Definisi pembangunan perikanan berkelanjutan adalah suatu paradigma pembangunan perikanan yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk mensejahterakan seluruh pelaku usaha dan stakeholders secara berkeadilan, dan pada saat yang sama mampu memelihara kelestarian sumber daya hayati beserta ekosistem perairannya (Dahuri, 2019).
Artinya, pembangunan bukan hanya didasarkan pada aspek kelestarian ataupun aspek ekonomi dan sosial semata, namun harus benar-benar seimbang diantara semuanya.
Setidaknya ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar usaha pengembangan lobster maupun cantrang bisa berkelanjutan, diantaranya.
Pertama, segera melakukan kajian ketersediaan stok untuk mengukur kelimpahan sumber daya lobster, sebaran geografis, komposisi spesies, dan musim tangkap yang sesuai potensi lestari.
Dari hasil kajian tersebut akan mudah dilakukan pemetaan kawasan sentra penangkapan benih lobster maupun pengembangan budidaya lobster.
Kedua, mengembangkan industri budidaya lobster yang modern mulai dari pembenihan (hatchery) hingga pembesaran dengan mewajibkan pembudidaya melakukan re-stocking ke alam misalnya 5% dari biomassa saat panen.
Ketiga, membuka kembali izin ekspor benih lobster dengan ketentuan: 1) pengaturan kuota ekspor benih lobster pada kawasan sentra penangkapan benih lobster yang ditentukan; 2) pengaturan batas waktu izin ekspor benih lobster hingga segala sarana dan prasarana untuk pengembangan budidaya lobster tersedia secara mumpuni; dan 3) ekspor hanya boleh dilakukan oleh BUMN yang ditetapkan.
Keempat, menarik investasi baik PMDN maupun PMA, khususnya bagi negara-negara importir seperti Vietnam dengan kewajiban melakukan transfer teknologi dan menjalin kemitraan dengan pembudidaya lobster skala kecil.
Kelima, mencabut aturan larangan penggunaan API cantrang dengan ketentuan: 1) dioperasikan pada wilayah yang khusus, yakni pada daerah yang datar dengan arus laut kecil, dan cuaca terang; 2) mata jaring dibuat selektif; dan 3) pengoperasian tidak dilakukan secara intensif untuk memberikan kesempatan lingkungan perairan dapat pulih kembali.
Dan, Keenam, memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran aturan tanpa pandang bulu.
Akhirnya, setiap kebijakan yang dibuat tentunya perlu melibatkan dan mendapat dukungan seluruh komponen masyarakat baik pelaku usaha, perguruan tinggi, maupun masyarakat lainnya yang saling bersinergi satu sama lain.
