Mengatasi Banjir, Beranikah Anies Baswedan Mempertaruhkan "Harga Diri"?

Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan munculnya musibah banjir di sejumlah wilayah Indonesia, tak terkecuali DKI Jakarta yang memang sudah memiliki masalah klasik terkait banjir. Bahkan kalau penulis tidak keliru, masalah banjir yang ada di area Jakarta sudah ada bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, semenjak Jakarta masih bernama Batavia dan masih dalam pendudukan kolonial.

Ada cukup banyak faktor penyebab kenapa DKI jakarta terus memilik masalah klasik banjir. Misalnya saja daerah jakarta yang merupakan dataran rendah dengan permukaan tanah yang terus menurun, padatnya bangunan di Jakarta yang berarti minimalnya daerah resapan air.

Sungai juga berkontribusi masalah klasik banjir di DKI Jakarta masih belum benar-benar teratasi. Sungai-sungai di Jakarta (dalam keadaan normal) tergolong kecil untuk bisa menampung debit air yang berpotensi melewati daerah jakarta pun sungai-sungai itu juga cukup berkelok yang sedikit banyak mengurangi kecepatan arus air yang bisa dialirkan.

Dengan kondisi sungai yang kecil itu ternyata diperparah dengan penataan pemukiman di jakarta yang menyebabkan munculnya pemukiman yang "menduduki" daerah bantaran sungai, bahkan menjorok ke sungai itu sendiri sehingga mempengaruhi (lebih tepatnya mengurangi) lebar sungai yang sudah sempit dulu dari awalnya menjadi semakin sempit.

Belum lagi berbicara kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di sungai yang tentunya bisa menumpuk di banyak lokasi, termasuk menumpuk di pilar-pilar penyangga rumah warga yang menduduki bantaran sungai sehingga sedikit banyak juga menghambat aliran air.

Banyak cara sudah coba dilakukan oleh pemda DKI Jakarta dari waktu ke waktu untuk menyelesaikan, atau setidak-tidaknya mengurangi masalah banjir ini. Berbagai metode sudah dicoba diterapkan dari perencanaan tata kota, pembuatan pintu air beserta pompa penyedot banjir sampai melakukan normalisasi sungai.

Untuk yang terakhir ini (terkait normalisasi) ternyata ditemui kendala terkait keberadaan pemukiman warga yang secara langsung dan tidak langsung membatasi upaya normalisasi yang coba dilakukan, baik dalam  mengembalikan kedalaman maupun lebar awal sungai serta pembuatan tanggul penahan di sisi sungai.

Memang keberadaan pemukiman di bantaran sungai ini sudah sejak lama. Kelengahan atau mungkin pembiaran sejak dulu membuat para pemukim bantaran ini merasa tak ada salah dengan apa yang mereka lakukan. Begitu pula semakin banyak penduduk pendatang yang ikut-ikutan membangun rumah mereka di kawasan  bantaran sungai.

Pemerintah DKI Jakarta pada akhirnya mulai menyadari bahwa keberadaan pemukiman di bantaran sungai yang sebenarnya secara status hukum juga ilegal menjadi penyebab juga masalah banjir masih belum bisa diatasi.

Akhirnya mulailah ada upaya relokasi pemukiman bantaran. Bahkan program ini cukup populer di jaman kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta meski di sisi lain banyak tentang muncul, terutama dari warga terdampak. Program relokasi ini sejalan dengan program pembuatan rusun sebagai lokasi tujuan relokasi warga bantaran ini.

Begitu juga ketika dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama saat Jokowi maju sebagai presiden. Dengan ciri khas BTP yang tegas, pemda DKI terus membersihkan bantaran diikuti normalisasi sungai, pembuatan tanggul serta taman dan fasilitas pendukung di sisi sungai.