. Tentu mengingat para menteri tersebut sudah memiliki pengalaman dan jaringan yang mapan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan sebelumnya. 

Kompasianer mungkin akan melihat hal ini sebagai sinyal positif bagi kesinambungan program-program unggulan Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi lokal dan internasional.

Namun, ada juga kemungkinan bahwa masyarakat menilai pendekatan ini sebagai tantangan bagi Prabowo untuk tetap menonjolkan identitas politiknya sendiri. Dengan menggabungkan menteri-menteri lama bisa menciptakan persepsi bahwa pemerintahan baru ini hanya topeng untuk melanjutkan pemerintahan yang lama.

Lalu Prabowo pun dinilai tanpa inovasi yang signifikan. Oleh karena itu, bagaimana Prabowo dan Gibran menjaga keseimbangan antara kesinambungan dan perubahan akan menjadi sorotan penting saat ini.

"Tebak-tebak Buah Manggis": Adik Manis, Siapa yang Akan Kembali?

Jika kita "tebak-tebak buah manggis," beberapa nama lama kemungkinan besar akan kembali ke kabinet, terutama menteri-menteri yang dianggap berhasil. Nama-nama seperti Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan bisa jadi masih relevan. Hal ini mengingat kiprahnya dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia selama masa krisis global diacungi jempol.

Begitu juga dengan nama-nama seperti Budi Karya Sumadi di sektor transportasi. Beliau berhasil mengembangkan infrastruktur transportasi di masa Jokowi. Misalnya dalam sektor transportasi:

Pengembangan bandara: Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan Bandara Kertajati.

Transportasi massal perkotaan: MRT Jakarta dan LRT Jabodebek.

Tol Laut: Meningkatkan konektivitas maritim untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah.

Pelabuhan Patimban: Mendukung ekspor-impor, terutama industri otomotif.

Pengembangan kereta api: Jalur kereta api Trans-Sumatra dan proyek kereta api di Kalimantan serta Sulawesi.

Namun, masyarakat mungkin  berharap adanya penyegaran dengan munculnya wajah-wajah baru di kabinet. Nama-nama seperti Sandiaga Uno yang dikenal inovatif dalam bidang pariwisata bisa dirotasi ke sektor lain untuk memberikan angin segar bagi kementerian.

Atau bahkan beberapa figur muda dari partai koalisi yang memiliki visi segar dan semangat perubahan.

Harapan Besar Generasi dari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Harapan besar terhadap pemerintahan baru ini tentu besar Sebagai sosok yang pernah berada di posisi oposisi, Prabowo diharapkan bisa membawa sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan masalah bangsa ini. Terutama solusi lapangan pekerjan. 

Kebijakan terkait pertahanan keamanan, ketahanan pangan, dan kedaulatan energi mungkin akan menjadi fokus utama yang ditunggu-tunggu. Ini semata mengingat latar belakang Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan.

Selain itu, kehadiran Gibran sebagai Wakil Presiden juga tidak luput dari perhatian. Sebagai figur muda yang pernah menjabat walikota, Gibran diharapkan mampu membawa aspirasi generasi milenial, Gen Z, dan Alpha ke dalam kebijakan pemerintah. 

Hal ini bisa diwujudkan melalui kebijakan inovatif dalam ekonomi digital, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Proses transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma'aruf ke Prabowo-Gibran akan menjadi salah satu fase penting dalam sejarah politik Indonesia. Masyarakat tentu akan mengawal dan mencermati setiap langkah politik akomodatif yang diambil.

Program-program terdahulu diselaraskan dengan yang baru. Harapan besar tentu ada, baik dalam hal stabilitas maupun pembaruan kebijakan. Namun, tantangan terbesar bagi Prabowo dan Gibran adalah menjaga keseimbangan antara kesinambungan, dan inovasi, serta menjawab ekspektasi publik yang tinggi terhadap mereka.

Pemerintahan baru ini, dengan segala dinamikanya, diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak hanya dalam lima tahun mendatang, tetapi juga dalam jangka panjang untuk generasi-generasi berikutnya.

