Pada saat memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di tempat kerja, penting untuk memastikan bahwa waktu kerja dan upah tenaga honorer tetap seimbang. Jangan sampai kegiatan ekonomi yang dilakukan mengganggu tugas utama dan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga honorer.
Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang jelas terkait alokasi waktu kerja dan kesepakatan mengenai upah yang adil. Tenaga honorer harus memiliki jadwal kerja yang terstruktur sehingga dapat mengatur waktu dengan efektif antara tugas utama dan kegiatan ekonomi di tempat kerja. Selain itu, upah yang diterima harus mencerminkan nilai kerja yang dilakukan oleh tenaga honorer.
Persoalan honorer di Indonesia memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun kebijakan seperti Marketplace Guru dan izin bekerja paruh waktu untuk aparat sipil PPPK dapat memberikan jalan keluar bagi beberapa honorer, langkah-langkah tersebut perlu diiringi dengan reformasi yang lebih luas dalam sistem pengelolaan SDM dan alokasi anggaran yang memadai.Â
Pendekatan ekonomi kreatif seperti menggali potensi dana tambahan dari iuran siswa dan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di tempat kerja dapat menjadi solusi yang efektif. Namun, langkah-langkah ini harus diiringi dengan transparansi, akuntabilitas, dan kesepakatan yang jelas terkait waktu kerja dan upah yang adil. Dengan demikian, tenaga honorer dapat merasakan perbaikan kondisi keuangan dan kesejahteraan yang lebih baik, sambil tetap menjalankan tugas utama mereka dengan baik.
Hanya dengan upaya yang bersama-sama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mencapai perubahan yang nyata dalam nasib tenaga honorer di negeri ini.
