Pilkada Kota Solo: di Tengah Bayang-bayang "Sang Penguasa"

Yang kemudian sedikit menjadi perdebatan adalah ketika Gibran langsung maju sowan kepada sang master, ketua umum PDIP Megawati untuk mendapat restu. Ini pula yang kemudian dianggap karena pengaruh bapaknya. Akhirnya dengan rekomendasi dari sang ketum, Gibran menggeser posisi Achmad Purnomo yang sebenarnya telah dipersiapkan DPC PDIP kota Solo.

Yah mau gimana lagi, sebenarnya pada prinsipnya setiap orang bisa dan berhak sowan ke ketum untuk minta restu dan rekomendasi. Tetapi tak bisa dipungkiri juga bila posisi presiden Jokowi mungkin menjadi pertimbangan. Bagi Gibran, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi juga hambatan karena dianggap hanya mendompleng nama bapaknya.

Bagi penulis, dengan pengalaman Megawati dalam kancah perpolitikan di Indonesia, keputusan beliau untuk mengangkat gibran sebagai kader dan calon walikota sudah pasti matang. Beliau ketum yang cukup cerdas sehingga pasti telah mempertimbangkan segala konsekuensi.

Jika melihat wilayah kota Solo yang merupakan basis sangat kuat dari PDIP, Megawati tak akan membuat langkah yang berpotensi menghancurkan nama besar partainya di kota ini. Walaupun demi seorang anak presiden.

Setidaknya Gibran bagi PDIP dimata penulis masih lebih murni dibanding seorang Achmad Purnomo yang pernah menggandeng PAN untuk melawan Jokowi-Rudy pada pilkada 2004 yang lalu meski berakhir kemenangan Jokowi. Berarti ada potensi juga dia bisa membelot tak sesuai jalan politik PDIP andai jadi walikota, yah hanya kemungkinan saja. Tak menutup kemungkinan ini jadi salah satu poin pertimbangan Megawati.

Status Gibran yang masih cukup "perawan" dalam kerasnya dunia politik bisa jadi angin segar dan potensi untuk menghadirkan good governance, pemerintahan yang baik bagi kota Solo. Sama seperti bapaknya dulu yang banyak membawa gebrakan baru bagi kota ini. Tetapi setidaknya itu harus dibuktikan jika nanti Gibran terpilih.

Lagipula warga kota solo sudah dikenal dengan jalan politiknya yang khas. Loyalitas sebagian besar warga disini kepada PDIP tak bisa diragukan lagi. Siapapun yang dicalonkan oleh PDIP memiliki kemungkinan besar untuk menang.

Bahkan isu agama yang sempat diangkat untuk melawan dominasi PDIP pada pilkada 2015 ketika Rudy yang merupakan seorang non muslim dicalonkan naik mejadi walikota dari dua periode sebelumnya sebagai wakil pun juga tidak berhasil. Padahal seperti semua wilayah lain di jawa, Islam menjadi agama mayoritas.

Tanpa penulis bermaksud menyinggung isu SARA, faktanya selain menunjukkan kuatnya loyalitas warga Solo kepada PDIP, terpilihnya kembali F.X.Rudy bisa dilihat sebagai modern dan terbukanya tingkat pemahaman politik warga disini. Mungkin pula malah lebih modern dibanding warga jakarta sebagai pusat pertumbuhan, mungkin lho ya.

Masyarakat kota Solo bisa membedakan mana pemimpin pemerintahan mana pemimpin agama. Siapa yang bisa dipilih untuk mengurus pemerintahan dan siapa yang harus diteladani dalam urusan agama. Nyatanya kelompok mayoritas tetap mendapat perhatian pemerintah sebagaimana hak dan porsinya sebagai mayoritas.

Pada akhirnya anggapan dinasti politik tak bisa dihindarkan bila akhirnya Gibran menang, walaupun semua ada di tangan masyarakat kota Solo. Tetapi bagi penulis baik buruknya dinasti politik itu akan terbukti lewat hasil kerja dan kebijakan yang nantinya diambil bila memang Gibran Menang.