Dalam transisi dari pemerintahan Jokowi-Ma'aruf ke Prabowo-Gibran, beberapa langkah konkret yang mungkin ditempuh oleh pemerintah baru dapat mencakup kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan mengatasi tantangan baru. Beberapa contoh konkret dari strategi kerja yang mungkin diambil adalah:

1. Penerusan Proyek Infrastruktur Jokowi dengan Modifikasi

Pemerintahan Prabowo-Gibran kemungkinan besar akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur besar yang sudah dimulai pada era Jokowi. Pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Namun, fokusnya mungkin akan sedikit bergeser untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pemeliharaan, dan distribusi manfaat secara lebih merata. Pemerintah baru mungkin juga akan mendorong kerjasama dengan pihak swasta atau asing untuk mengamankan pendanaan proyek di tengah deflasi yang menggerogot ini.

Seperti Melanjutkan proyek ibu kota baru (IKN), namun dengan peninjauan kembali terkait efisiensi anggaran dan dampak sosial-ekonomi.

2. Reformasi Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sebagai mantan Menteri Pertahanan yang memiliki fokus pada ketahanan pangan, Prabowo mungkin akan menitikberatkan pada pengembangan sektor pertanian dengan pendekatan yang lebih modern. Ini dapat mencakup investasi dalam teknologi pertanian, akses yang lebih mudah ke kredit untuk petani, dan penguatan infrastruktur distribusi pangan.

Contoh konkret: Menginisiasi program pertanian berbasis teknologi yang memanfaatkan data dan sistem pertanian pintar untuk meningkatkan hasil produksi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

3. Penguatan Sektor Pertahanan dan Kedaulatan Energi

Prabowo kemungkinan juga akan meningkatkan anggaran pertahanan untuk memastikan kesiapan militer dan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Selain itu, kedaulatan energi mungkin akan menjadi prioritas dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Contohnya, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di kawasan timur Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus memperkuat keberlanjutan energi nasional.

4. Program Pengembangan SDM dan Pendidikan Berbasis Keterampilan

Gibran, dengan latar belakangnya sebagai generasi muda, kemungkinan akan membawa inovasi dalam kebijakan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ini mungkin mencakup peningkatan akses pendidikan vokasi yang lebih berfokus pada keterampilan digital, teknologi, dan industri kreatif.

Peluncuran program "Satu Desa Satu Startup" yang bertujuan memberikan pelatihan kewirausahaan digital bagi pemuda desa untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha lokal.

5. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Digital

Dengan meningkatnya adopsi teknologi di Indonesia, pemerintahan baru mungkin akan fokus pada pengembangan ekonomi digital dengan mendorong infrastruktur jaringan yang lebih baik, memperkuat keamanan siber, dan menciptakan ekosistem yang mendukung startup.

Menyediakan insentif pajak dan regulasi yang ramah bagi pengusaha startup lokal, serta memperluas akses internet cepat hingga ke wilayah pelosok.

6. Penataan Birokrasi untuk Efisiensi Pemerintahan

Prabowo mungkin akan melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah dimulai di era Jokowi, tetapi dengan fokus yang lebih pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Ini bisa berarti pemangkasan birokrasi di berbagai sektor pemerintahan dan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi.

Menerapkan sistem manajemen digital terpadu di instansi pemerintah untuk mempercepat proses layanan publik, seperti perizinan usaha, sehingga lebih efisien dan transparan.

7. Program Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Pemerintah baru bisa mengadopsi strategi yang mendukung pemulihan ekonomi, terutama untuk sektor yang paling terdampak oleh pandemi, seperti UMKM, pariwisata, dan industri manufaktur.

Contoh konkret: Pemberian insentif pajak bagi UMKM dan industri pariwisata, serta memperluas akses pembiayaan dan subsidi bagi sektor-sektor tersebut untuk mendukung pemulihan yang lebih cepat.

Langkah-langkah konkret ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menggabungkan kesinambungan kebijakan sebelumnya dengan inovasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan baru di berbagai sektor penting.

