Pemuda, Politik, dan Kita

Di luar frasa politik, secara normatif nilai-nilai Tri Dharma PT dan konstitusi organisasi memang dipegang teguh oleh setiap orang yang mengaku masyarakat kampus dan atau aktivis. Namun saat suatu situasi mulai dirasuki politik, Tri Dharma dan konstitusi mulai berkurang nilai-nilainya. Entah itu dieliminir atau di-re-interpret oleh para pihak yang terlibat politik. Silakan menyebut pendapat ini tidak terlalu valid. Namun penulis sudah pernah menemui sendiri beberapa usaha meminimaliskan nilai-nilai tersebut.

Penulis berkuliah di sebuah kampus di daerah Malang. Penulis juga aktif di sebuah organisasi yang notabene populer karena pengaruh politiknya. Setelah mengikuti proses, penulis mengetahui bukan hanya organisasi tersebut yang memegang mandat kekuasaan besar atas mahasiswa secara keorganisasian. Melainkan terdapat organisasi-organisasi lain yang memiliki sama tujuan. 

Saat Pemilu Raya dimulai, timbullah tabrakan-tabrakan kepentingan. Ricuh, pertikaian di mana-mana. Masalah yang terus berlarut-larut membuat pemilu kacau dan akhirnya diundur. Bukan hanya itu saja, rupanya di beberapa waktu, terdapat oknum organisasi yang melakukan pelanggaran konstitusi. Dan ada pula pemimpin/pejabat yang tak punya inovasi, tapi dipilih karena adanya kesepakatan.

Dalam jangka panjang, pelanggaran-pelanggaran tersebut berdampak pula pada pelaksanaan Tri Dharma. Contoh ketidakmaksimalan Tri Dharma adalah terdapatnya pemimpin yang ternyata tidak kompeten, yang kemudian gagal mewujudkan tujuan organisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat kampus. Belum lagi kurang maksimalnya mahasiswa  yang terlibat dalam proyek Tri Dharma.

Lantas apa yang harus dilakukan?

Politik memang penting. Politik mengajarkan kita untuk waspada dan mampu membaca peluang di setiap terdapat kesempatan (bukan berarti oportunis). Politik mengajarkan kita untuk mencapai tujuan-tujuan, entah dengan cara otoriter atau demokratis. Seorang mahasiswa ideal tidak seharusnya menyempitkan pandangannya tentang politik. Hal tersebut dikarenakan politik sudah ada sejak lahir, dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Tuhan (ingat saat kita menangis sekeras-kerasnya SUPAYA diberikan air susu?)

Pada hakekatnya, politik adalah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut alternatif karena dalam politik, terdapat strategi-strategi yang sengaja dibuat untuk memudahkan cara tercapainya suatu tujuan. Maka dari itu, politik yang sudah "mudah" tak boleh lebih "dipermudah" lagi. Maksudnya adalah politik tidak seharusnya dibuat terlalu praktis, dengan melanggar hak-hak pihak lain. 

Pragmatis boleh, namun tetap idealis. Mengacu pada nilai dan norma yang telah diatur masyarakat dan agama. Substansi pragmatisme dan idealisme semestinya tidak berat di satu sisi. Karena politik yang terlalu pragmatis akan menampakkan sisi obsesif, yang terkesan menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisi. Dan politik yang terlalu idealis hanya akan mati sebelum jalan, karena terlalu kaku sehingga tak bisa menyesuaikan diri dengan terjalnya jalan politis yang harus dilalui.

Bicara soal jabatan dan kekuasaan, sungguh salah arah jika itu menjadi alasan utama bagi kita untuk berperang politik. Karena perang politik seharusnya diadakan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Suatu kebaikan yang tentunya bukan hanya untuk golongan tertentu dalam suatu lingkungan saja, tapi untuk semua orang yang terikat dalam lingkungan tersebut.

Kalau kita bertanding politik hanya karena "kelompokku", "organisasiku", atau "keluargaku" saja, apa bedanya kita, para pemuda, dengan kaum tua yang pernah diperbudak jabatan di tempo dulu? Berarti kita juga menerapkan budaya KKN-nya Orba, bukan?