Ketimpangan Ekonomi dan Politik di Kabupaten Bekasi, Kritik Keras Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa

Lebih jauh lagi, Reza menilai bahwa masalah pungutan liar dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu penyebab utama buruknya kualitas pendidikan di daerah ini. "Pungutan liar dengan dalih shodaqoh adalah praktik yang sangat memalukan dan merusak tatanan pendidikan kita," ujarnya. Ia berharap pemerintah dapat bertindak tegas untuk memberantas praktik-praktik semacam ini agar pendidikan di Bekasi bisa lebih baik di masa depan.

Reza juga berpendapat bahwa kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Bekasi menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan perubahan yang signifikan. Ia menyebutkan bahwa banyak warga yang masih apatis terhadap politik dan enggan terlibat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah. "Kesadaran politik yang rendah membuat masyarakat kita tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah, padahal itu penting untuk mengawasi dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat," paparnya.

Ketika ditanya tentang solusinya, Reza mengusulkan agar pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta menciptakan program-program yang fokus pada peningkatan keterampilan kerja bagi warga lokal. "Program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan sangat penting untuk memberdayakan warga Bekasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan lulusan sekolah yang belum tentu siap bersaing di dunia kerja," katanya.

Lebih lanjut, Reza mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan terlibat dalam urusan politik, sosial, dan budaya di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi jika ada partisipasi aktif dari masyarakat. "Masyarakat harus sadar bahwa mereka punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Jangan hanya pasif dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Di sisi lain, Reza juga meminta pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait tenaga kerja, agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bekasi lebih banyak mempekerjakan warga lokal. "Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai prioritas pekerja lokal. Jangan sampai warga kita justru menjadi penonton di tanah sendiri," katanya. Menurutnya, hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Bekasi.

Reza juga menyoroti perlunya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat lokal. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama dengan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan inklusif, sehingga semua warga bisa merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Ia juga berharap bahwa ke depan, politik di Kabupaten Bekasi bisa lebih bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. "Politik harus bersih dari korupsi dan kepentingan pribadi. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kelompoknya sendiri," katanya. Reza menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Sebagai penutup, Reza menegaskan bahwa perubahan di Kabupaten Bekasi hanya bisa terwujud jika semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, bersatu padu untuk menciptakan perubahan. "Kita harus bergerak bersama. Pemerintah harus bertindak, masyarakat harus kritis, dan sektor swasta harus peduli. Hanya dengan cara itu kita bisa mengatasi ketimpangan yang ada," katanya dengan optimis.

Melalui pandangannya yang kritis dan lugas, Reza berharap agar masalah-masalah di Kabupaten Bekasi, terutama terkait ketimpangan ekonomi dan kesempatan kerja, dapat segera diatasi. Baginya, perubahan adalah hal yang mungkin terjadi, asalkan ada kemauan dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat.