Demonstran Terpecah: Dimensi Lain Krisis Politik di Irak Pasca-Kematian Soleimani

Ketegangan itu berdampak buruk terhadap kedaulatan Irak. Pasca kematian Soleimani, Iran beberapa kali mencoba mengempur pangkalan AS di Irak dimana pasukan AS ditempatkan untuk sebuah aliansi AS-Irak dalam menanggulangi keberadaan ISIS.

Jelas kondisi ini melemahkan kedaulatan Irak dan mengganggu stabilitas keamanan negara itu. Apalagi Irak tengah menghadapi krisis politik dan kekosongan pemimpin pasca mundurnya Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi pada akhir November tahun lalu. Aksi protes akhirnya semakin keras meyerukan bebasnya Irak dari intervensi dan kepentingan asing baik AS maupun Iran.

Keputusan al-Sadr untuk fokus pada keberadaan AS di Irak (dalam hal ini keluarnya pasukan AS dari Irak) telah memciptakan tekanan baru untuk demonstran yang telah bertahan selama berbulan-bulan menuntut reformasi di tubuh pemerintahan terjadi. Meski para demonstran mengaku belum menyerah, namun kondisi yang kurang kondusif dengan adanya sejumlah bentrokan yang terjadi semakin memperparah stabilitas negara itu.

Siapa Muqtada al-Sadr?

Pemimpin Syiah Irak Muqtada al-Sadr saat sedang berpidato di Najaf, Irak pada 11 Desember 2017 [Reuters/Alaa Al-Marjan]

Muqtada al-Sadr merupakan putra keempat dari almarhum Ayatollah Mohammad Sadeq al-Sadr, seorang ulama Syiah yang dihormati. Berasal dari keluarga ulama, al-Sadr sudah memiliki koneksi dan pendukung Syiah yang kuat.

Peran al-Sadr mulai terlihat pada saat invansi AS ke Irak dimana ia menentang kepemimpinan otoritas sementara dan kehadiran militer AS di Irak. Dilansir dari Aljazeera, Pendukung al-Sadr atau Sadris mulai menyediakan layanan di seluruh kota Sadr berupa kesehatan, makanan dan juga air bersih. Selain itu, al-Sadr juga dibantu oleh adanya pendukung Sadris bersenjata yang disebut dengan tentara al-Mahdi.

Tindakan yang dilakukan oleh al-Sadr telah membuatnya dikenal sebagai pemimpin Syiah yang nasionalis dan dapat menggerakan kaum miskin Syiah di Irak untuk mendukungnya. Diluar itu, masyarakat Irak pada umumnya mendukung al-Sadr yang berani menentang keberadaan AS di Irak.

Pada tahun 2005, al-Sadr dan pendukungnya Sadris memasuki pemerintahan melalui aliasi kelompok-kelompok politik Syiah dibawah blok Aliansi Irak Bersatu. Fokus aliansi saat itu adalah untuk 'mengeluarkan' AS dari Irak. Lebih lanjut dalam pemberitaan Aljazeera, sejak menjabatnya Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri (2006-2014) berbagai peristiwa bentrokan-pun terjadi antara pendukung Sadris dengan pasukan AS dan Irak. Ratusan orang tewas dalam peristiwa menentang keberadaan AS itu.

Al-Sadr kemudian diketahui muncul kembali dengan aliansi Sairoon (aliansi antara pendukung Sadris dengan Partai Komunis Irak) yang lebih solid dan kuat. Kampanye-nya untuk memerangi korupsi dan mendukung pemerintahan yang lebih independen (non-sektarian) menjadi poin penting dalam mengumpulkan suara rakyat. Aliansi Sairoon-pun akhirnya berhasil memperoleh kursi terbanyak di Parlemen pada pemilihan tahun 2018.

Saat ini, dengan dukungannya dengan penunjukkan Mohammed Allawi sebagai Perdana Menteri, tampaknya semboyan "memerangi intervensi asing" yang selama ini disuarakan al-Sadr menjadi rancu karena Mohammed Allawi didukung oleh partai-partai yang di dukung Iran dan mendominasi pemerintah Irak saat ini.