Pengganti Jokowi saat menjadi Gubernur itu, perlahan-lahan memanfaatkan warisan kekuasaan Jokowi untuk menhidupkan kembali kebijakan-kebijakan warisan rezim lama dari era Orba. Padahal, Jokowi paham bahwa persoalan yang banyak ia hadapi saat ini salah satunya adalah akibat kebijakan warisan lama yang harus dibuang.
Maka itulah Jokowi membawa slogan REVOLUSI MENTAL. Membuang cara pikir lama hubungan pejabat dan rakyat yang feodalistik dan berbelit. Jokowi ingin kekuatan rakyat menjadi soko guru pembangunan. Oleh karenanya, rakyat harus diperlakukan layaknya manusia beradab.
Contoh saja kebijakan tentang Reklamasi Teluk Jakarta. Ketika Jokowi memimpin wilayah Ibukota yang lebih besar lautan daripada daratanya ini, ia benar-benar kesampingkan kebijakan warisan rezim lama untuk menguruk pesisir ibukota yang hanya diperuntukkan bagi kawasan elit bagi segelitir orang kaya.
Siapa yang dapat sangkal jika kawasan-kawasan elit ibukota yang dibangun selama ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu menikmatinya dengan uang.?.
Jokowi sebenarnya sadar, bahwa untuk membenahi Ibukota yang kumuh, penuh sesak itu adalah dengan cara memindahkan kue-kue ekonomi ke seluruh penjuru negeri atau pelosok-pelosok nusantara.
Mengumpulkan modal atau investasi di Ibukota Jakarta saja, tentu bukan solusi.
Tak perlu susah payah menarik investasi di Ibukota Jakarta yang lengkap dengan infrastrukturnya. Tetapi apa gunanya memimpin jika tak melakukan perubahan?. Hanya melanjutkan yang lama dan rakyat mayoritas terus disingkirkan setelah sekian lama bertahan hidup menjadi korban urbanisasi.
Tugas dan tanggungjawab pemimpin pemerintahan atau pejabat publik adalah menggeser para investor itu untuk berpartisipasi membangun negeri dimana tempat ia dibesarkan. Bukan malah melanggengkan pembangunan terpusat hanya di kawasan-kawasan elit.
Jadi omong besar belaka ketika jajaran kabinet Jokowi memutuskan untuk menghentikan kegiatan reklamasi pesisir ibukota, tapi oleh sang gubernur dinilai menghambat atau mengganggu iklim investasi.
Justru sesungguhnya dibalik ini semua, sang Presiden menginginkan agar para pemilik modal besar itu ikut berpartisipasi dalam membangun pelosok negeri maritim ini untuk maju dengan mengembangkan perekonomian daerah-daerah yang minim infrastrukturnya.
Mayoritas dari kita ini sadar bahwa problem ekonomi, sosial dan budaya yang tumbuh berkembang di pusat ibukota atau kota-kota besar di negeri ini adalah akibat dari kebijakan di era Orde Baru yang meninggalkan pembangunan ekonomi di desa. Dampak yang terasa sekarang, kawasan-kawasan padat penduduk, penuh sesak, semrawut dan kumuh itu adalah kawasan sekitar pabrik-pabrik yang dibangun era Orde Baru yang banyak gulung tikar saat kekuasaan Orde Baru runtuh.
