Masalah Data yang Sering Dianggap Murah

Pusat Data Nasional yang dijebol hacker sejak beberapa hari yang lalu sebenarnya bukanlah hal yang aneh di negeri ini.  Walaupun menyedihkan, nyatanya demikian.  Semua itu tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang terkadang tak tahu arahnya kemana terkait sistem data di negara ini. 

Mimpi untuk menjadikan data terpusat secara nasional sebenarnya sangat indah dan baik untuk diwujudkan.  Akan tetapi dengan beberapa catatan.  Ada beberapa hal yang menurut saya harus menjadi perhatian, jika ingin benar-benar punya niat baik menjaga data negara dan penduduknya.

1.  Sumber Daya Manusia

Ini hal yang paling penting.  Saya tidak tahu bagaimana kondisi pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Kominfo. Walaupun sebenarnya sudah ada draft Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Telekomunikasi yang sudah direncanakan sejak tujuh tahun silam.  Nyatanya saya tak menemukan  hasil akhir berupa Peraturan Menteri Kominfo terkait.

Padahal mengutip rancangan Peraturan Menteri Kominfo, isinya adalah tentang kerangka penjenjangankualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidangpendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalamankerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di sektorKomunikasi dan Informatika.

Kalau hal mendasar terkait penerapan rencana pemberdayaan SDM saja diabaikan, bagaimana bisa hal-hal teknis yang harus dikerjakan oleh ahlinya bisa terjamin mutunya?  

Disisi lain, pimpinan kementerian sendiri sama sekali tidak punya latar belakang dan pengalaman di bidang IT.  Jadi, bagaimana bisa tahu akar masalah dari Kementerian yang memang rawan masalah.  Hal ini berkaca dari menteri terdahulu yang terpapar masalah korupsi triliunan rupiah.

Belum lagi ditambah pengakuan Menteri Kominfo terkini, bahwa beberapa stafnya yang menjadi pelaku judi online.  Entah ada apa sebenarnya dengan SDM di Kementerian yang bertanggungjawab atas data-data penting di negeri ini.

2. Patologi Birokrasi

Kegiatan-kegiatan strategis yang memerlukan anggaran banyak dan menggunakan pihak ketiga, akan sangat tidak efektif tepat sasaran jika fokusnya hanyalah pada besaran anggaran yang digunakan, bukan pada objek kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Proyek kegiatan dengan anggaran fantastis, sangat rawan dengan korupsi.  Hal yang sampai saat sekarang masih susah diberantas.  Birokrasi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan tahapan yang cukup panjang salah satu bidang keladi tidak efektifnya perwujudan rencana dalam institusi pemerintahan.

Patologi birokrasi inilah yang sepertinya susah sekali dicari penawarnya.  Proyek kegiatan dengan biaya besar, seolah-olah hanya sebagai bahan bancakan pihak tertentu.  Akibatnya salah satu tujuan utama dalam pengelolaan dan keamanan data menjadi jauh panggang dari api.

Struktur anggaran kegiatan jika benar-benar digunakan sesuai tujuan utamanya sebenarnya akan menyelesaikan masalah, tapi apa yang bisa diharapkan, jika contoh nyata korupsi terkait kegiatan di Kominfo tidak menjadi pelajaran?

3. Abai Keamanan

Saya memang tidak tahu persis dengan sistem keamanan server.  Akan tetapi logikanya, data terpusat yang berisikan data-data penting seharusnya lah mendapatkan sistem keamanan ekstra.  Adalah sangat miris saat mengetahui sistem keamanan yang dimiliki oleh kementerian yang bertanggungjawab akan data nasional itu bisa dengan mudah kemasukan malware.

Entah apakah ini terkait dengan poin 1 & 2 di atas.  Berdasarkan pengamatan selama ini, pemerintah memang cenderung abai akan sistem keamanan data.  Nyaris tidak ada tindakan preventif untuk membentengi data dan sistem.  Niat baik untuk meningkatkan sistem pelayanan publik dengan adopsi semua hal yang berawalan e-, tidak dibarengi dengan penyediaan sistem keamanan yang baik.

Sistem keamanan yang baik tentu saja memerlukan biaya yang tak murah.  Tapi sekali lagi apa yang diharapkan, jika anggaran yang seharusnya untuk melindungi data penting, ternyata seringkali dipergunakan untuk hal-hal yang tak penting?

4. Data Yang Dianggap Murah

Hal ini sebenarnya yang menjadi akar masalah utama dari ringkihnya sistem datadi negeri ini.  Data seringkali dianggap hal yang murah dan cenderung dianggap hal yang biasa.  Bukannya hal yang spesial.

Karena dianggap hal yang tak begitu penting, maka otomatis tak perlu dijaga dengan keamanan maksimal.  Padahal sudah beberapa kali kejadian peretasan data.  Salahsatunya yang menghebohkan adalah kasus peretasan Bjorka.

Rupanya hal tersebut dianggap angin lalu, karena tak membuat repot banyak pihak.  Baru saat sistem keimigrasian bermasalah beberapa waktu lalu, semuanya terungkap dengan sendirinya.

Saya sendiri sekarang menjadi apatis dengan data pribadi yang tersimpan secara elektronik.  Soalnya tak bakal tahu apakah benar-benar aman, atau mungkin suatu saat akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak berkepentingan.  Ini berkaca pada masih seringnya masuk pesan-pesan yang kadang isinya adalah penipuan.  Membingungkan bagaimana orang lain yang tak dikenal mengetahui nomor kontak yang saya miliki.

Musibah yang menimpa sistem keamanan data di negeri ini, semoga saja bisa terselesaikan. Tentu saja dengan harapan ada pembenahan pada akar masalah, yaitu sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni, sistem birokrasi yang lebih baik dan perspektif akan 'nilai data' yang bukan semata berharga saat menjadi objek proyek semata.

Semoga saja. Amiin.