Analisis Kebijakan Pneanganan Sampah Plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

Analisis Kebijakan Penanganan Sampah Plastik di Dinas Lingkunga Hidup Kota Bandung

Kolaborasi Antar Pihak: Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sangat penting.

Inovasi Teknologi dan Pengembangan Produk Ramah Lingkungan: Mendorong inovasi dalam teknologi daur ulang plastik serta pengembangan produk alternatif ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional.

Evaluasi dan Penelitian Lanjutan: Evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan yang telah diterapkan perlu dilakukan secara konsisten.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penanganan sampah plastik akan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih tinggi.

Advokasi dan Kampanye Internasional: Dampak sampah plastik tidak mengenal batas wilayah.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan kebijakan penanganan sampah plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dapat mencapai dampak yang lebih besar dan berkelanjutan. Kesinambungan dari upaya ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan institusi akademis

dalam menghadapi tantangan penanganan sampah plastik yang kompleks dan mendesak ini.

Daftar Pustaka

Buku

Statistik, B. P. (2022). STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2022.

(C. Widya, D. Aryanti, & Krismawati, Eds.) Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Artikel Jurnal

Lia, P. S., Ju'im, T., Titi, Darmi. (2021, Juni). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Journal of Public Policy and Administration Silampari . Vol. 2 No. 2.

Handayani, Z. L. (2021). Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kota Bengkulu.

Satmaidi, E., Barus, S. I., Saifulloh, P. P., & Reformas, T. (2021, Oktober). Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu. Bina Hukum Lingkungan, 6(1).