Dengan demikian, hemat penulis, penggunaan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam konteks covid-19 saat ini dimungkinkan secara praktis, jika dihadapkan pada dua kondisi alternatif dari 4 pra-syarat yang ditentukan dalam penjelasan UU Tipikor, yaitu Pertama keadaan bahaya, dan bencana alam, dengan catatan penggunaan analogi argumentum a contrario dalam menafsirkan keadaan bahaya nasional dan kondisi bencana alam.
Penulis: adalah Peneliti Senior di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (PoskoLegnas) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Merupakan Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia.