Dengan demikian, hemat penulis, penggunaan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam konteks covid-19 saat ini dimungkinkan secara praktis, jika dihadapkan pada dua kondisi alternatif dari 4 pra-syarat yang ditentukan dalam penjelasan UU Tipikor, yaitu Pertama keadaan bahaya, dan bencana alam, dengan catatan penggunaan analogi argumentum a contrario dalam menafsirkan keadaan bahaya nasional dan kondisi bencana alam.
Penulis: adalah Peneliti Senior di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (PoskoLegnas) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Merupakan Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!