Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi kemungkinan tenggelamnya Jakarta yang disinggung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam pidatonya pada Selasa (27/7/2021). Menurut Puan, jangan sampai Ibu Kota Indonesia terlihat sebagai wilayah yang tidak stabil.
"Paparan tentang DKI Jakarta dapat kita ambil sebagai wake up call untuk serius dalam penanganan perubahan iklim. Apalagi ini berdampak besar pada Ibu Kota. Indonesia bisa terlihat tidak stabil," kata Puan dalam rilis tertulisnya pada Selasa (3/7/2021).
Puan menuturkan bahwa ini bukan kali pertama Jakarta disebut akan tenggelam. NASA, badan antariksa Amerika Serikat, juga pernah menyebutkan dalam laporannya di tahun 2019.
Sebelumnya, NASA juga sempat menyebutkan bahwa kerusakan alam di Jakarta disebabkan oleh tingkat urbanisasi tinggi, kesalahan penggunaan lahan, dan peningkatan populasi. Menurut Puan, problem-problem utama itu yang harus disiapkan penyelesaiannya.
"Kita harus memahami penyebab permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu Kota untuk menangani tantangan ini. Dalam problema iklim, kita berkejaran dengan waktu dan perubahan alam yang begitu cepat. Maka, kita pun harus gesit bergerak dalam penanganannya," ujar Puan.
Alumni Universitas Indonesia itu juga menyebutkan bahwa Pemprov Jakarta juga harus memiliki penelitian lingkungan yang lebih menyeluruh dari paparan Biden. Dalam pidatonya, presiden AS itu menyebutkan bahwa ada potensi tenggelamnya Jakarta dalam jangka waktu 10 tahun. Jika punya riset sendiri, menurut Puan, Pemprov bisa melakukan intervensi yang tepat akan permasalah ini.
Puan meminta Pemprov proaktif dalam menangani masalah ini, meski pun ada rencana pemindahan Ibu Kota. "Masalah iklim ini masalah yang tingkat urgensinya tinggi. Apalagi, Jakarta adalah wilayah yang padat penduduk," kata Puan.
Puan menyebutkan bahwa sesuai data Pemprov per Februari 2021, DKI Jakarta memilih 10,56 juta jiwa penduduk. Puan memandang bahwa bahaya akan tenggelamnya Jakarta ini bisa membahayakan tidak hanya penduduk satu wilayah saja, tetapi seluruh warga secara merata. Pulau Jawa pun akan terkena dampak secara luasnya.
Selain Pemprov, Puan juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mulai mengevaluasi perubahan iklim dan mulai mengambil tindakan. "Saya memahami bahwa kita sedang fokus akan pandemi. Namun, jangan sampai sehabis pandemi kita dilanda bencana akibat perubahan iklim karena tidak menanggapi problem ini secara serius. Sudah waktunya Pemerintah mengambil sikap," kata Puan.
Mitigasi Perubahan iklim dan proyeksi kebijakan untuk pemulihan lingkungan wajib segera dimasukkan dalam kebijakan pemerintah. Puan menuturkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya serius secara prosedural saja, tetapi sudah harus masuk ke prakteknya.
"Dahulu, kita punya gelar negara paru-paru dunia, tetapi kini tingkat deforestasi lahan kita sangat tinggi. Harus ada penguatan kebijakan dalam negeri dan kerja sama luar negeri terhadap perubahan iklim ini," tutur Puan.
