Gelar guru besar di Indonesia adalah puncak tertinggi dalam karier akademik yang diberikan kepada dosen yang telah memenuhi berbagai persyaratan ketat, termasuk kontribusi signifikan dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Gelar ini tidak hanya menunjukkan keunggulan akademik tetapi juga memberikan status sosial dan prestise yang tinggi di masyarakat.Â
Guru besar dianggap sebagai otoritas dalam bidang keilmuan mereka, dan pengakuan ini membuka berbagai peluang, termasuk peningkatan gaji, kesempatan untuk memimpin proyek penelitian besar, serta peran strategis dalam pengembangan kebijakan pendidikan.
Manfaat yang signifikan dari gelar guru besar menjadikannya sangat diinginkan oleh banyak akademisi. Status ini memungkinkan akses ke sumber daya yang lebih besar, baik dalam bentuk pendanaan penelitian maupun fasilitas akademik lainnya. Selain itu, gelar ini sering kali dihubungkan dengan peningkatan pengaruh sosial dan profesional, yang dapat membuka jalan untuk posisi kepemimpinan di universitas dan institusi lainnya. Dengan demikian, gelar guru besar tidak hanya menjadi simbol pencapaian akademik tertinggi tetapi juga alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan karier seseorang.
Dalam perspektif strukturalisme, gelar guru besar dapat dilihat sebagai bagian dari sistem tanda yang memberikan makna dan nilai dalam konteks akademik dan sosial. Struktur dan relasi antar elemen dalam sistem akademik seperti proses penilaian, publikasi ilmiah, dan pengakuan dari institusi berperan penting dalam membentuk makna dan prestise yang melekat pada gelar ini. Oleh karena itu, ketertarikan yang kuat terhadap gelar ini juga dapat dipahami sebagai hasil dari bagaimana struktur akademik dan sosial memproduksi dan mereproduksi makna terkait dengan status dan kekuasaan dalam masyarakat.
Namun, keinginan untuk meraih gelar guru besar ini telah memunculkan berbagai skandal pengangkatan yang mencoreng dunia akademik Indonesia. Sejumlah dosen dan pesohor akademik terlibat dalam praktik-praktik tidak etis untuk mendapatkan gelar tersebut. Mereka berkolusi dengan asesor dan memanfaatkan jurnal predator yang tidak memenuhi standar peninjauan sejawat yang ketat.
Akhir akhir ini terungkap bahwa sebelas dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) diduga merekayasa syarat permohonan guru besar. Kasus ini bermula dari laporan anonim dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan. Tidak hanya itu para dosen ini diduga mengirimkan artikel ilmiah mereka ke jurnal predator, yang memungkinkan mereka memanipulasi jumlah dan kualitas publikasi ilmiah yang diperlukan untuk memenuhi syarat guru besar. Selain itu, mereka terindikasi bersekongkol dengan asesor untuk memastikan syarat-syarat administratif lainnya terpenuhi tanpa peninjauan yang ketat.
Analisis struktural terhadap sistem di Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa adanya celah dalam proses penilaian dan pengawasan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya skandal ini. Kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat, serta hubungan yang bisa dieksploitasi antara akademisi dan asesor, memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyalahgunaan. Sistem yang ada belum mampu secara efektif mencegah atau mendeteksi kecurangan, sehingga memungkinkan individu-individu untuk mengeksploitasi celah-celah yang ada demi keuntungan pribadi (Pace, 1978).
Ketidakjujuran akademik ini tidak hanya merusak reputasi pendidikan tinggi di Indonesia tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat serta komunitas internasional terhadap para akademisi Indonesia. Praktik semacam ini mengancam kualitas pendidikan dan penelitian, yang berdampak pada generasi mendatang dan perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi struktural yang mendalam dan peningkatan mekanisme pengawasan di Kementerian Pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Dalam pandangan strukturalisme, gelar guru besar tidak hanya sebagai tanda status akademik tertinggi tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan prestise dalam masyarakat (Webster, 2011). Gelar ini diinginkan banyak orang karena manfaatnya yang signifikan, termasuk peningkatan gaji, akses ke sumber daya akademik yang lebih besar, serta peluang kepemimpinan dalam universitas dan institusi lainnya. Namun, di balik glamornya gelar ini, terdapat struktur dan relasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sistem, yang perlu dianalisis untuk memahami akar permasalahan ini.
