Sebagai orang Papua, lahir dan besar di Papua, saya menyadari bagaimana tuntutan kemerdekaan di Papua telah lama tumbuh dan berkembang. Perjuangan kemerdekaan Papua memiliki 2 sudut pandang yang berbeda bagi rakyat Papua itu sendiri. Satu sisi sebagian rakyat Papua memandang itu adalah racun yang merasuki rakyat Papua sehingga rakyat Papua tidak sadar akan potensi kekayaan alam Papua dan hanya sibuk memikirkan referendum. Sementara kekayaan alamnya terus dinikmati oleh negara asing. Disisi lain, rakyat Papua memandang perjuangan kemerdekaan Papua adalah bagian dari perjuangan hidup mencari jati diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Namun sebagai generasi muda yang terdidik, kami mulai menyadari bahwa dewasa ini perkembangan global tidak lagi memilah-milahkan bangsa yang satu dengan lainnya. Globalisasi menuntut kita sebagai umat manusia untuk melebur demi kemajuan umat manusia. Bahkan batasan-batasan antar negara semakin minimal dengan adanya perkembangan zaman. Antar bangsa harus berinteraksi tanpa batas. Sehingga sebagai otokritik terhadap saudara-saudara saya bangsa Papua, bahwa perjuangan kemerdekaan Papua dewasa ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Minimnya Dukungan Internasional Terhadap Kemerdekaan Papua
Beberapa tahun belakangan ini, kelompok separatis Papua mengeluarkan klaim sepihak bahwa beberapa negara di dunia telah mendukung upaya kemerdekaan Papua dari Indonesia. Organisasi Free West Papua Campaign (FWPC) pimpinan Benny Wenda yang pertama sekali mengeluarkan klaim tersebut. Melalui pernyataan Benny Wenda, menjelaskan bahwa FWPC telah membuka perwakilan di beberapa negara. Tentunya pernyataan Benny Wenda tersebut sempat menghebohkan pendukung Papua Merdeka. Namun dalam perkembangannya, perjuangan kemerdekaan Papua akhirnya menemukan jalan buntu. Klaim sepihak oleh Benny Wenda, akhirnya mendapatkan klarifikasi oleh beberapa negara bahwa dunia internasional mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua.
Bahkan negara-negara di Pasifik Selatan yang selama ini dinyatakan oleh kelompok pro kemerdekaan Papua telah bulat mendukung Papua Merdeka, nyatanya menunjukkan fakta yang berbeda. Hasil kunjungan Presiden SBY ke Fiji sebagai tamu utama dalam KTT ke 2 Pacific Islands Development Forum (PIDF) telah menghasilkan sebuah kesepakatan yang memperkuat kedaulatan Indonesia atas Papua. Kesepakatan tersebut memperkuat kesepakatan-kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) atas dukungannya terhadap kedaulatan NKRI di Papua.
Dalam kunjungannya ke Pasifik Selatan, SBY mendapatkan pujian atas keberhasilannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Secara khusus, PM Fiji Josaia Voreqe Bainimarama, menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia membangun demokrasi menjadi inspirasi bagi negara-negara Pasifik Selatan untuk melakukan hal yang sama yaitu membangun demokrasi dalam keberagaman yang tinggi.
Boikot Pilpres dan Tuntutan Referendum
Saya mengamati, bahwa perjuangan saudara-saudara saya yang mendukung kemerdekaan Papua semakin berat dengan tidak adanya dukungan internasional atas kemerdekaan Papua. Dampaknya kelompok pro kemerdekaan Papua mencari berbagai cara untuk mencari dukungan internasional. Mulai dari berbagai macam propaganda pelanggaran HAM yang terus diulang, aksi demonstrasi menuntut referendum, penembakan di beberapa lokasi untuk menarik intervensi asing, hingga seruan boikot Pilpres 2014 sebagai bentuk pembangkangan terhadap Negara Indonesia.
Di era demokrasi, tentunya langkah yang dilakukan saudara saya dari Papua tersebut adalah sah asalkan tidak melanggar aturan hukum. Namun sekali lagi, kami mengharapkan agar kelompok pro kemerdekaan melihat kembali secara jernih dampak positif kepada masyarakat atas apa yang telah mereka lakukan. Apakah rakyat asli Papua merasakan manfaatnya atau tidak.
Sebagai contoh, upaya boikot Pemilu 2014 sudah dicanangkan sejak Pemilu Legislatif 2014. Namun ternyata seruan boikot tersebut sama sekali tidak didengarkan rakyat Papua. Bahkan partisipasi pemilih di Papua lebih tinggi dibandingkan partisipasi nasional. Di Papua dari DPT yang berjumlah 3.203.371 terdapat 2.963.280 suara sah. Artinya tingkat partisipasi mencapai 92 %, lebih tinggi dibandingkan partisipasi nasional di angka 75 %. Padahal dari pada melakukan boikot, ada baiknya suara tersebut diberikan kepada Caleg asal Papua yang memiliki kemauan membela kepentingan rakyat Papua.
Situasi yang tidak jauh berbeda saya perkirakan juga akan terjadi pada Pilpres 2014. Seruan boikot Pilpres kembali didengungkan oleh kelompok Pro Kemerdekaan. Harapan mereka, dengan melakukan boikot Pilpres maka referendum akan segera terwujud di Papua. Tentunya sebagai kalangan yang terdidik, harapan referendum dengan melakukan boikot Pilpres 2014 sangatlah tidak masuk akal. Karena tidak memiliki korelasi secara langsung.
Perlu Perubahan Pola Perjuangan
Merdeka berarti sebuah wilayah bebas menentukan arah politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan aspek lainnya secara mandiri. Sehingga rakyat Papua perlu menyadari pula bahwa merdeka tidak harus menjadi negara sendiri. Merdeka dapat diwujudkan dalam bentuk lain selain menjadi negara tersendiri, yaitu melalui negara federasi maupun melalui otonomi seluas-seluasnya.
Dengan belajar dari pengalaman, bahwa untuk membentuk negara sendiri, perjuangan Papua bisa dikatakan menemukan jalan buntu. Sehingga perlu dilakukan perubahan pola perjuangan. Otonomi Khusus yang telah dicapai Papua adalah bentuk merdeka yang telah dicapai. Persoalannya saat ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi otonomi tersebut untuk menjadi rakyat Papua benar-benar merdeka. Disinilah dibutuhkan kecerdasan tinggi dari para pejuang pro kemerdekaan, untuk memanfaatkan peluang otonomi khusus guna mencapai hakikat kemerdekaan itu sendiri. Kelompok pro kemerdekaan seharusnya tidak lagi anti politik ataupun pemilu, namun harus terlibat aktif dalam politik.
Mengacu pada perjuangan Aceh Merdeka, saat ini pejuang Aceh Merdeka telah sama-sama berperan dalam mebangun Aceh secara mandiri dalam kerangkan otonomi seluas-luasnya. Seorang mantan Perdana Menteri Aceh Merdeka yakni Malik Mahmud saat ini menjabat sebagai Wali Nanggroe. Bahkan seorang mantan Menteri Aceh Merdeka yakni Zaini Abdullah telah menjadi Gubernur Aceh. Sehingga jika terlibat langsung dalam politik, bukan tidak mungkin suatu saat tuan Benny Wenda menjadi Gubernur di Papua. Membangun bersama Papua dengan hati yang bersih demi kemakmuran rakyat Papua. Salam Perjuangan!!!!!!
