Peranan Yurisprudensi dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Disini akan membahas bagaimana peranan yurisprudensi dalam pembaharuan hokum keluarga islam yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas sedikit terkait hukum berfungsi sebagai sistem yang ada di masyarakat Indonesia. Perubahan yang terjadi pun secara langsung ataupun tidak pasti akan memberikan dampak pada sistem hukumnya. Hukum disini akan menempati satu dari dua fungsi tersebut. Yaitu yang berfungsi sebagai sarana control social. Kemudian juga sebagai sarana untuk merubah masyarakat itu sendiri.  

Peran hukum tersebut muncul karna tidak selarasnya antara dinamika social dan dinamika hukum. Kemudian apabila suatu perubahan hukum itu tertinggal dari perubahan social yang lain, maka dalam hal ini dituntut untuk melakukan suatu pembaharuan materi hukum dan mampu memenuhi kebutuhan dalam hukum yang mengalami ketidakseimbangan dalam masyarakat. 

Hukum islam pun dijadikan salah satu sistem hukum yang tentunya tidak lepas dari hal-hal yang djelaskan diatas. Mengingat bagaimana kebutuhan masyarakat selalu menuntut suatu perubahan yang dalam artian tuntutan perubahan yang lebih dinamis dan progresif karna adanya perubahan waktu dan kondisi serta banyaknya permasalahan-permasalahan baru yang timnul dalam masyarakat. 

Berdasarkan pada hal ini sangat dibutuhkan upaya untuk melakukan pembaharuan hukum islam yang dapat menjawab perkembangan zaman yang semakin maju seperti saat ini. Salah satu cara yang mampu dilakukan dalam mencari pembaharuan adalah dengan melakukan Ijtihad. Ijtihad disini menjadi salah satu faktor penting dalam pembaharuan hukum islam, kemudian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang dahulunya belum pernah terjadi dapat menggunakan akal fikiran atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ra'yu.

Selanjutnya, kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam sendiri sangatlah besar. Sehingga dengan begitu perlu adanya gagasan hukum islam yang ditujukan untuk Indonesia.sejarah hukum islam juga telah memperlihatkan perlu adanya pembaharuan yang terjadi di karnakan kondisi umat islam dan permasalah-permasalahan yang selalu berubah dan berkembang. 

Pengembangan hukum islam di Indonesia sendiri terkhusus dalam bidang hukum keluarga sesungguhnya sejak paruh pertama abad XX yaitu dengan adanya undang-undang No 22 Tahun 1946 yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Tanda adanya kemajuan yang signifikan yaitu dengan diundangkannya sebuah Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Tidak hanya itu saja, pembaharuan hukum Islam juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimana merupakan wujud dari produk hukum islam yang berlaku di Indonesia yang didalamnya juga mengatur terkait hukum keluarga seperti perkawinan, waris dan juga wakaf. Meskipun demikian, pengembangan pembaharuan hukum islam tidak cukup sampai disini saja, karna melihat kehidupan masyarakat yang terus menerus mengalami perkembangan zaman.

1. Yurisprudensi

Pada Umumnya Negara yang menganut sistem Civil-Law, istilah yurisprudensi memiliki arti sebagai suatu putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim bahkan badan hukum lainnya dalam menangani perkara atau kasus yang sama. 

Sebaliknya, pada Negara yang menganut sistem hukum Common-law, istilah yurisprudensi diartikan sebagai ilmu pengetahuan hukum yang memuat prinsip hukum positif. Yurisprudensi selain disebut sebagai putusan hakim, juga bermakna sebagai filsafat hukum atau ilmu hukum. 

Tujuan dari pembaharuan hukum islam sendiri merupakan upaya untuk menjadikan hukum islam khususnya hukum keluarga sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang tentunya tetap didasarkan pada tujuan syariah dan prinsip-prinsip kemaslahatan untuk masyarakat khususnya umat islam yang berada di Indonesia.

2. Kedudukan Yurisprudensi sebagai sumber hukum

Dapat diketahui bahwa yurisprudensi merupakan putusan hakim ataupun pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi. Dengan diakuinya yurisprudensi sebagai sumber hukum, semakin menegaskan pula tugas dan wewenang hakim dalam menemukan penemuan hukum baru. 

Tak hanya sekedar menerapkan undang-undang, melainkan hakim sendiri juga dapat membentuk hukum. Terlebih ketika suatu aturan yang ada dalam undang-undang tidak jelas, undang-undang yang ada tidak sesuai dengan keadaan zaman sekarang atau bahkan undang-undang tidak mengatur masalah yang tengah dihadapi. 

Kewenangan hakim dalam melakukan sebuah penemuan hukum, menurut Bambang Sutiyoso disebabkan hakimdihadapkan pada sebuah peristiwa yang konkrit ataupun konflik yang harus diselesaikan. Hasil penemuannya merupakan hukum karna memiliki kekuatan yang mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan. Oleh sebab itu, putusan yang yang ditetapkan oleh seorang hakim harus ditaati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terutama bagi para pihak yang berperkara.

3. Peran Yurisprudensi dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia 

Sebenarnya pembaruan hukum Islam tidak lepas dari upaya meyesuaikan hukum keluarga dengan kemajuan dan perkembangan yang semakin maju seperti sekarang ini. karna huku keluarga yang terdapat dalam dalam kitab-kitab fiqih tidak relevan lagi diterapkan pada saat ini. tidak hanya itu, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sudah sangat cepat akibat adanya berbagai macam pengaruh yang menimbulkan masalah dan konflik baru di bidang hukum keluarga yang penyelesaiannya tidak ditemukan pada kitab-kitab fiqih. 

Menurut Ahmad Tholabie Kharlie, pembaruan hukum islam di Indonesia merupakan upaya untuk memperbaiki status perempuan dan kedudukan serta martabat mereka di masyarakat, sehingga tak jarang pembaruan ini bertenangan dengan hukum islam yang ada pada kitab fiqih atau bahkan belum pernah ada sama sekali. Muhammad Atho Muzhar yang dikutip oleh Ahmad Tholabie Kharlie mencatat ada beberapa hal ya g sebelumnya tidak ada dalam kitab Fiqih, seperti masalah batasan minimal nikah, pencatatan perkawinan, masalah poligami dsb.

 Dapat dilihat pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 terkait Kompilasi Hukum Islam, dimana yurisprudensi menjadi salah satu sumber rujukan dalam merumuskan KHI. Dari sini dapat diketahui bahwa Yurisprudensi memiliki peran yang sangat penting dalam pembaruan hukum keluarga islam khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan di Negara Indonesia. Dengan begitu yurisprudensi telah memberikan kontribusinya terhadap pembangunan hukum di Indonesia, dan menjadi salh satu sumber hukum selain dari undang-undang doktin dan kebiasaan.

  

Ria Aprilia Astiningrum, 101180201, SA.G