Analisa Kerangka Kerja Sistem Humanis Di Era Digitalisasi & Issue Kenaikan PPN 1%. Dalam Penerapan Demokarasi Indonesia Yang Saling Tumbualisme

Setelah pasca pemilu telah usai mulai para pemangku kepentingan menelaah hasil kerja sebelumnya dan memulai sistematis baru, pola alogritma yang ideal untuk keberlangsungan sebuah negara demokrasi. Tidak semua dan ada banyak kemungkinan covarience secara intusif akan memenuhi kriteria sistem.

Dalam hal ini kemungkinan lain dalam rangka membuat ilmiah yang memperlihatkan bahwa hubungan satu dengan yang lain adalah bentuk variable yang ada akan tetapi, hak ini di sebut sebagai sistem alamiah yang mencoba sebaik mungkin dan tidak menutup kemungkinan masih tetap akan membebankan kita dengan masalah-masalah. Penting dalam penentuan saling berhubungan antara variable yang merujuk ke arah relevansinya, dalam sistem esksistensitas kerangka kerja humanis di era digitalisasi terhadap yang akan di hadapi 5 tahun ke depan perinsip pemasaran tersebut, sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi global dalam penerapan berkelanjutan.

Informasi yang asimetris memberi ruang pro dan kontra dalam pandangan masyarakat umumnya terhadap perkembangan dunia digital dan penerapan kenaikan, PPN untuk hal ini yang sangat di sayangkan media informasi  memberi cela terhadap gambaran simpang siur yang menyebabkan keresahan masyarakat. Kembali lagi dalam era humanis dalam perkembangan digital seharusnya terlibat secara independent untuk memberi sistem input ke output dalam pengertian yang dinamis untuk Informasi asimetris terkait kenaikan, Pajak Penambahan Nilai (PPN).

Menyebarkan kebijaksanaan dan menajalin koneksi dari individual hal tersebut jelas tidak cukup karena dibutuhkan sosialisasi secara horizontal dan insklusif dengan masayarakat umum. Pendekatan ditilisasi secara humanis menjadi nilai pemasaran info yang cukup bersosialisasi inilah bisa disebut sebagai karakter digital dari "new wave" informasi. Dalam style-substance, offline-online & human machine bisa mengatur informasi humanis dalam pradoks pelaksanaanya.

Berdasarkan sistem transaki masa lalu yang harus di akumulasi konsep ini bertujuan mendorong agar negara bersaing perbandingan dengan negara tetangga yang harus kita tidak pungkiri eksistensi suatu negara itu muthlak dari hasil pendapatan negara itu sendiri. Kenapa negara ini terlihat ketimpangan dalam ekonomi karena sistem perpajakan belum sepenuhnya berabsis digitalisasi dari NPWP konsep 4.O, dalam buku "Cityzen 4.O" merumuskan teori A-C-C-A, yaitu attraction, curiosity, commitment, dan affinity. Untuk menelaah kenyataan negara ini dalam informasi yang dikemas humanis dalam digital mengenai Asimetris Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12% atau hanya naik 1%, rencana kenaikan tarif PPN 1%  sangat mempengaruhi tumbuh ekonomi di era Indonesia menuju sistem SDG's dalam progam kebijakan lainnya kendati demikian kesadaran sebagian pengusaha kontra terhadap hal ini karena minimim informasi input yang dipengaruhi bahwa inflansi didepan mata yang pada dasarnya ini waktunya kolaborasi dari setiap lapisan masyarakat semua golongan untuk mempercepat sistem rancangan pemerintah dalam penerapan program yang telah diusungkan dalam program pemilu kemarin.

Merujuk sebuah teori konten marketing branding dalam digital era dinamis membuat masyarakat mengekstradisi rasa ingin tahu kedalam konfrontasi positif dalam dinamika politik untuk negara yang sedang berkembang dalam penerapan, pedapatan negara yang harus orang-orang terpilih yang berkompetiten dan patriotisme demi pencapaian demokrasi bernegara dalam kebijakan akomodatif bangsa. Anggaran kenaikan akan mempengaruhi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan melakukan ekspansi di dalam dunia industri strategi pertahan dan tetap menjaga dan mempertahankan bisnis alusita buatan bangsa untuk bersaing di era digital "Human Machine Interface" HMI. Program kesejahteraan sebagai sistem balas budi politik, alokasi anggaran dalam bentuk dana pembangunan. Ringkasan diatas memberi ruang sketsa tentang pola kontrol atas distribusi dari tiga jenis manfaat yang diberikan negara :

