Perubahan Situasional Menyangkut Pilihan dan Kecendurungan Politik yang Terjadi kepada Seorang Kyai di Orda Baru saat itu

Di dalam masyarakat Islam, Kyai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kyai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohannya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu secara teologis Kyai juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (waratsat al-anbiya). Tidak mengherankan jika Kyai kemudian menjadi sumber legitimasi dari persoalan yang dihadapi masyarakatnya, bukan saja pada aspek hukum-hukum keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis Kyai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Dalam kajian makalah ini, Kyai yang dimaksud adalah mereka yang mempunyai karakter seperti yang digambarkan oleh Horikoshi, yakni karismatik namun juga mempunyai dan mengelola lembaga pendidikan pesantren.

Jombang  telah dikenal sebagai Kota Santri karena banyaknya jumlah pesantren yang kini tersebar di Kota dan Kabupaten Jombang.  Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, Kyai atau juga disebut sebagai ajengan, merupakan tokoh yang dianggap mempunyai pengetahuan agama yang tinggi, mereka memberikan ceramah/ pengajian kepada masyarakat umum, dan karena pengakuan atas ilmunya tersebut mereka kemudian mempunyai banyak murid (santri). Para Kyai seringkali menjadi bahan rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. 

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pun mencatat nama seorang Kyai dari sebuah pesantren di Jombang yakni KH Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang Pahlawan Nasional serta merupakan pendiri NU Nahdlatul Ulama. Ada KH. Abdul Wahid Hasyim beliau juga pahlawan nasional  yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era orde lama. Kemudian presiden keempat kita Abdurrahman Wahid yang akrab di panggil gus dur juga sebagai pahlawan nasional.

            Ada empat nama  Pesantren yang paling berpengaruh di jombang , yakni di Pesantren Tebuireng, di Pesantren Tambak beras, di Pesantren Denayar dan juga di Pesantren Darul Ulum. Dibawah kepemimpinan Kyai-Kyai tersebut, pesantren mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan jumlah santri yang semakin banyak, selain itu para Kyai-kyai tersebut juga mempunyai pengaruh sosial politik yang cukup kuat terhadap santri dan masyarakat Kabupaten Jombang pada umumnya.

Berkaitan dengan terjadinya perubahan-perubahan situasional menyangkut pilihan pilihan dan kecenderungan politik yang terjadi, secara umum dapat dikemukakan ada dua model Kyai (Miftah Faridl: 2003). Pertama, model yang lebih memilih diam ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik. Mereka biasanya memilih untuk lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah) yang dimilikinya, ketimbang ikut terlibat dalam urusan sosial politik yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kehancuran lembaga dakwah tersebut. Kyai tipe ini, sering teramat hati-hati dalam menanggapi perubahan sosial politik. Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik yang terjadi. Perubahan bagi mereka merupakan tawaran nilai dari sesuatu yang baru, yang mungkin saja mengandung hal yang lebih baik dari nilai lama. Sehingga dengan demikian dia bisa dikompromikan untuk diterima. Sikap ini membuat mereka lebih berani untuk terjun pada perubahan sosial politik yang terjadi sambil mentransformasikan nilai-nilai lama. Perubahan sosial politik dengan cara ini bisa tetap berjalan dalam jalur yang aman, tidak bersitegang dengan tradisi yang telah berkembang. Kyai tipe ini cenderung agresif, termasuk ikut terlibat membidani kelahiran partai-partai. Kyai di Jombang banyak yang dikategorikan sebagai model kedua, Walaupun tidak sedikit juga para Kyai yang memilih untuk tidak melibatkan diri dalam dunia politik. Mereka yang aktif di dunia politik biasanya berafiliasi dengan partai politik Islam.

Hubungan atau polarisasi agama dengan partai politik dikonseptualiasasikan oleh Geertz (1981) sebagai aliran. Geertz berpendapat bahwa dukungan dukungan masyarakat jawa terhadap partai politik dipengaruhi oleh aliran atau orientasi keagamaan dari warganya. Geertz membagi tiga tipe aliran dalam masyarakat Jawa, yakni Santri, Abangan dan Priyayi. Kelompok santri dikaitkan dengan partai-partai yang berasaskan Islam seperti NU dan Masyumi, kelompok abangan dikaitkan dengan partai komunis yakni PKI serta kelompok priyayi dikaitkan dengan partai nasionalis yakni PNI.

Dengan demikian, suara dari pesantren mempunyai daya jual yang tinggi, sehingga sebagai pemilik, pengasuh dan elite, setidak-tidaknya elite pesantren atau bahkan elite agama di tengah-tengah masyarakat sekitarnya, kiai dapat melakukan bargaining position dengan pihak-pihak yang punya kepentingan. Jadi, pantas bila pesantren dan warganya diperebutkan oleh banyak kalangan. Pada era Orde Baru, para politisi Golkar biasa melakukan kunjungan ke beberapa pesantren di berbagai wilayah di Indonesia: Jawa dan luar Jawa, apalagi saat menjelang pelaksanaan pemilu lima tahunan tiba. Mereka datang selain meminta restu dan dukungan atas pencalonan seseorang menjadi presiden dan jabatan lainnya, juga tak jarang menawarkan berbagai jabatan, baik jabatan pada lembaga legislatif maupun eksekutif atau bahkan menawarkan bantuan dana dan lainnya untuk perbaikan sarana dan prasarana dalam rangka kemajuan institusi pesantren, asalkan kiai dan warga pesantren lainnya memberikan dukungan pada Golkar. Kiai Karim Hasyim, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, yang juga putra pendiri Ormas NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng KH. Hasyim Asy'ari misalnya, pada tahun 1971, awal Orde Baru, merupakan salah seorang di antara sekian banyak kiai yang berhasil direkrut oleh Golkar untuk menjadi juru kampanyenya. Begitu pula, kiai Musta'in Romly, tokoh kharismatik, mursyid dan Ketua Umum Tarekat Qodiriyah-Naqsabandiyah, Rektor Universitas Darul Ulum dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang adalah kiai pesantren yang secara terang terangan menyeberang dan menjadi pendukung Golkar pada tahun 1978, padahal sebelumnya, ia merupakan pendukung utama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), satu-satunya partai yang dianggap mewakili aspirasi ummat Islam. Terlepas dari interes pribadi, keduanya akhirnya dikucilkan dan diasingkan bahkan kiai Musta'in Romly hampir dibuang dari komunitasnya.

Sebagian dari kehidupan Kiai Musta'in Romli berlangsung pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menjabat cukup lama, yaitu 32 tahun dari 1966 hingga 1998. Secara teoritis negara di bawah Orde Baru adalah negara organik dengan sifat pluralis dalam keadaannya. Dengan demikian, sebagai negara organik, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemandirian yang cukup besar dan tidak menginginkan adanya tuntutan dan kepentingan rakyat. Negara memainkan peran aktif dalam pengambilan keputusan dengan cara yang sangat tidak demokratis. Konsep dasar demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat tidak berlaku dalam model negara semacam ini. Bahkan dalam perkembangannya, orientasi negara akan berubah menjadi totaliter. Tidak heran banyak pihak-pihak yang menyebut pemerintahan Presiden Suharto sebagai rezim otoriter.  Rezim Orde Baru juga sempat mengalami masa disharmoni dengan umat Islam. Suara kelompok-kelompok yang ingin menegakkan hukum Islam atau yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara hampir tidak terdengar. Tidak hanya itu, rezim Orde Baru tercatat dalam sejarah sebagai penguasa yang sangat kuat dalam mengerdilkan/menjinakkan Umat Islam dari ranah politik. Rezim Orde Baru mengkooptasi elite politik Umat Islam dari berbagai lini. Rezim Orde Baru seolah-olah menganggap bahwa kekuatan Islam memiliki potensi membahayakan negara, sehingga harus meminimalisir segala potensi yang bisa membuahkan perlawanan dan pembangkangan Umat Islam terhadap dominasi rezim. Kondisi ini menyebabkan mayoritas Umat Islam Indonesia berlaku terhadap Preside Akan tetapi, hal seperti itu tidak berlaku bagi Kiai Musta'in Romli. Ia memiliki kondisi yang berbeda dengan kondisi Umat Islam umumnya pada masa Orde Baru. Bisa dibilang bahwa Kiai Musta'in Romli memiliki hubungan layaknya 'sahabat' dengan rezim yang berkuasa. Kondisi tersebut bermula pada Soeharto dan rezimnya.

