Mohon tunggu...
Reyhan Yunus
Reyhan Yunus Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Pelajar Sepanjang Masa

"Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri"

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

26 Mei 2023   22:31 Diperbarui: 26 Mei 2023   22:35 96
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Atas penerbitan Surat Paksa, Jurusita akan menyampaikan Surat Paksa secara langsung dan membacakannya kepada Penanggung Pajak dan menimbulkan biaya penagihan pajak sebesar Rp25.000

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan tindakan Jurusita yang ditujukan untuk mencegah adanya utang pajak yang tidak dapat ditagih tanpa harus menunggu penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa terlebih dahulu kepada Penanggung Pajak dalam rangka mengantisipasi tidk lunasnya utang pajak. Tindakan ini harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi Penanggung Pajak berdasarkan penilaian Jurusita dalam hal :

  • Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama -- lamanya
  • Penanggung Pajak akan memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka mengecilkan/menghentikan kegiatan/pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
  • Terdapat indikasi bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan, meleburkan,menggabungkan,memekarkan,memindahtangankan, atau melakukan perubahan bentuk laiinya terhadap perusahaan yang dimiliki atau dikuasai
  • Penanggung Pajak akan dibubarkan oleh negara
  • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan

Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh pejabat yang juga dapat dilakukan sebelum jatuh tempo utang pajak

Penyitaan

Tindakan penyitaan dilakukan Jurusita kepada Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak nya sejak kurun waktu 2 24 jam atau dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) untuk menyita barang -- barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang pajak sebelum akhirnya dilelang. Penanggung Pajak diberikan jangka waktu pelunasan utang pajak selama 14 hari terhitung sejak dilakukannya penyitaan. Bilamana Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak, barang sitaan akan dikembalikan dan terhadap Penanggung Pajak akan diterbitkan Surat Pencabutan Sita yang mengakhiri proses penagihan pajak karena utang pajaknya telah lunas. Sebaliknya, bilamana Penanggung Pajak tidak dapat melunasi utang pajak, barang sitaan akan dilelang melalui penerbitan pengumuman lelang

Adapun barang - barang sita yang dapat dilakukan penyitaan diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Hak Mendahului

Hak mendahului adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang -- barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Dengan hak khusus ini, negara mempunyai hak atas barang -- barang milik Penanggung Pajak yang dilelang lebih dari kreditur lainnya termasuk dalam hal pelunasan utang pajak yang didahulukan daripada utang -- utang Penanggung Pajak lainnya kecuali utang gaji/upah pokok karyawan.

Lelang

Proses lelang dilaksanakan bilamana Penanggung Pajak tidak dapat melunasi utang pajak sejak 14 hari setelah dilakukannya penyitaan. Pada tahap ini, Pejabat Lelang akan mengumumkan pengumuman lelang setelah lewat 14 hari sejak tanggal penyitaan dan pelaksanaan lelang akan dilaksanakan setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya

Pencegahan

Pencegahan adalah upaya penegakan hukum kepada Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Pencegahan merupakan tindalan pelarangan sementara Penanggung Pajak untuk keluar dari wilayah NKRI berdasarkan alasan -- alasan tertentu yakni :

  • Jumlah utang  Penanggung Pajak sekurang -- kurangnya adalah Rp100.000.000
  • Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya

Penyanderaan

Tindakan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Tindakan ini hanya dapat dilakukan kepada Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak Surat Paksa diberitahukan. Tindakan penyanderaan dapat dilakukan dengan alasan -- alasan tertentu yakni :

  • Jumlah utang  Penanggung Pajak sekurang -- kurangnya adalah Rp100.000.000
  • Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun