Peristiwa 27 Juli ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perebutan kekuasaan di tubuh PDI. Rezim Orde Baru diduga merekayasa Kongres PDI di Medan dengan tujuan untuk menggulingkan Megawati dari kepemimpinan partai. Penunjukan Soerjadi sebagai Ketua Umum versi Kongres menjadi sorotan tajam karena banyak pihak yang meragukan keabsahan dan keadilan kongres tersebut.
Mimbar bebas yang diadakan di Kantor DPP PDI sebelum penyerbuan menjadi katalisator peristiwa ini. Mimbar bebas tersebut berhasil menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis yang menentang pemerintahan Orde Baru. Para pembicara di mimbar bebas ini mampu membangkitkan kesadaran kritis rakyat atas perilaku politik Orde Baru. Sehingga ketika terjadi penyerbuan paksa, perlawanan dari rakyat pun terjadi.
Peristiwa Kudatuli menghasilkan sejumlah buku dan penelitian yang mendalam. Para peneliti, termasuk pejabat militer, menulis buku untuk menjelaskan posisi mereka dalam kasus tersebut. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Benny S Butarbutar dengan judul "Soeyono Bukan Puntung Rokok" yang memaparkan kasus 27 Juli dari perspektif Soeyono yang kala itu menjabat Kepala Staf Umum ABRI. Dalam bukunya, Soeyono membangun teori persaingan antara Megawati dan Siti Hardijanti Rukmana sebagai latar terjadinya peristiwa tersebut.
Laporan Komnas HAM dan Hasil Penyidikan Terhadap SBY
Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa dalam peristiwa Kudatuli, lima orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan bahwa terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam penyidikan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hasil laporan dari Tim Koneksitas menyebutkan bahwa pada tanggal 24 Juli 1996, ada pertemuan di Kodam Jaya yang dipimpin oleh Kasdam Jaya, Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut, SBY merapatkan untuk melakukan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya. Namun saat itu posisi Komando Daerah Militer Jayakarta dipegang oleh Mayor Jenderal TNI Sutiyoso.
Namun, sulitnya pembuktian dan kekurangan bukti-bukti kuat membuat SBY tetap berstatus sebagai saksi dalam berkas pemeriksaan Sutiyoso, dan bukan sebagai tersangka. Hal ini menjadi polemik tersendiri karena keterangan saksi dan kesaksian dalam kasus ini masih menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi.
PDIP Sekarang
Peristiwa Kudatuli dan kelahiran PDIP mencatatkan babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setelah reformasi, PDIP menjadi salah satu kekuatan politik yang kuat dan berpengaruh di Tanah Air. Partai ini berhasil meraih dukungan rakyat yang signifikan dan menjadi partai pemenang dengan perolehan suara terbanyak pada beberapa pemilihan umum setelah reformasi.
Partai ini diakui sebagai penerus semangat perjuangan demokrasi yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh pendahulunya, termasuk Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden Indonesia pada periode 2001-2004. PDIP memperjuangkan perubahan politik yang lebih inklusif dan mewakili berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
Namun, keberagaman ideologi yang ada dalam PDIP juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Terutama berkaitan dengan potensi bahaya ideologi yang mencoba merangkul komunisme dan kedekatannya dengan Partai Komunis Cina. Istilah-istilah politik seperti petugas partai menimbulkan keraguan tentang arah dan tujuan ideologis PDIP di masa depan.