Untuk mengatasi masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menerapkan sejumlah langkah strategis untuk mencegah dan memitigasi dampak sosial-ekonomi yang timbul. Beberapa kebijakan yang dapat diambil meliputi:

1. Program Insentif bagi Perusahaan untuk Mencegah PHK

Pemerintah dapat memberikan insentif berupa pemotongan pajak atau subsidi langsung bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan finansial, tetapi berkomitmen untuk mempertahankan karyawan. Ini bisa mencakup pengurangan pajak penghasilan perusahaan, penundaan pembayaran BPJS, atau subsidi upah untuk karyawan yang dipertahankan.

Subsidi upah sebagian bagi perusahaan di sektor padat karya seperti manufaktur atau ritel, di mana pemerintah memberikan bantuan langsung sebesar persentase tertentu dari gaji karyawan, sehingga perusahaan tidak terbebani sepenuhnya oleh biaya gaji.

2. Pelatihan Ulang dan Pengembangan Keterampilan (Reskilling)

Pemerintah bisa menyediakan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi pekerja yang terkena PHK, untuk membantu mereka beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang berubah, terutama di bidang teknologi dan industri kreatif.

Pelatihan berbasis digital bagi pekerja yang terkena PHK di sektor-sektor yang terdampak oleh otomatisasi atau penurunan permintaan misalnya. Program ini bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau perusahaan teknologi untuk memberikan keterampilan baru di bidang IT, pemasaran digital, atau desain grafis.

3. Mendorong Pertumbuhan Sektor Ekonomi Digital dan Kreatif

Pemerintah bisa mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang potensial menyerap tenaga kerja besar, seperti ekonomi digital, industri kreatif, dan pariwisata. Ini dapat dilakukan melalui program pengembangan startup, e-commerce, serta penguatan infrastruktur digital.

Contoh konkretnya, memberikan bantuan modal dan akses ke pasar bagi UMKM digital dan kreatif untuk membuka lapangan kerja baru, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi lokal.

4. Program Padat Karya di Sektor Publik

Pemerintah dapat mengimplementasikan program padat karya, terutama di sektor infrastruktur, pertanian, dan lingkungan. Program ini akan mempekerjakan banyak tenaga kerja yang terdampak PHK, sambil membantu pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek publik lainnya.

Program rehabilitasi infrastruktur publik seperti perbaikan jalan, pembangunan irigasi, dan proyek konservasi alam yang mempekerjakan tenaga kerja lokal yang kehilangan pekerjaan di sektor formal, misalnya.

5. Peningkatan Akses Pembiayaan untuk UMKM

Dengan meningkatnya PHK, dorongan bagi mantan karyawan untuk memulai usaha kecil atau menjadi wirausaha dapat menjadi solusi. Pemerintah dapat memperluas akses pembiayaan untuk UMKM, misalnya melalui kredit usaha rakyat (KUR), dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang dipermudah.

Peningkatan plafon KUR bagi pengusaha mikro atau orang yang baru memulai usaha setelah mengalami PHK, dengan suku bunga yang lebih rendah dan proses pengajuan yang cepat juga bisa.

6. Perbaikan Jaminan Sosial dan Penguatan Program Kartu Prakerja

Pemerintah bisa memperkuat jaminan sosial untuk pekerja yang terkena PHK, baik melalui skema asuransi pengangguran maupun dengan memperluas cakupan dan manfaat program seperti Kartu Prakerja. Bantuan tunai sementara serta pelatihan keterampilan dapat membantu mereka bertahan selama masa transisi.

Peningkatan nilai bantuan program Kartu Prakerja, termasuk pelatihan yang lebih difokuskan pada keterampilan praktis dan siap kerja, serta bantuan uang tunai yang cukup untuk kebutuhan hidup sementara.

7. Mendorong Investasi di Sektor Industri Baru

Untuk mengurangi tekanan PHK di sektor-sektor yang sedang mengalami penurunan, pemerintah dapat mendorong investasi di industri baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan penyerapan tenaga kerja besar, seperti industri hijau (green industry), energi terbarukan, dan teknologi.

Contoh konkret, memberikan insentif investasi untuk proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang akan menciptakan lapangan kerja baru di bidang konstruksi, operasional, dan teknologi terkait.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah diharapkan dapat mengatasi dampak PHK besar-besaran, sambil menjaga stabilitas sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi. Mudahan berjalan lancar transisinya.