Dengan demikian Sikap politik kiai Musta'in Romly mengubah pandangan sebagian besar politisi yang berpredikat kiai pesantren terhadap Orde Baru yang berkeinginan memisahkan Islam sebagai agama dengan Islam sebagai ideology, dan  dengan bergabung pada partai yang telah established tersebut, barangkali juga dipicu oleh tujuan politiknya, yakni 'izz al-Islm wa al-Muslimn, adalah lebih pada pembudayaan nilai-nilai Islam. Pendekatan kultural juga bisa dimaknai upaya pembumian ajaran Islam dengan menggunakan perangkat budaya lokal sebagai instrumen dakwahnya. Dalam program pokok pengembangan NU (1994-1999) dijelaskan beberapa prinsip dalam berdakwah dengan mendasarkan pada al-Qur'n, yaitu al-Nah}l [16]: 125, 'li 'Imrn [3]: 104, 110, 112, dan al-Anbiy' [21]: 107. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam batas-batas tertentu, pendekatan struktural dan institusional juga dilakukan, dengan melakukan pelbagai advokasi yuridis dan politis, yang diperankan oleh elit-elit NU yang tersebar di berbagai partai politik.

besar perjalanan karir Kiai Mustain Romli pada masa Presiden Soeharto memimpin Indonesia Riwayat Jabatan Di Luar Kepemimpinan Darul Ulum Selain memimpin Pondok Pesantren Darul Ulum, TQN, dan UNDAR. Kiai Mustain Romli memiliki pergaulan dengan banyak tokoh dan lembaga penting, baik di dalam atau pun luar negeri. Seperti pada 1984, ia menemani Umar Wirahadi Wakil Presiden RI ke-4 dan Muchtar Kusumaatmaja Menteri Luar Negeri RI melakukan kunjungan dalam acara KTT Organisasi Konferensi Islam di Casablanca, Maroko. Selain itu, Kiai Mustain Romli juga menempati beberapa jabatan strategis. Berikut beberapa jabatan yang pernah diembannya, antara lain:

• Ketua Umum Jamiyah Thoriqoh Mutabarah Indonesia pada tahun 1975 sampai wafat.
• Pegurus Majelis Rektor Universitas dan Institut Seluruh Indonesia tahun 1981 sampai wafat.
• Anggota International Association of University President (IAUP) tahun 1981 di Costarica.
• Anggota Badan Kerjasama (BKS) Perguruan Tinggi Swasta atau Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (LPTS) tahun 1983 sampai wafat.
• Aggota DPR - MPR RI tahun 1983 sampai wafat.
• Wakil ketua DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Golongan Karya tahun 1984 sampai wafat.

Perjalanan karir Kiai Mustain Romli sebagai tokoh Islam sangat bersinar di kancah nasional dan internasional. Padahal sebagian besar perjalanan  karir Kiai Mustain Romli pada masa Presiden Soeharto memimpin Indonesia dengan rezim Orde Barunya. Orde yang terkenal garang kepada umat Islam Islam terutama dari kalangan NU. Padahal pada masa itu juga NU---tokoh-tokohnya, pondok pesantrenya, benar-benar termarjinalkan. Akhirnya, Kiai Mustain Romli harus berpulang ke pangkuan Allah pada 21 Januari 1985. Kiai Mustain Romli dikebumikan di komplek pemakaman masayikh Pondok Pesantren Darul Ulum. Seberapa besar ketokohan seseorang, ia tetap akan kembali kepada Tuhannya. Ketokohan Kiai Mustain Romli, meninggalkan kemajuan bagi Pondok Peantren Darul Ulum, meninggalkan teladan bagi para santrinya, memberikan contoh bagi para tokoh Islam lainnya, dan meninggalkan pemikiran bagi bangsa Indonesia.

