Situasi politik di Kabupaten Bekasi telah menjadi perbincangan yang kian hangat di berbagai kalangan, terutama di antara masyarakat lokal dan akademisi. Reza Dwi Kurniawan, seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Menurut Reza, Kabupaten Bekasi mengalami ketimpangan yang serius, terutama dalam aspek pemerataan ekonomi, kesejahteraan, dan kesempatan kerja bagi penduduk pribumi.
Reza menyoroti fenomena di mana perusahaan-perusahaan besar, terutama di kawasan industri Bekasi, lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah dibandingkan dengan penduduk lokal. "Banyak PT besar di Bekasi yang lebih memilih pekerja dari luar kota, sementara warga pribumi Bekasi masih banyak yang menganggur," ujar Reza. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan dalam distribusi kesempatan kerja, yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik oleh pemerintah setempat.
Dalam pandangan Reza, fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Ia menyebutkan bahwa pendidikan di wilayah ini masih jauh dari kata ideal, bahkan cenderung kacau balau. "Praktik jual beli bangku sekolah, pungli yang mengatasnamakan shodaqoh, semua itu adalah ironi yang seharusnya tidak terjadi di Bekasi," katanya dengan nada kecewa. Ia menganggap bahwa pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mampu bersaing di pasar kerja.
Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bekasi juga tidak terlepas dari rendahnya kesadaran sosial di kalangan masyarakat dan pemerintah. Reza menyatakan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya aspek sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Minimnya kesadaran ini berimplikasi pada kebijakan publik yang tidak efektif dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. "Kesadaran sosial di Bekasi masih sangat minim, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat. Ini memperburuk kondisi ekonomi kita," tambahnya.
Reza melihat bahwa masalah ini juga berkaitan erat dengan kultur politik yang ada di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, politik di daerah ini masih sangat kental dengan kepentingan kelompok dan individu, sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak berpihak pada masyarakat luas. "Politik di Bekasi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan rakyat banyak," ungkap Reza. Hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi yang tidak merata, di mana hanya segelintir pihak yang menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi yang ada.
Selain itu, Reza juga menyinggung kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja lokal. Ia menekankan bahwa meskipun Bekasi memiliki banyak kawasan industri, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat masih minim. "Pendapatan pekerja lokal masih sangat rendah, belum lagi masalah PHK dan upah yang tidak layak. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan hal ini," ujarnya. Menurutnya, kebijakan yang lebih pro-rakyat harus segera diterapkan untuk mengatasi masalah ini.
Reza juga mengkritisi hubungan antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Bekasi yang, menurutnya, kurang berpihak kepada masyarakat lokal. "Kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan harus lebih diarahkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat pribumi. Sayangnya, yang terjadi sekarang justru sebaliknya," ujarnya. Ia menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif dalam mengatur regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memprioritaskan warga lokal dalam perekrutan tenaga kerja.
Di sisi lain, Reza juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan yang menjadi akar dari masalah ketimpangan ekonomi ini. Ia menilai bahwa pendidikan di Kabupaten Bekasi masih belum mampu mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. "Pendidikan yang ada saat ini hanya menghasilkan lulusan yang tidak siap bekerja, karena sistem pendidikannya sendiri bermasalah," tegasnya. Reza menekankan bahwa reformasi pendidikan menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.
Lebih jauh lagi, Reza menilai bahwa masalah pungutan liar dalam dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu penyebab utama buruknya kualitas pendidikan di daerah ini. "Pungutan liar dengan dalih shodaqoh adalah praktik yang sangat memalukan dan merusak tatanan pendidikan kita," ujarnya. Ia berharap pemerintah dapat bertindak tegas untuk memberantas praktik-praktik semacam ini agar pendidikan di Bekasi bisa lebih baik di masa depan.
Reza juga berpendapat bahwa kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat Bekasi menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan perubahan yang signifikan. Ia menyebutkan bahwa banyak warga yang masih apatis terhadap politik dan enggan terlibat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah. "Kesadaran politik yang rendah membuat masyarakat kita tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah, padahal itu penting untuk mengawasi dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat," paparnya.
Ketika ditanya tentang solusinya, Reza mengusulkan agar pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, serta menciptakan program-program yang fokus pada peningkatan keterampilan kerja bagi warga lokal. "Program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan sangat penting untuk memberdayakan warga Bekasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan lulusan sekolah yang belum tentu siap bersaing di dunia kerja," katanya.
Lebih lanjut, Reza mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan terlibat dalam urusan politik, sosial, dan budaya di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi jika ada partisipasi aktif dari masyarakat. "Masyarakat harus sadar bahwa mereka punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Jangan hanya pasif dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Di sisi lain, Reza juga meminta pemerintah daerah untuk lebih tegas dalam menegakkan aturan terkait tenaga kerja, agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bekasi lebih banyak mempekerjakan warga lokal. "Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai prioritas pekerja lokal. Jangan sampai warga kita justru menjadi penonton di tanah sendiri," katanya. Menurutnya, hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Bekasi.
Reza juga menyoroti perlunya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat lokal. "Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama dengan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan inklusif, sehingga semua warga bisa merasakan manfaatnya," ungkapnya.
Ia juga berharap bahwa ke depan, politik di Kabupaten Bekasi bisa lebih bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. "Politik harus bersih dari korupsi dan kepentingan pribadi. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kelompoknya sendiri," katanya. Reza menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dibuat.
Sebagai penutup, Reza menegaskan bahwa perubahan di Kabupaten Bekasi hanya bisa terwujud jika semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, bersatu padu untuk menciptakan perubahan. "Kita harus bergerak bersama. Pemerintah harus bertindak, masyarakat harus kritis, dan sektor swasta harus peduli. Hanya dengan cara itu kita bisa mengatasi ketimpangan yang ada," katanya dengan optimis.
Melalui pandangannya yang kritis dan lugas, Reza berharap agar masalah-masalah di Kabupaten Bekasi, terutama terkait ketimpangan ekonomi dan kesempatan kerja, dapat segera diatasi. Baginya, perubahan adalah hal yang mungkin terjadi, asalkan ada kemauan dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat.
