MyPertamina, LinkAja, dan Masyarakat tentang Aplikasi Beli BBM Subsidi

MyPertamina,  LinkAja, dan Masyarakat tentang Aplikasi Beli BBM Subsidi inilah kisahnya...

Kemarin saya ke pertamina untuk mengisi BBM Motor. Ternyata pertalite sedang kosong sehingga para pengendara berubah haluan ke Pertamax. Biasanya pompo di sini sepi dan tak perlu mengantri. Tapi kali ini antrian panjang sekali. Ada 30-an motor di depan sedang antri.

Waduh,  saya cemas sekali karena mau cepat ke rumah sakit menjenguk orang tua adik ipar yang dirawat di sana. Sudah tiga hari kunjungan ini batal karena hujan badai dan aplikasi yang mendadak harus disikapi.

Baca juga: Kurikulum Pengganti K-13 dan Sertifikasi Guru Mata Pelajaran

Saya cemas karena jam bezuk cuma sampai pukul 13.00 sedang sekarang sudah pukul 11.50. Buah tangan pun belum dibeli dan isi amplop pun belum dikeluarkan dari ATM. 

"Pindah ke sini separoh, uni!" Teriak salah seorang pemegang pompa pertamax menunjuk ke arahku.

"Alhamdulillah." Jawab saya spontan dan tancap gas menuju abang tukang BBM itu. Ramailah pengikut di belakang. Ternyata antrian di belakang sayapun sudah mengular.

Baca juga: Nasib Tenaga Honorer dan Isi Hati Pemda

" Gimana ya nanti beli BBM pakai aplikasi. Apa pom bensin nggak meledak kita serentak bukak Hp di sini?" Tanya uni di belakang saya kepo. 

Saya tak sempat menjawab pertanyaan si kakak karena giliran saya sudah selesai. Si abang BBM pun tak menjawab.

Baca juga: Antara Fakta dan Imajinatif dalam Sebuah Karya Fiksi

Itulah kondisi gonjang-ganjing di tengah masyarakat saat ini. Sungguh resah dan penasaran mengenai aplikasi beli BBM bersubsidi ini.

Kita tilik di daerah letak pertamina dengan tempat tinggal warga banyak yang jauh dari pom bensin. Mereka masih mengandalkan BBM ketengan yang di jual pengecer di depan kios atau rumah mereka.

Bagaimana operasional penggunaan aplikasi ini masih menimbulkan banyak dilema bagi kita. Apakah aplikasi khusus untuk agen saja atau pihak pertamina saja. Jika aplikasi dibebankan pula kepada rakyat pemilik motor betapa susahnya agen dan pemilik pertamina. 

Toh jumlah pertamina tak sebanyak penjual pulsa. Penjual pulsa bisa gampang pakai aplikasi karena ada mobile banking. Pulsa pun bukan dalam bentuk cairan pertalite yang bisa dikirim lewat dunia maya pakai jasa internet atai kuota.

Begitu konsumen pulsa transfer uang 22.000 si pemilik counter sudah rela mengirim pulsa 20 rb kepada konsumen yang baru saja transfer. 

Tapi ini cairan berwarna hijau apakah akan dipasangi pipa ke rumah-rumah kita penduduk untuk dapat mendistribusikan cairan ini layaknya pulsa? Gas memasak yang berlangganan seperti ini saja belum sampai ke daerah.

Masyarakat pemakai gas masih megandalkan tabung gas. Belum ada daerah menikmati gas keren berbayar seperti listrik.

Namun, jika kita cermati apa yang disampaikan Ketua BPH Migas Erika Retnowati menyebutkan akan mengatur pembelian untuk kendaraan pribadi agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

"Kalau sekarang volume untuk kendaraan pribadi misal solar, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter perhari, nanti kita atur kembali, termasuk untuk roda enam kita atur lagi.
Itu kira-kira yang kita lakukan supaya BBM subsidi lebih tepat sasaran," ujar Erika

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa regulasi BPH Migas akan diterbitkan setelah Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak selesai direvisi. (Suaramerdeka.com)

Begitu juga penerima Jenis BBM Tertentu (JBT) akan diatur revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 terkait konsumen Jenis BBM Khusus Penugasan (JKBP) Pertalite karena hingga saat ini pengawasan terhadap BBM subsidi belum efektif.

Ia menegaskan masyarakat ekonomi kelas atas yang memiliki dan menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM subsidi. Tak bisa lagi mengisi BBM subsidi diam-diam di pom bensin berlogo pertalite karena mobil mereka telah terdaftar di data best aplikasi.

Nah, bukannya ini kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Artinya selama ini BBM untuk mobil mewah barang kali belum mencapai target penjualan. Istilah ndesonya banyak stok BBM tersisa setelah diaudit.

Tentu observasi dilakukan untuk menemukan sebab musabab  BBM mobil mewah tak laku. Ternyata banyak mobil mewah mengisi diam-diam mobilnya dengan BBM bersubsidi.

Sebetulnya penulis juga bingung. Ketika membeli motor, si abang dealer bilang. Jangan isi pertalite ya kak. Nanti motor kakak cepat hank. Berpedoman ke motor lama saya yang ditinggal di kampung untuk transport pergi mandi-mandi ke bendungan.

Di kampung tak ada bensin apalagi pertamax yang ada cuma pertalite. Memang bunyi mesin motor jadi keras dan kasar. Begitu juga teman saya. Kami sama-sama membeli motor di dealer sama. Sejak dapat pesan dari dealer saya selalu isi BBM Pertamax tetapi teman saya karena istrinya menjual pertalite maka ia pun pakai pertalite.

Suatu hari ia bertanya apakah motor saya mati jika mendaki. Langsung saya jawab tidak. Kemudian saya bilang, saya selalu memakai pertamax. Ia pun mengangguk dan bercerita bahwa ia memakai pertalite.

Kasus di atas membuat kita bingung  benar atau tidak demikian kualitas pertalite. Tapi ketika di pom bensin kita mengisi BBM, mobil mewah kok santai saja mengisi BBM yang pertalite.

Ketika argumen pernyataan si abang dealer motor disampaikan, beberapa saudara dan rekan yang saya kenal pun bicara santai. Jangan sok jadi orang kaya. Pertalite lebih hemat dari pertamax bantah mereka. Mereka tak sayangkah pada mobil mewahnya dengan harga hampir 1 M.

Jadi pernyataan Ketua BPH Migas Erika Retnowati  di atas menurut hemat kita tentu sebuah terobosan baru yang berpihak kepada rakyat kecil yang berhak mengisi motor, mobil, dan mesin-mesin usaha kecil dengan BBM bersubsidi.

Indonesia saat ini resmi mengalami resesi baik  akibat pandemi Covid-19 maupun akibat banyaknya konsumen kehilangan kepercayaan menyebabkan deflasi. Deflasi pun mempengaruhi harga dan aset. 

Setelah perekonomian kuartal ketiga tercatat minus dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Ini adalah resesi pertama setelah krisis moneter tahun 1998. Sejak itu kita susah bangkit lagi meskipun pemerintah sudah berjibaku dan berkolaborasi mengurai penurunan aktivasi ekonomi ini.

Sebelumnya, pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Jika investasi masih negatif atau belum berubah maka krisis tak bisa dihindari, ujar Sri Mulyani. (Sumber tribunnews.com)

Sebagian kita malah ada yang berujar, " Hebat! Mengumpulkan Duit Recehan Rakyat di Balik Aplikasi Online Yg Mereka Luncurkan."

Kita pun tak faham apakah pernyataan itu logis lagi setelah kita simak pernyataan Ketua BPH Migas Erika Retnowati  di atas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Beberapa warga yang kepo pun sudah mencoba aplikasi Mypertamina agar nanti bisa membeli BBM Bersubsidi. Mereka sudah menginstal ulang aplikasi layanan keuangan digital MyPertamina.

Saat menginstal, mereka pun kaget, ternyata aplikasi Mypertamina ini terintegrasi lansung dengan aplikasi sejenis yaitu LinkAja. 

Untuk transaksi membeli BBM, pembeli harus mempunyai saldo atau dana di LinkAja. Di antara mereka pun penasaran, walaupun programnya baru akan dimulai 1 Juli mendatang. Sekarang sudah 2 Juli.

Ia pun mencoba isi dan transfer dana ke aplikasi tersebut.seadanya. Danapun  masuk, lancar. Tapi, ia kaget lagi. Ia melihat di situ tertera biaya admin Rp 1.000. Samalah seperti kita beli pulsa. Pulsa 20 rb dibayar 22 rb.

 Jutaan konsumen pasti akan mengisi (top up) dana ke LinkAja. Jika memang kali-kalinya seperti di atas, setiap pemilik motor, mobil, mesin usaha kecil, dan lainnya harus login ke LinkAja setiap kali transaksi, layaknya beli pulsa, isi paket, dan token listrik, maka jumlah kendaraan bermotor (mobil dan motor) tambah mesin usaha UMKM di Indonesia tahun 2022 ini sebanyak 145 juta-an lebih.

Adapun yang membeli BBM Bersubsidi hanya 10 %, berarti 14,5 juta. Maka, mereka  akan bertransaksi ke LikAja. Selamanya begini. Lalu apakah yang diperoleh oleh rakyat atau negara selama itu? Keuntungan traksaksi di apikasi ini untuk siapa.

Akankah kita rakyat akan menonton saja? Menyaksikan milyaran keuntungan itu. Seperti kasus tanah di kota-kota besar yang awalnya dimiliki satu orang saja.

Tapi karena alasan desakan ekonomi dan kemapanan hidup tanah dijuali hingga untuk tinggal pun si pemilik tanah diberi iming-iming dibangunkan rumah kecil dan asri. Si pemilik tanah pun senang terima beres dan si pemilik tanah pun good bye dengan tanah nenek moyangnya.

Sekarang ketika sudah udzur bercerita. Tanah kantor itu, gedung hotel itu, dan itu tanah kita dulu.

Semoga terobosan dari pembuat kebijakan ini memihak kepada generasi kita. Mewariskan sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat. Bukankah semboyan kita dari rakyat untuk rakyat. Pembuat kebijakan rakyat dan mereka berbijak untuk rakyat. Bukan masanya kita berbangga dengan SDA lagi tapi SDM berprofil Pancasila.