Perekonomian dunia saat ini sedang dilanda demam. Sebuah demam yang populer di antara orang-orang yang dirugikan oleh globalisasi. Popularitasnya dimanfaatkan oleh politisi-politisi populis untuk menggapai kekuasaan di berbagai demokrasi. Mulai dari Trump di Amerika Serikat sampai Modi di India.
Apa demam tersebut? Demam itu adalah proteksionisme. Ia adalah kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional demi keuntungan perekonomian domestik (Investopedia.com, 2019). Keuntungan itu terwujud dalam harga barang impor yang lebih mahal karena tarif, bea, dan lain sebagainya. Dampaknya, produk domestik memiliki harga yang kompetitif di pasar.
Ketika harga produk domestik lebih kompetitif, konsumen akan membeli lebih banyak produk domestik. Ketika permintaan produk domestik meningkat, penerimaan produsen domestik ikut meningkat. Konsekuensinya, industri domestik menerima laba yang lebih besar. Laba yang lebih besar ini adalah modal untuk ekspansi industri dalam negeri. Ekspansi inilah yang diperlukan untuk bertumbuh.
Penjelasan di atas adalah legitimasi ekonomi proteksionisme. Sekarang, para pengambil kebijakan sudah melangkah lebih jauh. Mereka memberikan sebuah legitimasi patriotis untuk proteksionisme. Artinya, proteksionisme diberlakukan sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.
Bagi para "proteksionis baru", proteksionisme adalah instrumen untuk mengukuhkan industri dalam negeri. Industri yang berasal dari jerih payah dan keringat anak bangsa sendiri. Ia adalah bagian dari identitas bangsa yang harus dicintai dan dijunjung tinggi. Maka, ia harus dilindungi dan diberikan prioritas dari persaingan perusahaan asing, agar bisa eksis selama mungkin.
Lebih jauh lagi, proteksionisme dipandang sebagai upaya menanamkan slogan nasionalisme dalam ekonomi. Trump menggambarkannya dalam "America First". Sukarno menggambarkannya dalam "Berdikari dalam ekonomi". Dalam bidang ekonomi, produk dalam negeri harus didahulukan dan diprioritaskan secara absolut dalam konsumsi dan kebijakan publik. No compromise.
Ketika keduanya digabung, terbentuk sebuah peluru politik yang sangat tajam. Legitimasi patriotis menjadi ujung peluru yang akan menghujam segenap hati anak bangsa. Sementara, legitimasi ekonomi menjadi rationale yang memberikan dasar pada kebijakan tersebut. Akhirnya, kelompok politik atau pemerintahan menjadi lebih populer dalam jangka pendek.
Tetapi, bagaimana dengan dampak jangka panjang? Disinilah ketika popularitas berubah menjadi petaka. Dalam jangka panjang, proteksionisme adalah kebodohan ekonomi dan tidak patriotis. Mengapa demikian?
Mari kita mulai dari keburukan ekonomi proteksionisme. Tidak perlu pengetahuan ekonomi yang tinggi-tinggi amat untuk mengetahuinya. Seperti kebijakan ekonomi lainnya, proteksionisme adalah sebuah pedang bermata dua. Masalahnya, pedang yang menusuk ke dalam jauh lebih tajam dibandingkan yang ke luar.
Pedang yang menusuk ke luar menyakiti kompetitifitas harga produk impor. Produk-produk luar dengan harga pasar lebih rendah menjadi naik karena bea, tarif, pajak, dan lain sebagainya. Dengan ini, produsen di dalam negeri diuntungkan untuk sementara waktu. Namun, konsumen dalam negeri yang menanggung kerugiannya. Mereka tidak bisa membeli produk impor dengan harga yang lebih rendah.
Disinilah pedang yang menusuk ke dalam dimulai. Proteksionisme menyakiti kompetitifitas produsen, akses pasar bagi produsen, dan konsumen. Akibat proteksionisme, produsen menjadi bergantung pada halangan perdagangan untuk menjadi kompetitif. Selain itu, kurungan proteksionisme juga menghalangi produsen untuk mendapatkan bahan baku dan konsumen dari luar negeri.
Ketika produsen tidak kompetitif secara riil dan tidak memiliki akses luas terhadap bahan baku murah dan konsumen asing, harga output mereka pasti meningkat. Ditambah dengan produk impor yang sengaja dibuat mahal, harga output secara makro semakin tinggi. Akhirnya, terjadi inflationary spiral dalam perekonomian yang mengurangi daya beli konsumen secara drastis.
Proteksionisme menciptakan dependensi produsen domestik terhadap tarif. Ia menyunat akses produsen terhadap bahan baku impor dan pasar luar negeri yang kompetitif. Both nurtures corporate welfare. Paling parahnya, proteksionisme mengurangi daya beli konsumen di dalam negeri. Maka, menerapkan proteksionisme dagang adalah kebijakan ekonomi yang bodoh.
Apakah itu tindakan yang patriotis? Jelas tidak! Dependensi terhadap pemerintah dan berkurangnya akses produsen terhadap foreign markets menjadikan produsen dalam negeri terisolasi. Ia bak katak dalam tempurung. Output nya hanya mampu terjual secara kompetitif pada konsumen domestik. Sementara, mereka tidak memiliki pilihan input yang kompetitif dari pasar luar negeri.
Akhirnya, produsen domestik menjadi seperti judul lagu Tetty Kadi, layu sebelum berkembang. Sungguh berbanding terbalik dengan legitimasi patriotisme di awal.
Apalagi mengurangi daya beli konsumen domestik. Ini sama saja dengan membuat hidup rakyat semakin susah. Ketika daya beli berkurang, angka kemiskinan bertambah karena banyak orang yang mendekati garis kemiskinan mengalami kejatuhan daya beli. Selain itu, semakin sedikit pendapatan masyarakat yang bisa dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Padahal, keduanya adalah kunci pertumbuhan ekonomi.
Jadi, mengaku nasionalis-patriot? Jangan pernah mendukung kebijakan proteksionisme dagang. Ia adalah kebodohan ekonomi yang tidak patriotis. Justru, dukunglah kebijakan perdagangan bebas. Tunjukkanlah bahwa Indonesia adalah bangsa yang optimis, outward-looking, dan percaya akan kekuatannya untuk berkompetisi di ranah ekonomi dunia.
SUMBER
https://www.investopedia.com/terms/p/protectionism.asp. Diakses pada 2 Agustus 2019.
Disclaimer: Tulisan ini sudah terbit di laman Qureta penulis.
Link:Â https://www.qureta.com/post/proteksionisme-dagang-adalah-kebodohan-ekonomiÂ
