Usulan yang kedua berhubungan dengan penegakkan payung hukum hak paten. Selama ini, banyak inovator yang 'takut' berinovasi di Indonesia karena banyak plagiarisme. Kepolisian dan Kemenkumham harus lebih proaktif dalam menyintas plagiarisme di Indonesia. Ia sama daruratnya seperti korupsi di negeri ini.
Adanya upaya penegakan hak paten yang lebih proaktif akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri para inovator. Mereka percaya bahwa negara hadir untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Juga menghargai betapa berharganya kekayaan tersebut bagi pembangunan bangsa. Sehingga, para inovator Indonesia semakin semangat untuk mengembangkan inovasi di negeri ini.
Usulan yang ketiga berhubungan dengan pengelolaan Lembaga Pengelola Dana Riset (LPDR) yang diusulkan Presiden Jokowi. Lembaga ini harus dikelola oleh PNS-PNS yang ahli dalam bidang riset. Jika tidak, percuma saja lembaga ini dibentuk. Ia bisa menjadi sebuah bureaucratic monolith yang justru menghambat inovasi dan inovator di Indonesia
Disinilah sistem Lelang Jabatan menjawab masalah rekrutmen di atas. Lelang Jabatan adalah sebuah model rekrutmen yang membandingkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan sebuah jabatan dengan pegawai (Purnama, 2018:40). Sederhananya, sistem ini adalah sebuah ability-based recruitment yang memastikan bahwa PNS yang paling mampu menempati posisi yang layak.
Sehingga, LPDR pun bisa mengelola dana riset secara efisien. Selain itu, ia juga lebih responsif dan memerhatikan kebutuhan para inovator dan pengembangan inovasi di Indonesia. Sebab setiap PNS yang kinerjanya tidak bagus, langsung pecat! Lelang kembali saja jabatan tersebut untuk mendapatkan pegawai yang lebih baik. Sehingga, dinamisme LPDR sebagai institusi tetap terjaga.
Ketiga usulan ini hanyalah sebagian kecil solusi untuk menghentikan Brain Drain. Ia tidak akan mampu menyudahi Brain Drain dalam waktu semalam. Tetapi, ketiganya pasti memberikan ruang yang lebih luas bagi para inovator dalam perekonomian Indonesia. Sebab berinovasi di Indonesia menjadi lebih menguntungkan, aman, dan disokong oleh pemerintah yang pro-inovator.
SUMBER
- Purnama, Basuki Tjahaja. 2018. Kebijakan Ahok. Jakarta: Basuki Solusi Konsultindo.
- https://www.youtube.com/watch?v=B2f5VCWPMbw&t=315s. Diakses pada 8 Juli 2019.
- wartakota.tribunnews.com Diakses pada 8 Juli 2019.
- https://www.merriam-webster.com/dictionary/brain%20drain. Diakses pada 8 Juli 2019.
- https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia#DB_sb. Diakses pada 8 Juli 2019.
- https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/new-zealand#DB_sb. Diakses pada 8 Juli 2019.
- https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/singapore#DB_sb. Diakses pada 8 Juli 2019.
- Disclaimer:Â Tulisan ini sudah terbit di laman Qureta penulis.
- Link:Â https://www.qureta.com/post/mengapa-indonesia-mengalami-brain-drain
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H