. Program kesejahteraan

. Dana Pembangunan

. Dan kontrak projek pemerintah

Input Gambar Dari Google

Jaringan partai berperan penting dalam mendistribusikan manfaat negara indonesia yang relatif terbatas. Karena begitu banyak kekuasaan diskresi tetap berada di tangan para aparat perwakilan negara, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kesadaran bersatu dan bersama-sama memberi input yang mendorong tupoksi setiap kantor partai. Selain demokrasi yang tumbuh kearah tumbualisme masih ada beberapa SDM yang di kendalikan politisi tidak berfungsi sebagai akar ranting dari fungsinya untuk memperkuat ikatan antara partai.

Dengan usainya pemilu ini kita harapkan agar nantinya kepala pemerintah memiliki kekuasaan kontrol yang besar terhadap anggaran dan projek pembangunan di setiap daerah masing-masing. Akan tetapi di sisi lain anggota legislatif masih juga dapat campur tangan dalam proses tender di daerah-daerah. Praktik-praktik seperti ini, sering terjadi memicu realitas sampingan dan menjadi kemarahan bagi masyarakat dalam praktik-praktik terkait manipulasi dan korupsi dalam bertolak dari kontribusi dan menimbulkan pada kekecewaan pemilih terhadap politik partai tertentu.

Dalam representatif yang diutarakan President terpilih kita Bapak Prabowo Subianto, menegaskan "Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kami maafkan". Secara realitas hal ini sangat termasuk dalam teori "Revolusi Politik" ketika buku "The Political System" dalam faktor disiplin ilmu dalam sederhananya, ke dalam suatu kontets teoritis yang dinamis dan humanis. Kenapa harus di hukum mati atau disengsarahkan sesederhanakan saja bahasa simplenya "Elo curi gue tau ya udh sadar diri balikan bertobat gue masih padang elo terhomat karena bentuk kejujuran dan mengakui perbuatan dan kosekuensi itu moralitas tertnggi dalam memaafkan diri atas perbuatan" contoh ini termasuk tumbualisme terhadap mantan terpidana kasus koruptor dan kita harus sadar negara kedepannya butuh sangat-sangat modal demi terwujudnya Indonesia gemilang, hanya memulangkan atas pinjaman tanpa syarat itu sangat gentelment menurut kaca mata saya. Tidak selama tegas keras itu bijak dan tidak akan bijak selamanya tegas itu keras semua dalam logika dan realitas bahwa.

Antoine-Louis-Claude, Comte Destutt de Tracy: Menciptakan istilah "ideologi" pada tahun 1790-an.

Henri de Saint-Simon: Menyatakan bahwa politik dan moral dapat menjadi "ilmu-ilmu positif" pada tahun 1813.

Auguste Comte: Berkolaborasi dengan Henri de Saint-Simon dalam publikasi Rencana Operasi Ilmiah yang Diperlukan untuk Reorganisasi Masyarakat pada tahun 1822.

bangsa butuh sokongan banyak dari setiap lapisan untuk mencapai tujuan dalam era globalisasi yang dari konfrontasi ke kompromi demi citra bangsa dan eksistensinya, kedapannya hal ini butuh jiwa-jiwa patrionisme yang hakiki. Kajian ini untuk saling memperkuat persatuan dan kesatuan demi pertahanan negara. Dengan memahami buku M. Alfan Alfian yang berjudul "Militer Dan Politik Di Turki"  dinamika politik pasca-akp hingga gagalnya kudeta, sekaligus Dosen saya Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, dinamika kedepannya untuk bangsa ini, saya berharap bangsa akan berkolaborasi dalam semua lapisan dari berbagai aspek untuk memperkuat daya saing dan berbagi kajian, yang terjadi seperti peristiwa percobaan kudeta 15 juli 2016 di Turki. Hal ini menjadi contoh sistem input yang baik untuk, lebih saling menciptakan tumbualisme dalam penerapan kehidupan sehari-hari dan kesadaran masyarakat untuk sumbangsih   wajib militer bagi anak muda indonesia guna menciptkan generasi digital yang tangguh dan siap mengahadapi era digitalasasi dengan berjiwa patriotik dalam dinamika kekuatan-kekuatan politik dalam perkembangan era digitalisasi yang humanis di setiap substansi-subtansi bernegara dan berbangsa.