Mengatasi Banjir, Beranikah Anies Baswedan Mempertaruhkan "Harga Diri"?

Hasil dari program (normalisasi dan relokasi) ini dikatakan cukup efektif dalam mengurangi banjir di Jakarta sebagai ibukota negara ini.

Meski banjir juga dipengaruhi curah hujan yang setiap tahun bisa berubah-ubah, upaya itu dianggap sebagai langkah tepat yang harus terus dilakukan sampai semua sungai di Jakarta berhasil dinormalisasi dan steril dari pemukiman.

Lagipula, dengan sterilnya daerah bantaran sungai dari pemukiman menurut penulis juga sekaligus menangani (mengurangi) masalah sampah sungai. Penulis yakin sebagian dari pembuang sampah itu juga warga bantaran. Karena belakang rumah sungai jadi sampah tinggal lempar saja.

Tetapi kemudian semuanya berubah dengan adanya pilkada DKI 2017. Anies Baswedan yang melawan BTP memilih janji kampanye terkait penanganan banjir yang berlawanan dengan program Normalisasi serta relokasi selama ini. Pastinya dengan harapan mengambil simpati warga bantaran yang jumlahnya tak bisa dibilang sedikit.

Anies juga menyampaikan pernyataan dan teori soal air hujan yang seharusnya tak dialirkan ke laut tetapi diresapkan ke tanah, bahkan kalau penulis tak salah dengan mendasari teori itu dari ajaran agama tertentu.

Strategi berhasil, beliau (Anies Baswedan) duduk di kursi DKI 1. Sampai awal tahun ini curah hujan diprediksi sangat tinggi dan peringatan rawan banjir di berbagai daerah dikeluarkan BMKG.

Akhirnya program penanganan banjir beliau diuji. Hasilnya? Banjir masih ada. Meski pemda DKI mengatakan secara jumlah jauh berkurang dibanding dulu, nyatanya banjir kali ini menjadi isu yg sangat besar.

Beberapa pengamat menunjukkan meski memang banjir sudah berkurang dibanding dulu, ternyata beberapa tahun terakhir progres tak terlalu signifikan, bahkan cenderung dikatakan jalan di tempat.

Daerah resapan air yg jadi sasaran utama Anies jumlahnya dikatakan juga tak signifikan, bahkan usahanya juga berujung pada pembuangan air banjir ke sungai yang pada akhirnya juga bermuara ke Laut melalui pompa-pompa banjir.

Padahal banjir ini sendiri juga berasal dari sungai yang meluap karena kapasitas sungai maupun kondisi tanggul yang tak mampu mengakomodasi debit air banjir kiriman yg begitu tinggi.

Kondisi banjir saat ini membuat opsi normalisasi dan relokasi kembali dikumandangkan. Sampai akhirnya, ketua pansus banjir DPRD DKI Jakarta yg juga dari fraksi PAN (salah satu partai pendukung Anies waktu itu) bahkan menyatakan bahwa Anies terbelenggu oleh janji politiknya sendiri sehingga penanganan banjir tak maksimal.