Wajah Banten kini Â
Batasan bahasan penulisan yang akan saya sampaikan adalah bagaimana Kekuasaan yang terjadi di Banten selama 23 tahun lamanya berdiri dan kebijakan publik apa saja yang dihasilkan sehingga masih terdapatnya gap Pembangunan yang berdampak pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah Banten.
Tentang kemiskinan data yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional menggambarkan bahwa Masyarakat Banten masih tergolong miskin karena pendapatan per kapita per bulan rata-rata hanya 600 ribuan saja. Angka pendapatan ini menunjukan ketidak mampuan sebuah keluarga menghidupi kebutuhannya sendiri. Coba bayangkan, dengan pendapatan sebesar itu mereka sudah pasti tidak mampu mengakses dan menikmati fasilitas Kesehatan, tak mampu bayar sekolah apalagi bayar kuliah. Akibatnya buta huruf, Tingkat baca tulis otomatis rendah dan bisa jadi akan menjadi Masyarakat terbelakang. Jika sudah begini apa yang akan diharapkan untuk menyambut datangnya generasi Emas 2045. Bayang-bayang stunting, kekurangan gizi, bahkan kelaparan terus membayangi daerah yang baru saja berpisah dengan Provinsi Jawa Barat di tahun 2001 yang lalu.
Potensi hancurnya generasi muda kini atau yang disebut Gen Z bukan isapan jempol semata. Ini dikarenakan Tingkat angka pengangguran pun begitu tinggi. Selepas sekolah atau putus sekolah berpotensi otomatis jadi pengangguran baru dan angka ini terus bertambah, Kesempatan bekerja tertutup sudah. Tempat bekerja tidak ada, peluang bekerja kosong, bursa lowongan kerja nihil. Situasi ini mengakibatkan rawannya kriminalitas, dekadensi moral dan berbagai kejahatan baru muncul.
Situasi Banten kini penuh tantangan, sementara kekuasaan dan kebijakan public yang dihasilkan berpotensi tak memihak rakyat, Korupsi merajalela, manipulasi, suap dan gratifikasi terus menggerus kehidupan Masyarakat Banten pada umumnya. Hal-hal dan kondisi miring ini wajib menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah di wilayah Banten. Usaha yang perlu dilakukan adalah antara lain membuka lapangan kerja baru, membuka akses Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi yang adil bagi seluruh Masyarakat perlu dihadirkan sesegera mungkin.
Hubungan antara Kekuasaan yang ada di wilayah Banten guna menghasilkan kebijakan publik yang bagus ternyata harus diakui belum terlihat dan terimplementasi dengan baik dalam mensejahterakan masyarak Banten, hal ini tertera pada fakta dan data yang bisa kita lihat dan baca dari hasil laporan Survey BPS yang resmi diterbitkan pada tahun 2024 ini.
Issue Kemiskinan dan Pengangguran adalah hal yang harus saya kritisi bahkan wajib kita propagandakan agar pemerintah daerah di Banten tersadar dan terus bekerja untuk mensejahterakan rakyat Banten. Data yang disajikan sampai dengan tahun 2023 terlihat jelas bahwa masyarakat miskin dan besaran angka pengangguran masih ada dan sangat meresahkan.
Tantangan Banten menuju Indonesia Emas 2045
Keinginan dan harapan Pemerintah Indonesia bahwa bonus demografi yang diperkirakan akan menjadi modal bangsa Indonesia untuk mampu mewujudkan Generasi Emas di tahun 2045 selayaknya ditopang olah kerja-kerja Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mensejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Banten merupakan daerah strategs di ujung barat pulau Jawa yang memiliki sumber daya alam dan laut cukup besar adalah merupakan wilayah yang bisa menopang kemajuan bangsa. Maka Pemerintah Daerah di Banten hendaknya memiliki inovasi program pembangunan khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang sedikit lebih maju. Lapangan Kerja dan kesejahteraan masyarakat Banten adalah 2 (dua) hal penting yang wajib jadi priorotas pembangunan di wilayah Banten.
Sektor Pendidikan, tumbuh kembang tenaga kerja, sektor lapangan kerja dan usaha serta kesehatan ternyata masih terkendala. Kebijakan strategis untuk sektor-sektor tersebut belum optimal. Sektor tenaga kerja dan lapangan usaha dan kerja di wilayah Banten terus tergerus, para investor yang sejatinya mampu membuka lapangan kerja dan lapangan usaha masih terkendala oleh kebijakan. Tenaga kerja yang qualified pun beum tersedia dengan baik. Sektor pendidikan gratis dan terjangkau bagi masyarakat banten pun belum terlaksana dengan baik. Ini akibat ekonomi yang belum stabil, daya beli kurang bahkan pendapatan perkapita rendah. Upah minimum bagi tenaga kerja belum setara hidup layak.
