Pandangan ini didasarkan pada dua prinsip yaitu, pertama : negara dan badan hukum publik lainnya adalah perjanjian. Kedua : asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, yang berarti bahwa hukum daerah yang bersifat khusus di atas hukum umum, yaitu jika suatu fakta hukum diatur baik oleh hukum tata usaha negara maupun hukum perdata, maka fakta yang diselesaikan berdasarkan hukum tata usaha negara. sebagai zona khusus, tidak diselesaikan atas dasar hukum perdata sebagai hukum umum.
Hubungan antara administrasi negara dan hukum perdata muncul ketika pada saat adopsi atau pengangkatan norma hukum perdata dalam norma hukum administrasi negara, badan administrasi negara melakuka tugas-tugas berikut : perilaku dikendalikan oleh hukum perdata, dan hukum tata usaha negara, perkara tersebut diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan tata usaha negara.
