Ketua DPR Kecam dan Soroti Oknum Penyuntikan Vaksinasi Kosong

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengecam tindakan penyuntikan vaksin kosong yang belakangan terjadi di kawasan DKI Jakarta. Puan juga meminta masyarakat untuk waspada dan segera melaporkan bila hal itu terjadi pada dirinya.

"Di saat kita sedang menggencarkan pemerataan program vaksinasi nasional, masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan penyuntikan vaksin palsu. Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus segera dilaporkan dan ditindak," kata Puan pada keterangan persnya, pada Rabu (11/8/2021).

Menurut data yang diterima olehnya, belakangan terjadi penyuntikan vaksin kosong yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan (nakes). Tercatat dalam data penyelenggara, petugas itu telah menyuntik sekitar 599 orang dalam satu hari. Namun, belum diketahui kepastian jumlah korban yang disuntikan vaksin kosong.

Perilaku oknum nakes tersebut sangat disayangkan karena merusak citra baik nakes sebagai pahlawan garda terdepan negeri selama pandemi. Di saat nakes lain sedang berjuang untuk kesembuhan masyarakat, ada yang melakukan hal kontraproduktif.

Diketahui, oknum nakes pelaku penyuntikan vaksin kosong itu tertangkap ketika peserta vaksinasi merekam proses vaksin yang diterimanya. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar terjadi bahwa dosis vaksin tidak diberikan pada peserta.

Puan mengapresiasi tindakan cepat dari petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang segera menangkap pelaku. Pasalnya, bila tidak cepat ditangkap akan lebih banyak lagi korban yang tidak disuntikan vaksin.

Menurut Puan, selanjutnya pihak penyelenggara harus melakukan pendataan terhadap peserta yang tidak menerima vaksin tersebut. Peserta harus dipanggil ulang untuk menerima vaksin sebagaimana mestinya.

Selain itu, koordinasi antara pihak penyelenggara bisa ditingkatkan. Terutama dalam ketelitian melakukan proses vaksinasi ini, sehingga tidak terulang lagi kejadian yang sama.

"Saya berharap ini tidak terjadi lagi. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan sendiri. Kita ingin mencapai kekebalan komunal, maka membutuhkan kerja sama seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Puan melanjutkan bahwa data vaksinasi juga harus dikoordinasikan dengan baik dan akurat. "Jangan sampai ada perbedaan data di pemerintah daerah, pusat, dan lapangan. Hal ini sangat mempengaruhi untuk distribusi vaksin Indonesia ke depannya," kata Puan.

Puan meminta pengawasan terhadap distribusi ini diketatkan. Apalagi, saat ini lonjakan Covid-19 sudah menyebar tinggi di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali. Itu berarti vaksinasi di seluruh pelosok Indonesia semakin harus gencar agar mendukung daya tahan tubuh masyarakat.

Sesuai data vaksinasi Covid-19 dari laman Covid-19.go.id per 9 Agustus, jumlah masyarakat yang telah menerima vaksin sebanyak 50.630.315 orang untuk vaksinasi pertama. Sementara itu, sebanyak 24.212.024 orang telah menerima vaksinasi kedua. Target sasaran vaksinasi nasional adalah 208.265.720 jiwa.

Sejauh ini (9/8/2021), tercatat daerah dengan kasus aktif Covid-19 tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah di luar Pulau Jawa dengan kasus positif tertinggi adalah Sumatra Utara, Kalimantan Timur, dan Sumatra Barat.

Pada tanggal tersebut juga, tercatat juga kumulatif kasus meninggal terbesar adalah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sebaliknya, tiga daerah dengan kasus sembuh paling banyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Data vaksinasi harus benar-benar merata, jangan sampai ada masyarakat yang sudah divaksin kemudian tidak tercatat dan mendapatkan bukti vaksin. Jangan juga ada yang belum divaksin malah dibilang sudah. Kalau begitu, pemerataan vaksin tidak akan tercapai," ujar Alumni Universitas Indonesia itu.

Puan memastikan komitmennya sebagai representasi komitmen DPR untuk mengawasi berjalannya vaksinasi nasional dengan lancar dan merata ke seluruh Tanah Air. "Bagi mereka yang kesulitan untuk menjangkau sentra vaksinasi, usahakan dapat diadakan di lingkungan terdekat, hingga terpencil sekali pun," ujar Puan.

Puan memandang bahwa kekebalan komunal hanya bisa dicapai jika seluruh masyarakat imunitasnya sudah didukung oleh vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi secara merata ini juga penting untuk berbagai kebijakan pemerintah selanjutnya. Pasalnya, di seluruh dunia pun, perbatasan dibuka atau relaksasi mobilitas dilakukan setelah mayoritas masyarakat sudah divaksin.

"Kita usahakan bersama berjalannya pemerataan program vaksin ini. Ke depannya, jangan ada lagi oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kita bersatu untuk tujuan yang satu, tujuan yang mulia, membawa Indonesia keluar dari Pandemi Covid-19 segera," tegas Puan.