Tak Perlu Reshuffle, Cukup Isi Kekosongan

Kita harus menyadari bahwa APBN dan rencana kerja sewaktu para menteri ini diangkat dan mulai bekerja dibangun atas dasar kondisi negara dalam keadaan normal. Perubahan kebijakan secara mendadak dan darurat tentu saja memiliki potensi yang lebih besar untuk gagal. 

Kebijakan yang telah direncanakan matang saja masih bisa gagal, apalagi yang harus dirubah secara mendadak. Apalagi untuk beberapa kementerian yang harus menghadapi perubahan ekstrem sekaligus tugas sangat berat akibat jadi garis depan dikondisi pendemi ini. 

Sebagai contoh kementerian kesehatan. Mungkin banyak pengamat dan masyarakat yang menilai kinerjanya buruk menghadapi pandemi saat ini. Tetapi tak tahukah kita mengenai rumitnya penanganan terhadap hal yang tak bisa dilihat kasat mata ini. 

Belum adanya obat yang benar-benar tepat dan vaksin membuat pencegahan menjadi garda utama penanganan. 

Permasalahanya untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia dengan jumlah 260 juta jiwa lebih dengan segala "kebhinekaannya" untuk sadar terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan bukanlah perkara mudah. Apalagi ada pihak-pihak yang seenaknya sendiri, bahkan tak sedikit pula yang tidak percaya dengan adanya pandemi ini. 

Pada dasarnya maksud penulis apakah penilaian tentang kinerja itu sudah dibuat secara fair melihat kondisi khusus ini, atau jangan-jangan masih didasari pada kondisi normal. 

Tak pernahkah setiap orang yang mendorong untuk reshuffle itu mencoba melihat dari sisi para menteri yang yang dipusingkan dengan kondisi yang tak menentu ini diawal masa jabatan. 

Seperti seorang pelari yang harus mencari tempo dari awal diam mencapai momentum lari paling efisien, begitu juga awal masa jabatan seharusnya menjadi kesempatan untuk menyesuaikan tempo. Kenyataanya para menteri harus langsung dituntut berlari kencang mulai langkah pertama. Jelas kalau itu pelari bisa terkena serangan jantung. 

Terlalu banyak perubahan pada susunan menteri juga kemungkinan besar akan kembali mengacaukan tempo yang saat ini sudah dicapai. 

Dalam kondisi pandemi dimana negara sedang dalam masa resesi dan darurat kesehatan masih jadi fokus utama, efisiensi dan efektivitas kerja para menteri harus dijaga dan terus ditingkatkan. 

Jika harus kembali ke tempo awal atau harus kembali menyesuaikan tempo yang sebelumnya telah terbangun, malah pada akhirnya membawa dampak negatif pada program kerja dan bisa saja kembali dianggap tidak efektif.