JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Sabtu.
Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," ungkap Jokowi.
Namun, keinginan tersebut tak dapat dilanjutkan. Sebab, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat terus.
Hal lainnya adalah lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi.
"Mestinya uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM," tegas Jokowi.
Menteri ESDM Arifin Tasrif selanjutnya menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru mulai sore nanti yakni sebagai berikut:
- Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter
- Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
- Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter
"Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil pada awal Agustus lalu.
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan opsi menaikkan harga BBM rupanya dapat membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi untuk dialokasikan ke proyek infrastruktur.
"Proyek infrastruktur akan membekas di konstituen sebagai warisan Jokowi," katanya.
Selain itu, dia menilai kenaikan harga BBM akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengantisipasi penurunan pendapatan dari komoditas.
Bhima juga menyampaikan jika pemerintah mengupayakan menahan harga BBM, inflasi akan tetap terjaga. Alhasil, risiko gejolak politik jelang pemilu dapat lebih minim dan daya beli masyarakat dan produktivitas industri bisa terjaga.
Dari kutipan berita diatas, dapat kita ketahui bahwa pemerintah menaikkan harga BBM dikarenakan dalam situasi yang sulit, yang bertujuan menjaga stabilitas inflasi, dengan harapan dapat meminimalisir risiko gejolak politik jelang pemilu dan daya beli masyarakat, serta produktivitas industri dapat terjaga. Namun, pada kenyataannya terjadi konflik ditengah-tengah masyarakat mengenai kenaikan harga BBM, terutama pada masyarakat kalangan menengah kebawah, pelaku ekonomi, dan mahasiswa. Iya kalau mengalami kenaikan gaji, masyarakat akan merasakan euforia, sedangkan saat ini yang mengalami kenaikan adalah BBM, yang membuat masyarakat merasa sengsara, terkejut-kejut , dan tercekik dengan keputusan pemerintah mengenai kenaikan BBM tersebut, karena mereka sangat membutuhkan BBM untuk kendaraan mereka terutama para pelaku ekonomi yang sering berkendara untuk melakukan bisnisnya dan mahasiswa yang melakukan perkuliahan offline di kampus.
Kenaikan harga BBM ketika pendapatan rumah tangga belum berubah, hal itu akan menurunkan daya beli mahasiswa dalam mengkonsumsi bahan pokok dan para pekerja menghabiskan banyak biaya untuk membeli BBM sebagai bahan bakar kendaraan yang mereka gunakan setiap harinya. Kasihan jika mereka harus irit dalam hal konsumsi makanan sedangkan setiap harinya harus mengeluarkan banyak tenaga untuk beraktivitas, jika asupan makanan kurang dan mereka memaksa diri untuk melakukan aktivitas kemudian badannya oleng hingga jatuh kan bahaya. Bisa juga karena irit makan demi beli BBM badan mereka menjadi kurus kering seperti tulang dibungkus kulit. Iya kalo kerupuk kulit gurih, lezat dan bergizi, kalo manusia seperti itu namanya kurang gizi.
Dalam hal ini mahasiswa dan para pekerja memberikan perlawanan jalanan untuk merespons kebijakan dari pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.
Di samping itu, akibat kenaikan BBM Dengan peningkatan tersebut, Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz memperkiraka ygn, inflasi pada akhir tahun ini akan melejit. Bahkan, peningkatan inflasi tidak akan berhenti sampai setidaknya paruh pertama tahun 2023.
Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute menilai, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut akan sangat memberatkan kehidupan rakyat.
Menurutnya, kenaikan BBM tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat karena akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kenaikan harga BBM berisiko menyebabkan stagflasi, sebagai rambatan efek dari kenaikan berbagai harga. Bahkan, Achmad mengkhawatirkan terjadinya PHK besar-besaran.
Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam I itu menilai kenaikan harga BBM ini keliru, lantaran ini terjadi di tengah turunnya minyak mentah dunia yakni senilai sekitar 30 dollar per barel. Harga BBM di negara tetangga seperti Malaysia pun lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia. Belum lagi, dampak kenaikan BBM ini juga akan membuat harga barang naik terutama bahan pokok.
Sehingga kebijakan ini akan membuat dampak kesengsaraan terhadap rakyat kecil dan menengah sepertu buruh, supir angkutan umum, ojek online, dan lainnya. "Jika Pemerintah belum bisa buat rakyat bahagia, maka tidak usah juga menambah beban yang menyengsarakan rakyat dengan kebijakan menaikan harga BBM seperti ini," tegas Rafli. (gal/sf)
Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menanggapi keputusan Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi, Pertalite dan Solar. Ia meminta kebijakan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) dicabut karena tidak pro rakyat.
"Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga BBM, karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna. Kita harap kebijakan ini di cabut. Karena kalau tidak berarti ada yang salah dalam mengelola Negara ini khususnya terkait BBM," kata Rafli pada keterangan persnya yang diterima Parlementaria, pada Sabtu (3/9/2022).
