Jumlah pasangan calon yang berkompetisi bervariasi. Ada daerah dengan persaingan ketat di antara tiga hingga empat pasangan calon, sementara di beberapa tempat lainnya, kontestasi hanya diikuti oleh dua pasangan.Â
Setiap pasangan tentu akan memanfaatkan nomor urut yang mereka dapatkan untuk menciptakan gimik-gimik kampanye, mulai dari jargon hingga simbol-simbol visual yang memikat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan aturan main yang jelas terkait kampanye. KPU mengingatkan para peserta untuk tetap berpegang pada aturan yang berlaku, terutama dalam hal penggunaan media sosial dan iklan kampanye.
Kampanye resmi dimulai pada Rabu, 25 September 2024 dan masyarakat kini menantikan visi serta misi yang akan dibawa oleh para kandidat untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, pengundian nomor urut bukan hanya menjadi acara simbolis, tetapi juga menjadi awal dari babak baru persaingan dalam Pilkada 2024.Â
Masyarakat kini menanti gimik kampanye yang kreatif, namun lebih dari itu diharapkan adanya program-program yang konkret dan solutif untuk menjawab berbagai tantangan di daerah mereka.
Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Padang Panjang misalnya, gimik politik merujuk pada strategi yang digunakan oleh para calon untuk menarik perhatian pemilih melalui simbol-simbol, narasi, atau aksi yang mudah diingat dan menciptakan dampak visual atau emosional.
Salah satu contoh gimik yang digunakan adalah maskot resmi yang diberi nama "Pandeka", yang mewakili semangat pemilihan di Padang Panjang.
Selain itu, setiap calon pasangan, seperti Edwin-Albert (Nomor Urut 1), Nasrul-Eri (Nomor Urut 2), dan Hendri Arnis-Alex Saputra (Nomor Urut 3), memanfaatkan nomor urut mereka dalam berbagai cara kreatif untuk membangun narasi kampany mereka.
Misalnya, nomor urut sering kali digunakan sebagai simbol keberuntungan atau asosiasi tertentu yang dapat membangkitkan ikatan emosional dengan pendukung mereka.
Selama masa kampanye, KPU Padang Panjang menekankan pentingnya menjaga ketertiban, kedamaian, dan solidaritas dalam setiap kegiatan politik, sehingga meskipun ada elemen gimik, tujuan utamanya tetap pada pelaksanaan Pilkada yang bermartabat.