Oleh karea itu maka kiai pesantren merasa perlu untuk melakukan kegiatan politik, dengan target utama lembaga legilatif dan eksekutif atau bila mungkin lembaga yudikatif dan lembaga non pemerintah lainnya. Lewat kedua lembaga negara yang bergengsi itu khususnya dan umumnya, lembaga-lembaga non pemerintah lainnya, kiai pesantren dan mereka yang duduk mewakili kepentingan kiai pesantren dan Ormas NU, dapat memainkan peran-peran politiknya, misalnya peran dalam pengambilan berbagai keputusan, peran dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPR, yakni bersama-sama Presiden membentuk undang-undang, membentuk undang undang tentang APBN, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah serta berperan sebagai forum komunikasi antara rakyat dengan pemerintah dan DPR. Tentu, untuk sampai pada lembaga negara dan non negara tersebut,. Khusus untuk elite pesantren, pendirian beragam partai itu, bisa direalisasikan karena NU telah perlu ada sarana yang mengantarkannya, sedangkan kendaraan yang dipandang sangat efektif adalah partai politik. Oleh karena itu, pada tempatnya, bila para elite politik, elite agama, elite pesantren dan elite-elite lainnya, sebagaimana dijelaskan terdahulu, kemudian mendirikan partai yang sangat variatif kembali ke khittah 1926, dari organisasi politik menjadi organisasi atau Jam'iyah yang memusatkan perhatiannya pada kegiatan bidang agama, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta bidang sosial ekonomi, sehingga membuka kesempatan kepada kiai pesantren untuk berkiprah di partai politik, baik baru maupun lama.

Dengan demikian, sikap politik kiai di atas, nampak dipicu oleh banyak faktor dan untuk melengkapi faktor tersebut, berikut argumen argumen yang barangkali bisa dikategorikan sebagai factor pemacu. Pertama, bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup tidak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, tetapi juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan, baik dalam ilmu ekonomi, hukum dan sosial maupun dalam persoalan politik dan Negara. Kedua, dengan posisinya sebagai pemuka (elite) agama, kiai pesantren memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah santri dan masyarakat di sekitar pesantren, sehingga menyebabkannya terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Ketiga, dari segi sejarah, ulama, baik wali maupun kiai pesantren memiliki peran yang cukup besar dalam politik, yang bisa dilihat dalam pengambilan keputusan sepanjang sejarah Islam di Indonesia.

Fenomena sikap politik kiai pesantren terhadap perpolitikan di Indonesia, khususnya pada era reformasi, sejauh pengamatan saya dapat dijadikan sebagai bahasan dalam sebuah tulisan, mengingat masa itu merupakan bagian yang menentukan dari demokratisasi di Indonesia yang ditandai oleh pelaksanaan pemilu multi partai yang bebas, rahasia, jujur dan adil, pada 7 Juni 1999.

Dan sebuah kebijakan visioner hasil dari refleksi mendalam yang melahirkan semboyan bagi santri, yaitu memiliki "Berotak London dan Berhati Masjid al-Haram". Semboyan "Berotak London" sebagai pemaparan keluasan penguasaan ilmu pengetahuan, serta ajaran untuk berpikir kritis. "Berhati Masjid al-Haram" sebagai pemaparan kedalaman pemahaman, pengamalan agama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sehing Santri yang kelak mampu mengikuti perkembangan zaman tidak kolot dan tidak gagap teknologi dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah.

DAFTAR PERPUSTAKA

Abdullah, Taufik, Nasionalisme & Sejarah, Bandung: Setya Historika, 2001, Cet. Ke-1. Abdullah, Taufiq (ed), Sejarah Ummat Islam Indonesia, Jakarta: MUI, 1991.

Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), Cet. Ke-1, h. 80-81. Lihat pula Sukamto, Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1999), Cet. Ke-1, h. 304-309.

Mahbub Djunaidi, Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926, (Bandung: Risalah, 1985), Cet. Ke-1, h. 27-28.

H. Lukman Hakim Mustain. SH., MH, P.hd, sebagai Rektor pertama termuda th 1998 di Univesitas Darul Ulum dan saat ini sebagai Pembina Yayasan, beliau putra pertama kyai mustain.  Wawancara Pribadi, Jombang, 29 agustus 2024